Walhi Anggap Jokowi Lalai dan Tutup Mata soal Karhutla Asap pekat karhutla menyelimuti jalan lintas sumatera rute Pekanbaru - Padang di Rimbo Panjang, Kabupaten Kampar, Riau, Selasa (17/9). (ANTARA/FB Anggoro)

MerahPutih.com - Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) menyebut, asap beracun dari kebakaran hutan dan lahan masih memenuhi paru serta mengancam kehidupan warga di Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat dan beberapa provinsi lainnya.

Dalam keterangannya, Walhi menilai kondisi ini memperlihatkan negara gagal melindungi dan memenuhi hak dasar rakyatnya.

Baca Juga

Panglima TNI Marsekal Hadi Beberkan 44 Titik Api di Riau Sudah Padam

"Bahkan di tengah derita yang dialami rakyat korban asap, Presiden Joko Widodo masih sempatnya menegaskan dorongan perbaikan ekosistem investasi," kata Walhi dalam keterangannya, Jumat (20/9).

Walhi melanjutkan, Jokowi seolah tutup mata bahwa praktik buruk, illegal dan perizinan yang tidak semestinya yang berkedok investasilah yang menjadi penyebab utama kebakaran hutan dan lahan terus langgeng dari penghujung 1990-an sampai dengan sekarang.

"Kedok negara lalai dan seolah mengaku, bahkan penegakan hukum yang seolah serius disajikan guna memperbaiki citera Pemerintah. Perlu diingat bahwa penegakan hukum pasca kebakaran hutan dan lahan pada 2015 malah dioperasionalkan secara setengah hati dan berstandar ganda," sesal Walhi.

Baca Juga

Segala Upaya Dikerahkan Atasi Karhutla, Jokowi: Ritualnya Sudah Kita Lakukan

Proses penegakan hukum yang ditangani Polri sebanyak 185 tersangka perorangan dan untuk 4 tersangka korporasi.

"Merujuk data ini, khususnya data POLRI bisa dilihat bahwa penegakan hukum masih menyasar orang per orangan dan belum serius menyasar korporasi. Sedangkan untuk KLHK, masih belum diketahui maksud dari penyegelan yang dilakukannya," sesal Walhi.

Belajar dari pengalaman perkara karhutla tahun 2013 sampau 2015 tercatat bahwa penegakan hukum secara kompromis melalui penjatuhan administrasi yang hanya berlangsung dalam kurun waktu singkat dan penghentian penyidikan mewarnai keseriusan penegakan hukum pidana.

Baca Juga

Walhi Beberkan Empat Kabupaten Rawan Karhutla di Sumsel

Belum lagi penegakan hukum di ruang administrasi malah tidak dioperasikan secara maksimal, dimana tidak ada review perizinan secara menyeluruh terhadap perizinan yang berulang kebakaran dan berada di ekositem gambut atau lokasi yang sebenarnya tidak dibenarkan hukum.

Bahkan upaya review malah diikuti kebijakan yang memberikan lahan pengganti kepada korporasi.

"Berdasarkan potret penegakan hukum dan kecenderungan Jokowi yang terus menekankan genjotan investasi, WALHI memandang penanganan kebaran hutan dan lahan pada tahun ini tidak akan maksimal seperti tahun-tahun sebelumnya," kata Walhi.

Kabut Asap Riau
Ilustrasi Karhutla (Antaranews)

"Melindungi investasi sama saja artinya membuka ruang kompromi penegakan hukum. Apakah yang dimaksud Jokowi seperti itu? Sehingga Kapolri, Menteri LHK, Menteri ATR/BPN, K/L lainnya dan Pemerintah Daerah seolah permisif terhadap praktik buruk pengelolaan lingkungan hidup yang berakibat fatal seperti saat ini?;" sesal mereka.

Terkait dengan hal ini, WALHI meminta Presiden Joko Widodo kembali kepada janji politiknya untuk menghentikan karhutla dan memberikan kebijakan permanen pemulihan lingkungan hidup.

Baca Juga

Karhutla Meluas, Kementerian LHK Belum Terlihat Fungsinya

Potret krisis kemanusiaan akibat kerusakan lingkungan hidup yang disampaikan Jokowi sudah terbukti.

"Satnya ia sadar dan memimpin perlawanan terhadap asap dan memperrcayakan pengelolaan lingkungan hidup dan sumber daya alam kepada rakyat dengan varian kearifan lokal yang ada di Nusantara," tutup Walhi. (Knu)


Tags Artikel Ini

Andika Pratama

LAINNYA DARI MERAH PUTIH