Wali Kota Bobby Nasution Diminta Hargai Kerja Jurnalis Bobby Nasution. (Foto: Bobby Nasution).

MerahPutih.com - Pengusiran jurnalis untuk wawancara doorstop dengan Wali Kota Medan Bobby Nasution dinilai tindakan pengekangan tehadap kerja pers. Yakni pengekangan terhadap kebebasan pers atau freedom of journalist (kebebasan pers) dan freedom fo speech (kebebasan berpendapat).

"Ini tidak pantas dilakukan, Dewan Pers dan lembaga pers seperti PWI, IJTI, AJI dan lainnya turun tangan mengusut pengusiran ini," kata Dewan Penasehat Ikatan Media Online- Indonesia (IMO) Jerry Massie kepada Merahputih.com di Jakarta, Jumat (16/4).

Baca Juga:

Jurnalis Protes Larangan Wawancara Bobby di Balai Kota Medan

Menurut Jerry, jangan karena Bobby menantu Presiden Joko Widodo, merasa lebih besar dari wali kota lainnya.

"Kalau tak mau diwawancara barangkali beliau bisa menyampaikan pesan kepada awak media atau melalui konten youtube nanti diserahkan ke kabag Humas," tegasnya.

Jerry meminta kepada semua pejabat menghargai kerja pers dan memberikan jawaban pertanyaannya jangan terkesan menutupi mau masalah atau melarang wartawan. Hal ini sesuai dengan Pasal 28-F UUD 1945 yang menjamin sepenuhnya hak setiap orang untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi.

Selain itu, UU Pers Nomor 40 Tahun 1999 tentang pers merupakan 'lex spesialis' disana tertulis aturan tentang pers, termasuk ketentuan umum, asas, fungsi, hak, kewajiban, dan peranan pers.

Demo jurnalis di Medan, Sumatera Utara. (Foto: Antara)
Caption

"Diatur pula tentang peran serta masyarakat dan ketentuan pidana, seperti halnya UU Pers Pasal 18 Ayat (1), " tutup Jerry.

Forum Jurnalis Perempuan Indonesia (FJPI) Sumut menyesalkan sistem pengamanan Wali Kota Medan, Bobby Nasution, yang telah menghalangi jurnalis dalam menjalankan tugas di kantor Pemerintah Kota (Pemko Medan). Dimana tim pengawal menantu Presiden RI, Joko Widodo itu tidak hanya polisi, Satpol PP juga ada Paspampres yang melarang peliputan doorstop terhadap jurnalis. (Knu)

Baca Juga:

Gibran dan Bobby Jadi Satu-satunya Wali Kota yang Dikawal Paspampres

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Di Depan Mahasiswa UI, Kapolri Sindir Pihak yang Belum 'Move On' dari Pilpres
Indonesia
Di Depan Mahasiswa UI, Kapolri Sindir Pihak yang Belum 'Move On' dari Pilpres

Ia mengajak Alumni UI untuk melihat peluang bonus demografi di Indonesia

Alasan Mabes Polri Pelaku Penembakan Laskar FPI Tak Kunjung Diadili
Indonesia
Alasan Mabes Polri Pelaku Penembakan Laskar FPI Tak Kunjung Diadili

Bareskrim Polri angkat suara soal belum dilimpahkannya dua oknum anggota polisi soal kasus unlawfull killing terhadap anggota Laskar FPI di KM 50 ke kejaksaan.

Kasus COVID-19 di Kawasan Kediaman Jokowi Meningkat, Gibran Akui Kecolongan
Indonesia
Kasus COVID-19 di Kawasan Kediaman Jokowi Meningkat, Gibran Akui Kecolongan

Wali Kota Solo, Gibran Rakabuming Raka mengaku kecolongan dengan kejadian tersebut. Dengan banyaknya temuan kasus ini Kelurahan Sumber masuk zona merah.

Bupati Bogor Optimistis Jalur Puncak Dua Mulai Digarap Tahun Depan
Indonesia
Bupati Bogor Optimistis Jalur Puncak Dua Mulai Digarap Tahun Depan

Bupati Bogor Ade Yasin mengaku optimistis bahwa Kementerian PUPR mulai menggarap Puncak Dua tahun depan.

[HOAKS atau FAKTA]: Tentara Tiongkok Masuk dengan Menyamar Pakai Baju Nakes
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Tentara Tiongkok Masuk dengan Menyamar Pakai Baju Nakes

Beredar sebuah video dari media sosial Facebook yang mengklaim bahwa dari 153 WN Tiongkok yang masuk ke Indonesia, terdapat juga beberapa tentara Tiongkok yang masuk dengan menyamar menggunakan baju hazmat.

PSI DKI Tolak Kenaikan Pendapatan Dewan Rp888 Miliar
Indonesia
PSI DKI Tolak Kenaikan Pendapatan Dewan Rp888 Miliar

PSI mendesak seluruh anggota DPRD DKI Jakarta dari partainya untuk menolak kenaikan rencana kerja tahunan (RKT) menjadi Rp888 miliar.

Hukuman Mati Bagi Dua Mantan Menteri Jokowi Layak Diberikan
Indonesia
Hukuman Mati Bagi Dua Mantan Menteri Jokowi Layak Diberikan

"Undang-undangnya memungkinkan. Apabila syaratnya terpenuhi bisa diterapkan hukuman mati," kata Eks Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Agus Rahardjo.

Bupati Bekasi Meninggal, Mang Oded Berbelasungkawa dan Ajak Warga Taat Prokes
Indonesia
Bupati Bekasi Meninggal, Mang Oded Berbelasungkawa dan Ajak Warga Taat Prokes

"Mang Oded meminta kepada masyarakat untuk taat protokol kesehatan. Pemerintah membuat aturan untuk menjaga keselamatan rakyatnya dari wabah Covid-19," ucapnya.

Senator Minta PPKM tidak Diperpanjang Lagi, Rakyat Sudah Sangat Susah
Indonesia
Senator Minta PPKM tidak Diperpanjang Lagi, Rakyat Sudah Sangat Susah

“Kita berharap agar PPKM level 4 ini tidak diperpanjang lagi, masyarakat sudah sangat susah kita memperkuat edukasi kepada masyarakat untuk tetap disiplin melaksanakan protokol kesehatan,” ungkap Hasan Basri

Pemprov DKI Baru Cairkan BST ke 907.616 Orang, Per Warga Terima Rp 600 Ribu
Indonesia
Pemprov DKI Baru Cairkan BST ke 907.616 Orang, Per Warga Terima Rp 600 Ribu

Pemprov DKI Jakarta melalui Dinas Sosial melakukan pencairan Bantuan Sosial Tunai (BST) tahap 5 dan 6 hari ini, Senin (19/7), kepada warga terdampak PPKM Darurat.