Wali Kota Bobby Nasution Diminta Hargai Kerja Jurnalis Bobby Nasution. (Foto: Bobby Nasution).

MerahPutih.com - Pengusiran jurnalis untuk wawancara doorstop dengan Wali Kota Medan Bobby Nasution dinilai tindakan pengekangan tehadap kerja pers. Yakni pengekangan terhadap kebebasan pers atau freedom of journalist (kebebasan pers) dan freedom fo speech (kebebasan berpendapat).

"Ini tidak pantas dilakukan, Dewan Pers dan lembaga pers seperti PWI, IJTI, AJI dan lainnya turun tangan mengusut pengusiran ini," kata Dewan Penasehat Ikatan Media Online- Indonesia (IMO) Jerry Massie kepada Merahputih.com di Jakarta, Jumat (16/4).

Baca Juga:

Jurnalis Protes Larangan Wawancara Bobby di Balai Kota Medan

Menurut Jerry, jangan karena Bobby menantu Presiden Joko Widodo, merasa lebih besar dari wali kota lainnya.

"Kalau tak mau diwawancara barangkali beliau bisa menyampaikan pesan kepada awak media atau melalui konten youtube nanti diserahkan ke kabag Humas," tegasnya.

Jerry meminta kepada semua pejabat menghargai kerja pers dan memberikan jawaban pertanyaannya jangan terkesan menutupi mau masalah atau melarang wartawan. Hal ini sesuai dengan Pasal 28-F UUD 1945 yang menjamin sepenuhnya hak setiap orang untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi.

Selain itu, UU Pers Nomor 40 Tahun 1999 tentang pers merupakan 'lex spesialis' disana tertulis aturan tentang pers, termasuk ketentuan umum, asas, fungsi, hak, kewajiban, dan peranan pers.

Demo jurnalis di Medan, Sumatera Utara. (Foto: Antara)
Caption

"Diatur pula tentang peran serta masyarakat dan ketentuan pidana, seperti halnya UU Pers Pasal 18 Ayat (1), " tutup Jerry.

Forum Jurnalis Perempuan Indonesia (FJPI) Sumut menyesalkan sistem pengamanan Wali Kota Medan, Bobby Nasution, yang telah menghalangi jurnalis dalam menjalankan tugas di kantor Pemerintah Kota (Pemko Medan). Dimana tim pengawal menantu Presiden RI, Joko Widodo itu tidak hanya polisi, Satpol PP juga ada Paspampres yang melarang peliputan doorstop terhadap jurnalis. (Knu)

Baca Juga:

Gibran dan Bobby Jadi Satu-satunya Wali Kota yang Dikawal Paspampres

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
2 Tahun di Laut, Ratusan ABK WNI Dari Fiji Berhasil Dipulangkan ke Indonesia
Indonesia
2 Tahun di Laut, Ratusan ABK WNI Dari Fiji Berhasil Dipulangkan ke Indonesia

Kemenlu menegaskan, selama masa pandemi COVID-19, pemulangan ABK/pekerja migran Indonesia dari luar negeri mengalami tantangan yang besar mengingat kebijakan pembatasan ketat yang diterapkan berbagai negara.

Sejoli Bomber Gereja Katedral Belum Setahun Jadi Suami Istri
Indonesia
Sejoli Bomber Gereja Katedral Belum Setahun Jadi Suami Istri

Identitas laki-laki tersebut diketahui L sementara yang wanita YSF

Banyak Laporan Penipuan Jual-beli Plasma Konvalesen, PMI Ingatkan Masyarakat Waspada
Indonesia
Banyak Laporan Penipuan Jual-beli Plasma Konvalesen, PMI Ingatkan Masyarakat Waspada

Maraknya praktik jual beli plasma konvalesen di media sosial harap diwaspadai oleh masyarakat.

Mulai Hari Ini, Wisata Batu Karas dan Ciwidey Ditutup Sementara
Indonesia
Mulai Hari Ini, Wisata Batu Karas dan Ciwidey Ditutup Sementara

Destinasi wisata di Batu Karas di Kabupaten Pangandaran ditutup untuk sementara mulai Minggu (16/5) sampai batas waktu yang belum ditentukan.

Demokrat Minta KPK Transparan Terkait Pemberhentian 51 Pegawai
Indonesia
Demokrat Minta KPK Transparan Terkait Pemberhentian 51 Pegawai

"Transparansi penjelasan dari KPK ini ditunggu masyarakat karena hukum harus terang-benderang, tidak ada yang disembunyikan, adil dan ada kepastian hukum," kata Herzaky

Kapolri Diminta Copot Anak Buahnya yang Gunakan UU ITE untuk Kriminalisasi
Indonesia
Kapolri Diminta Copot Anak Buahnya yang Gunakan UU ITE untuk Kriminalisasi

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo diminta bersikap tegas untuk mengamankan dan menjalankan kebijakannya.

Kejagung Minta Polisi Segera Serahkan Munarman
Indonesia
Kejagung Minta Polisi Segera Serahkan Munarman

Kejagung meminta penyidik Densus segera menyerahkan tanggung jawab tersangka dan barang bukti, sesuai Pasal 8 ayat 3b, Pasal 138 ayat 1 dan Pasal 139 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Pelajar SD-SLTP Ethiopia Ingin Berkunjung dan Belajar di Indonesia
Dunia
Pelajar SD-SLTP Ethiopia Ingin Berkunjung dan Belajar di Indonesia

Pelajar sekolah dasar (SD) dan sekolah menengah pertama (SMP) Ethiopia memiliki minat yang besar untuk mengetahui, berkunjung, bahkan mendapatkan beasiswa dari Indonesia.

Pemerintah Harus Tertibkan Izin Hutan Tanaman Industri
Indonesia
Pemerintah Harus Tertibkan Izin Hutan Tanaman Industri

Izin yang dikelurkan harus lebih diperketat. Karena, fungsi serta manfaat dari lahan yang akan digarap pun harus jelas.

Luhut: Hampir Semua di Jawa Dikontrol Varian Delta
Indonesia
Luhut: Hampir Semua di Jawa Dikontrol Varian Delta

Amerika sendiri sekarang mengalami kenaikan yang luar biasa