Walhi Nilai Penegakan Hukum dalam Kasus Pembakaran Hutan Belum Efektif Tim darat terus memadamkan api di Bumi Tambun Bungai, Kalimantan Tengah (Kalteng), Selasa (21/9) (Foto: Twitter/@Sutopo_BNPB)

MerahPutih.com - Juru Kampanye Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Zenzi Suhadi menilai, penegakan hukum kasus kebakaran hutan belum berjalan efektif. Menurutnya selama ini proses penegakan hukum terhadap para pelaku belum begitu efektif.

"Satu di regulasinya sendiri, yang kedua cepatnya para pelaku mengubah skenario dan modus operandinya," kata Zenzi kepada wartawan di kawasan Jakarta Pusat, Sabtu (21/9).

Baca Juga:

Pasal Penghinaan Presiden di RKUHP Dinilai Tak Akan Kekang Kebebasan Pers

Dia melanjutkan, seharusnya kanalisasi di lahan gambut tidak boleh dibiarkan. Penyebab pertama kenapa penegakan hukum belum efektif itu karena di dalam peraturan pemerintah terlalu rendah mengklasifikasikan memberikan indikator kapan kejahatan sistem gambut itu terjadi.

Manajer Walhi Nasional, Zenzi Suhadi (Sumber: MP/Gomes Roberto)
Manajer Walhi Nasional, Zenzi Suhadi (Sumber: MP/Gomes Roberto)

"Semestinya kanal itu tidak boleh sama sekali ada di ekosistem gambut karena dia pasti akan mengerikan ekosistem gambut dan selama dia kering risiko terbakar ada," ujarnya.

Lalu, penerapan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dinilai selama ini hanya menerapkan hukuman administrasi. Padahal, menurut Zenzi, bisa langsung masuk ranah pidana.

"Administrasi ini dia punya kelemahan. Ya karena masih memberi ruang bagi pelaku untuk membenahi sesuatu. Ini yang tidak efektif memberikan efek jera langsung bagi korporasi," jelas dia.

Sementara, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutananmenambah penerapan pasal pidana bagi pelaku pembakaran hutan dan lahan (karhutla). Pasal pidana yang ditambahkan adalah pasal perampasan keuntungan.

Baca Juga:

Perbedaan Sikap Jokowi saat Ambil Keputusan Dipertanyakan Pakar Hukum

"Jadi gini, pasal tambahan, tadikan ada pertanyaan bagaimana efek jera lebih keras lagi. Di mana di UU Lingkungan Hidup itu, pidana itu terkait dengan pidana kerusakan lingkungan hidup. Soal lingkungan hidup bisa kena penjara 12 tahun dan denda Rp 12 miliar," kata Dirjen Penegakan Hukum KLHK, Rasio Ridho Sani.

Menurut Rasio, penambahan pasal ini merupakan pengembangan dari pasal sebelumnya. Rasio menilai karhutla erat kaitannya dengan perampasan keuntungan.

"Namun kami melihat bahwa kami perlu mengembangkan pasal-pasal yang lain terhadap pasal 119 itu ada pidana tambahan. Salah satu pidana tambahan itu disamping hukuman pidana penjaranya tapi juga dapat digunakan perampasan keuntungan," ujar Rasio. (Knu)

Baca Juga:

Jika Tak Diubah, RKUHP dengan Mudah Giring Orang ke Penjara

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Grup STM Se-Jabodetabek Serukan Kerusuhan saat Setahun Jokowi-Ma'ruf
Indonesia
Grup STM Se-Jabodetabek Serukan Kerusuhan saat Setahun Jokowi-Ma'ruf

Polisi menyatakan bahwa grup Facebook STM se-Jabodetabek menyerukan kerusuhan di demonstrasi penolakan UU Omnibus Law Cipta Kerja.

Hadapi Musim Hujan, Begini Mitigasi Pemprov DKI Atasi Banjir
Indonesia
Hadapi Musim Hujan, Begini Mitigasi Pemprov DKI Atasi Banjir

Pemprov DKI Jakarta telah melakukan sejumlah mitigasi bencana dalam menghadapi musim hujan yang intensitasnya semakin tinggi.

Marinir Berikan Trauma Healing untuk Anak-anak Korban Bencana Alam NTT
Indonesia
Marinir Berikan Trauma Healing untuk Anak-anak Korban Bencana Alam NTT

Tim Satgas Kesehatan Korps Marinir TNI AL memberikan pemulihan trauma atau trauma healing, serta edukasi kepada anak-anak yang terkena bencana banjir bandang Nusa Tenggara Timur (NTT).

Syarief Hasan Sebut Moeldoko Tidak Punya Hak Pakai Atribut Demokrat
Indonesia
Syarief Hasan Sebut Moeldoko Tidak Punya Hak Pakai Atribut Demokrat

Moeldoko tidak punya hak dan legalitas memakai atribut partai berlambang mercy tersebut.

Tips Bagi Penderita Penyakit Bawaan yang Paling Riskan Terinfeksi COVID-19
Indonesia
Tips Bagi Penderita Penyakit Bawaan yang Paling Riskan Terinfeksi COVID-19

Bagi penyandang PTM yang berusia 50 tahun ke atas, diharapkan dapat tinggal di rumah untuk mengurangi potensi tertular COVID-19.

KSPI Siapkan Uji Formil dan Materiil UU Cipta Kerja
Indonesia
KSPI Siapkan Uji Formil dan Materiil UU Cipta Kerja

Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal menegaskan bahwa pihaknya tidak akan terlibat dalam pembahasan aturan turunan Omnibus Law UU Cipta Kerja.

Izinnya Belum Jelas, Tiket Konser Ambyar Didi Kempot di SUGBK Terjual 15 Persen
Indonesia
Izinnya Belum Jelas, Tiket Konser Ambyar Didi Kempot di SUGBK Terjual 15 Persen

Harga tiket mulai dari Rp100.000, Rp150.000, Rp200.000, Rp300.000 hingga Rp500.000 per orang

Pakai Masker di Bawah Dagu Berbahaya, Ini Alasannya
Indonesia
Pakai Masker di Bawah Dagu Berbahaya, Ini Alasannya

jika terpaksa harus melepas masker, maka lebih baik melepaskannya secara menyeluruh. Bukan dengan cara menurunkannya ke bawah dagu

DPR Peringatkan BPOM Harus Lepas dari Kepentingan saat Uji Vaksin
Indonesia
DPR Peringatkan BPOM Harus Lepas dari Kepentingan saat Uji Vaksin

Persiapan peluncuran vaksin COVID-19 harus hati-hati dan melalui persiapan matang.

Jakarta Pusat Kasus Aktif Corona Paling Tinggi di Indonesia dengan Angka 2.213
Indonesia
Jakarta Pusat Kasus Aktif Corona Paling Tinggi di Indonesia dengan Angka 2.213

Administrasi Kota Jakarta Pusat menjadi daerah yang memiliki kasus aktif terbanyak di Indonesia.