Wakil Ketua MPR Respons Sikap Panglima TNI Tolak Diskriminasi Keturunan PKI Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa. (Foto: Antara)

MerahPutih.com - Kebijakan Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa yang membolehkan keturunan Partai Komunis Indonesia (PKI) bisa mendaftarkan diri menjadi prajurit TNI mendapat dukungan dari legislator Senayan.

Wakil Ketua MPR Ahmad Basarah menilai kebijakan itu sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Selain larangan tersebut tidak diatur dalam TAP MPRS Nomor XXV/MPRS/1966, sikap Jenderal Andika juga sudah sesuai dengan Ketetapan MPR Nomor I/MPR/2003 dan putusan Mahkamah Konstitusi (MK).

Baca Juga

Komnas HAM Tanggapi Kebijakan Panglima TNI Terkait Keturunan PKI

Basarah mengatakan, Pasal 2 TAP I/MPR/2003 menyebutkan TAP XXV/MPRS/1966 tetap berlaku dengan berkeadilan, menghormati hukum, prinsip demokrasi dan hak asasi manusia.

Pasal 2 TAP I/MPR/2003 ini, tutur Basarah, masih berlaku hingga saat ini sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) dan Penjelasannya di UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Selain TAP XXV/MPRS/1966 dan TAP I/MPR/2003 tersebut, juga terdapat putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 011-017/PUU-I/2003 tanggal 24 Februari 2004 yang bersifat final dan mengikat.

"Di sana juga menyatakan setiap pelarangan yang mempunyai kaitan langsung dengan hak dan kebebasan warga negara harus didasarkan atas putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap," ungkap Basarah kepada wartawan yang dikutip, Sabtu (2/4).

Dalam putusan tersebut, lanjut Basarah, MK juga menyatakan suatu tanggung jawab pidana hanya dapat dimintakan pertanggungjawabannya kepada pelaku (dader) atau yang turut serta (mededader) atau yang membantu (medeplichtige).

Baca Juga

Jenderal Andika Izinkan Keturunan PKI Daftar TNI, Anggota Komisi I: Tidak Masalah

Untuk itu, kata dia, tanggung jawab tidak bisa dibebankan kepada orang yang tidak terlibat secara langsung.

"Suatu tindakan yang bertentangan dengan hukum, rasa keadilan, kepastian hukum, serta prinsip-prinsip negara hukum apabila tanggung jawab tersebut dibebankan kepada seseorang yang tidak terlibat secara langsung," tegas Basarah.

Jika merujuk pada fakta-fakta hukum yang sudah dijelaskan, kata Basarah, maka pernyataan Jenderal Andika harus dipandang sebagai suatu kewajiban untuk menjunjung tinggi prinsip supremasi hukum.

"Sebagai Panglima TNI, tentu saja ia sangat menyadari jika TNI tidak berpedoman pada hukum akan menimbulkan kekacauan kehidupan bernegara kita," kata Basarah.

Sebelumnya, Panglima TNI Jenderal TNI Andika Perkasa meluruskan ketentuan terkait seleksi penerimaan calon prajurit TNI dalam Tap MPRS Nomor 25 Tahun 1966.

Menurut Andika, Tap MPRS tersebut tidak melarang keturunan anggota PKI ikut seleksi calon prajurit TNI, melainkan melarang paham komunis. Untuk itu, Andika meminta anak buahnya tidak melarang keturunan anggota PKI ikut seleksi TNI sebagai wujud penegakan hukum.

Diketahui, Tap MPRS Nomor 25 Tahun 1966 berkaitan dengan pembubaran Partai Komunis Indonesia, pernyataan sebagai organisasi terlarang di seluruh wilayah NKRI bagi PKI dan larangan setiap kegiatan untuk menyebarkan atau mengembangkan paham atau ajaran Komunis/Marxisme-Leninisme. (Knu)

Baca Juga

Keputusan Panglima TNI Hapuskan Diskriminasi Patut Diapresiasi

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Jokowi Ungkap 22 Negara Telah Setop Ekspor Pangan Akibat Konflik Ukraina
Indonesia
Jokowi Ungkap 22 Negara Telah Setop Ekspor Pangan Akibat Konflik Ukraina

Puluhan negara tersebut menghentikan ekspor komoditas pangannya untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri.

UMP DKI 2022 Naik Rp 37 Ribu, Wagub Riza: Semoga Bisa Dimaklumi
Indonesia
UMP DKI 2022 Naik Rp 37 Ribu, Wagub Riza: Semoga Bisa Dimaklumi

"Kami minta buruh dan pekerja di ibu kota untuk bisa memaklumi kenaikan UMP DKI sebesar 0,85 persen," kata Riza di Balai Kota, Jakarta, Senin (22/11).

Satgas Anti Rentenir Kota Bandung Terima Aduan 4.000 Terkait Pinjol
Indonesia
Satgas Anti Rentenir Kota Bandung Terima Aduan 4.000 Terkait Pinjol

Hasil analisa dari pengaduan tersebut yakni sekitar 6 persen meminjam untuk dana pendidikan, berobat sebesar 3 persen, usaha sebesar 49 persen, kebutuhan konsumtif sebesar 2 persen, dan biaya hidup sehari-hari sebesar 33 persen.

[HOAKS atau FAKTA]: Setelah Vaksin COVID-19, Selama 5 Bulan Tak Boleh Minum Alkohol
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Setelah Vaksin COVID-19, Selama 5 Bulan Tak Boleh Minum Alkohol

Di media sosial sempat beredar adanya informasi yang menyebut setelah vaksin COVID-19 tak boleh mengonsumsi alkohol.

Majelis Adat Kerajaan Nusantara Bakal Ajukan Judicial Review PT ke MK
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Obat Bila Terpapar Omicron Hanya Paracetamol
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Obat Bila Terpapar Omicron Hanya Paracetamol

Penggunaan obat hanya untuk menghilangkan gejala saja, bukan untuk menghentikan infeksi virus di dalam tubuh.

Sekjen PDIP Sebut Pertemuan Ganjar dan AHY Tidak Direncanakan
Indonesia
Sekjen PDIP Sebut Pertemuan Ganjar dan AHY Tidak Direncanakan

Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dan Ketua Umum DPP Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) bertemu saat menunaikan salat Jumat di Masjid Nurul Hidayah.

Mobilitas Kendaraan di Jabodetabek Meningkat Setelah PTM Dibuka
Indonesia
Mobilitas Kendaraan di Jabodetabek Meningkat Setelah PTM Dibuka

Volume kendaraan selama PPKM Level 3 di wilayah Jabodetabek mulai meningkat.

PON Papua Bisa Bantu Tingkatkan Perekonomian Multisektor
Indonesia
PON Papua Bisa Bantu Tingkatkan Perekonomian Multisektor

Perhelatan Pekan Olahraga Nasional (PON) XX di Papua dapat disinkronkan dengan beragam program ekonomi guna memajukan dan mempercepat perekonomian wilayah tersebut.

Pakar Epidemilologi Pastikan Herd Immunity di Indonesia tidak akan Tercapai
Indonesia
Pakar Epidemilologi Pastikan Herd Immunity di Indonesia tidak akan Tercapai

Pakar Epidemilologi Universitas Airlangga Surabaya, Windu Purnomo memastikan bahwa target herd immunity yang selama ini digaungkan, dipastikan tidak akan bisa tercapai.