Waktu yang Dibutuhkan Pemerintah Kaji UU ITE Menko Polhukam Mahfud MD. (ANTARA/HO-Humas Kemenko Polhukam)

Merahputih.com - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menyatakan pengkajian terhadap Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) memerlukan waktu sekitar dua bulan. Pemerintah sudah membentuk dua tim khusus untuk membahas revisi UU ITE.

"Nantinya mereka akan berdiskusi dengan semua pihak selama dua sampai tiga bulan. Nanti, tim ini akan melapor seperti apa hasilnya," ujar Mahfud dalam keterangan persnya secara virtual di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Senin (22/2).

Baca Juga:

Agar tak Jadi Ajang Kriminalisasi, Kapolri Listyo akan Selektif Terapkan UU ITE

Pembentukan tim ini guna mengkaji aturan yang selama ini dianggap pasal karet, baik dari sisi implementasi maupun substansinya. Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi ini menegaskan, bila hasilnya memutuskan untuk merevisi UU ITE, maka pihaknya akan menyampaikan ke DPR.

"Kalau keputusannya harus revisi kita akan sampaikan ke DPR karena UU ini ada di Prolegnas tahun 2024 sehingga bisa dilakukan. Bahkan bisa cepat dimasukkan istilahnya kumulatif terbuka," ujarnya.

Selama jalannya pengkajian tersebut, dia mengingatkan Polri dan Kejaksaan Agung agar dalam menjalankan UU ITE tidak multitafsir.

"Sambil meninggal dua hingga tiga bulan, Polri dan Kejaksaan menerapkan UU ITE ini agar tidak multitafsir karena setiap orang ingin merasa adil," tuturnya.

Sementara itu, Menkominfo Johnny G Plate menuturkan pemerintah tetap mengambil jalur pengkajian kendati "judicial review" terhadap pasal-pasal yang dianggap multitafsir telah 10 kali ditolak Mahkamah Konstitusi (MK).

"Namun, demi manfaat kehidupan bermasyarakat dan sosial, maka terbuka selalu kemungkinan dalam rangka menambah, mengurangi, mengubah untuk penyempurnaan UU itu sendiri," katanya.

Tangkapan layar - Menko Polhukam Mahfud MD saat menyampaikan pernyataan resmi melalui akun YouTube Kemenko Polhukam RI, Jakarta, Selasa (2/2/2021). ANTARA/Syaiful Hakim/am.
Tangkapan layar - Menko Polhukam Mahfud MD saat menyampaikan pernyataan resmi melalui akun YouTube Kemenko Polhukam RI, Jakarta, Selasa (2/2/2021). ANTARA/Syaiful Hakim/am.

Terkait pembentukan tim kajian UU ITE, Kemenkominfo menangani tim pedoman pelaksanaan UU ITE, khususnya yang terkait dengan pasal krusial. Ia menegaskan, pedoman pelaksanaan UU ITE ini bukan norma hukum baru, jangan sampai ini ditafsrikan seolah-olah membuat suatu tafisran terhadap UU.

"Karena sudah jelas penjelasan terhadap UU sudah ada di bagian penjelasan UU, dan penafsiran akhir dalam pelaksanaan 'judicial' sistem kita bagi masyarakat pencari keadilan adalah menjadi kewenangan hakim," kata Johnny yang menjabat sebagai Sekjen DPP Partai NasDem ini.

Dia menambahkan, pedoman pelaksanaan UU yang dibuat ini adalah sebagai acuan bagi aparat penegak hukum dalam menindaklanjuti UU ITE.

Sementara itu, Mahfud secara resmi membentuk Tim Kajian Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik melalui Keputusan Menko Polhukam Nomor 22 Tahun 2021 yang ditandatangani, di Jakarta, Senin.

Susunan Tim Kajian UU ITE terdiri dari pengarah dan tim pelaksana. Pengarah Tim Kajian UU ITE terdiri dari Menko Polhukam Mahfud MD, Menkumham Yasonna Laoly, Menkominfo Jhonny G Plate, Jaksa Agung ST Burhanuddin, dan Kapolri Jenderal Listyo Sigit.

Baca Juga:

Jokowi Usul ke DPR Hapus Pasal Karet di UU ITE

Sementara tim pelaksana UU ITE dipimpin Deputi Bidang Koordinasi Hukum dan HAM Kemenko Polhukam Sugeng Purnomo. Adapun tim pelaksana dibagi menjadi 2 yakni Sub Tim I (Tim Perumus Kriteria Penerapan UU ITE) dan Sub Tim II (Tim Telaah Substansi UU ITE).

