Wakil Ketua MPR Usul Agar Jakarta Jadi Daerah ‘Istimewa’ Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid (Foto: antaranews)

MerahPutih.com - DKI Jakarta segera menanggalkan statusnya sebagai ibu kota negara setelah Presiden Joko Widodo (Jokowi) memutuskan memindahkan ibu kota ke Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur.

Wakil Ketua MPR RI, Hidayat Nur Wahid menilai Pemerintah perlu menjadikan Jakarta tetap jadi prioritas Pembangunan dan tidak akan dilupakan untuk dikembangkan jadi kota bisnis, pusat perdagangan skala regional bahkan skala global.

Baca Juga

Pemerintah Janji Pertahankan Kearifan Lokal di IKN

"Bahkan, Jakarta beliau ibaratkan akan seperti New York yg ditinggalkan AS berpindah ibukota ke Washington DC,” jelas Hidayat kepada wartawan yang dikutip, Selasa (22/3).

Permintaan Hidayat bukan tanpa alasan. Sebab, dengan adanya beberapa pengalaman negara-negara lain yang memindahkan ibukota, namun kemudian ibukotanya yang lama tidak berkembang bahkan mengalami kemunduran dibanding ketika dulu menjadi ibukota.

Ia mencontohkan kasus seperti di Myanmar dengan perpindahan ibukotanya dari Yangon ke Naypyidaw atau Kazakhstan dengan perpindahan ibukota dari Almaty ke Astana (kemudian berubah menjadi Nur Sultan).

“Tentunya ini tidak boleh terjadi terhadap Jakarta. Apalagi Jakarta mempunyai sejarah panjang sebagai Ibu kota RI, tempat terjadinya banyak sekali peristiwa sejarah nasional yang sangat penting, juga infrastruktur dan suprastruktur yang sudah ada dan dibangun diatasnya," kata Hidayat.

Ia menyebut, mestinya Jakarta menjadi seperti mantan Ibukota negara- negara yang lain yang terus berkembang bahkan sesudah tidak menjadi Ibukota seperti Istanbul, Kuala Lumpur, Kyoto atau Melbourne.

"Semuanya disebut sebagai The World’s Most Liveable Cities,” ujarnya.

Baca Juga

Kepala Otorita IKN Sambangi KPK, Bahas Apa?

Hidayat mengusulkan agar ke depan Jakarta tetap diputuskan menjadi provinsi yang bersifat istimewa, sebagaimana Yogyakarta yang diputuskan menjadi Daerah Istimewa.

“Sebagaimana ketentuan pasal 18B ayat 1. Mengingat banyak kemiripan antara Jakarta dengan Yogyakarta yang hanya sebentar jadi Ibukota RI, tapi juga dengan banyaknya peran mensejarah, sementara luas kawasan dan jumlah penduduknya jauh lebih sedikit dari Jakarta,” ungkapnya.

Ia juga mendesak agar Provinsi DKI Jakarta seperti Provinsi yang lain di NKRI, juga mendapatkan hak pemerintahan daerah hingga ke tingkat Kota.

"Lalu kabupaten yang Walikota dan Bupatinya dipilih secara demokratis oleh Rakyat sebagaimana ketentuan UUD NRI 1945 pasal 18 ayat 1 dan 4," sebut Hidayat yang juga politikus PKS ini.

Termasuk adanya Dewan Perwakilan Rakyat Daerah hingga ke tingkat Kota dan Kabupaten yang juga dipilih oleh Rakyat dalam Pemilu, sebagaimana ketentuan UUD NRI 1945 pasal 18 ayat 3.

“Itu semuanya juga untuk memastikan terealisirnya komitmen dan skenario positif konstruktif Pemerintah dengan memindahkan Ibukota dari Jakarta ke Penajam Paser Utara di Kaltim," harap Hidayat. (Knu)

Baca Juga

KPK Bentuk Satgas untuk Awasi Pembangunan IKN

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Polisi Tingkatkan Keamanan Pasca Unboxing Motor Ducati WSBK di Mandalika
Indonesia
 Aturan Jam Kerja untuk Anak Buah Sri Mulyani, Terlambat Kerja Tukin Dipotong
Indonesia
Aturan Jam Kerja untuk Anak Buah Sri Mulyani, Terlambat Kerja Tukin Dipotong

Dari aturan tersebut pegawai yang melanggar peraturan kerja, seperti bolos, terlambat hingga tidak mengisi daftar hadir tanpa alasan jelas bakal dikenakan sanksi tegas yakni dengan pemotongan tunjangan kinerja.

[HOAKS atau FAKTA]: Pemakaman di Jepang Gunakan Kode QR di Batu Nisan
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Pemakaman di Jepang Gunakan Kode QR di Batu Nisan

Dalam artikel tersebut ditemukan bahwa gambar itu diambil di sebuah taman hiburan

Kejagung Beberkan Capaian PNBP 2021 Sebesar Rp 714 Miliar
Indonesia
Kejagung Beberkan Capaian PNBP 2021 Sebesar Rp 714 Miliar

Kejaksaan Agung (Kejagung) membeberkan, penerimaan negara bukan pajak (PNBP) Tahun 2021 dari tindak pidana korupsi yang ditangani kejaksaan sudah melampaui target.

Gerindra DKI Sebut Pembahasan Interpelasi Anies di Bamus Ilegal
Indonesia
Gerindra DKI Sebut Pembahasan Interpelasi Anies di Bamus Ilegal

Fraksi Gerindra DPRD DKI Jakarta mengendus adanya rapat ilegal badan musyawarah (Bamus) oleh sejumlah Legislator Kebon Sirih terkait hak interpelasi, pada Senin (27/9).

Korps Lantas Ingat Pesan Kapolda Metro, Operasi Zebra Harus Sesuai SOP
Indonesia
 Kemenkes Temukan Kasus Transmisi Lokal COVID-19 Omicron
Indonesia
Kemenkes Temukan Kasus Transmisi Lokal COVID-19 Omicron

Temuan kasus Omicron dari transmisi lokal ini terjadi pada seorang pria yang tidak memiliki riwayat perjalanan luar negeri.

PDIP Minta Anggaran Sumur Resapan DKI Dihilangkan
Indonesia
PDIP Minta Anggaran Sumur Resapan DKI Dihilangkan

DPRD DKI Jakarta mengusulkan agar anggaran sumur resapan di tahun 2022 dihilangkan.

Kunci Indonesia Hindari Gelombang 3 COVID-19 Versi Epidemiolog UI
Indonesia
Kunci Indonesia Hindari Gelombang 3 COVID-19 Versi Epidemiolog UI

Selain vaksinasi, banyak orang yang sudah memiliki antibodi COVID-19 secara alami karena pernah terinfeksi

Waspada, Penambahan Kasus COVID-19 Tembus 5 Ribu
Indonesia
Waspada, Penambahan Kasus COVID-19 Tembus 5 Ribu

Jumlah pasien Virus Corona (COVID-19) di Indonesia bertambah 5.085 orang, per Selasa (19/7). Sehingga, hari ini total ada 6.143.431 kasus positif.