Ketua Sub Tim I yakni Staf Ahli bidang Hukum Kominfo Prof Henri Subiakto. Sub Tim I bertugas merumuskan kriteria implementatif atas pasal-pasal di UU ITE yang kerap dinilai multitafsir atau karet.

Sedangkan Sub Tim II dipimpin Dirjen Peraturan Perundang-undangan Prof Widodo Ekatjahjana. Sub Tim II bertugas menelaah beberapa pasal di UU ITE yang dianggap multitafsir dan menentukan apakah perlu revisi atau tidak. (*)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
  Supaya Efektif, PSI: Pemprov DKI Butuh Biaya Rp8 Triliun untuk PSBB
Indonesia
Supaya Efektif, PSI: Pemprov DKI Butuh Biaya Rp8 Triliun untuk PSBB

"Hitungan kami di Fraksi PSI, akibat penerapan PSBB ini, kerugian ekonomi yang ditanggung mencapai Rp 153 triliun, atau sekitar 8 persen PDRB Jakarta tahun 2019.

Bekas Legislator PDI Perjuangan Kembali Diperiksa KPK
Indonesia
Bekas Legislator PDI Perjuangan Kembali Diperiksa KPK

Damayanti juga telah divonis 4,5 tahun penjara dan denda Rp500 juta subsider 3 bulan kurungan, karena terbukti menerima 278.700 dolar Singapura dan Rp1 miliar.

Jenderal Bintang Dua Berpeluang Gantikan Posisi Jenderal Idham Azis
Indonesia
Jenderal Bintang Dua Berpeluang Gantikan Posisi Jenderal Idham Azis

peluang keterpilihan jenderal bintang dua sebagai Kapolri tergantung Presiden Joko Widodo (Jokowi)

Jakarta PSBB, Depok Masih Terapkan Jam Malam Sampai Akhir September
Indonesia
Jakarta PSBB, Depok Masih Terapkan Jam Malam Sampai Akhir September

Pemerintah kota mengoptimalkan peran Kampung Siaga COVID-19 dalam mendata dan mengawasi pendatang.

Lima Tahapan Tim DVI Polri Identifikasi Korban Kecelakaan Sriwijaya Air
Indonesia
Lima Tahapan Tim DVI Polri Identifikasi Korban Kecelakaan Sriwijaya Air

Polisi melakukan lima langkah untuk mengidentifikasi jenazah dari korban insiden jatuhnya Pesawat Sriwijaya Air SJ-182 yang kemungkinan tak utuh lagi mengingat adanya ledakan keras di pesawat.

Pemprov DKI Tunggu Janji Menteri Luhut Soal Vaksinasi
Indonesia
Pemprov DKI Tunggu Janji Menteri Luhut Soal Vaksinasi

Luhut Binsar Panjaitan menyebut vaksinasi corona akan disalurkan pada minggu ketiga Desember 2020 mendatang.

MRT Ratangga Berencana 'Turun Mesin' Agustus 2021
Indonesia
MRT Ratangga Berencana 'Turun Mesin' Agustus 2021

Kegiatan perawatan menyeluruh ini juga akan mendapatkan pendampingan oleh tim ahli dari Jepang

Denda Tolak Vaksin Rp5 Juta Dikritik Warga, Begini Jawaban Pemprov DKI
Indonesia
Denda Tolak Vaksin Rp5 Juta Dikritik Warga, Begini Jawaban Pemprov DKI

DPRD dan Pemprov DKI sudah meneliti dampak dari produk Perda COVID-19 ini.

KPK Pastikan Tindak Lanjuti Laporan Dugaan Korupsi Dua Petinggi Nasdem
Indonesia
KPK Pastikan Tindak Lanjuti Laporan Dugaan Korupsi Dua Petinggi Nasdem

KPK memastikan bakal menindaklanjuti laporan politikus Nasdem Kisman Lakumakulita, terkait tindak pidana korupsi petinggi Nasdem.

Mudahkan Konsultasi dan Rapid Test, 3 Mahasiswa ITS Bikin Aplikasi
Indonesia
Mudahkan Konsultasi dan Rapid Test, 3 Mahasiswa ITS Bikin Aplikasi

Aplikasi juga mampu melacak lokasi pengguna dengan sistem director finding menggunakan Bluetooth 5.1 BLE (Bluetooth Low Energy) sehingga tak menguras baterai cukup banyak.