Wakil Ketua MPR: Penghapusan Presidential Threshold Tingkatkan Kualitas Demokrasi Ilustrasi. Foto: ANTARA/Ardika

MerahPutih.com - Desakan agar aturan presidential threshold atau batas pengajuan calon presiden untuk Pilpres 2024 ditinjau ulang, mulai disuarakan.

Presidential Threshold adalah ambang batas perolehan suara yang harus diperoleh oleh partai politik dalam suatu pemilu untuk dapat mengajukan calon presiden.

Baca Juga

Pakar Hukum Nilai Presidential Treshold Sangat Oligarki

Misalnya dalam UU No 7 Tahun 2017 tentang Pemilu mengatur, pasangan calon presiden dan wakil presiden diajukan oleh partai politik atau gabungan partai politik yang memiliki sekurang-kurangnya 25 persen kursi di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) atau 20 persen suara sah nasional dalam Pemilu Legislatif.

"Aturan ini jelas membatasi partisipasi politik dan hak setiap warga negara Indonesia," tutur Wakil Ketua MPR Syarief Hasan kepada wartawan, Kamis (28/10).

Politikus Demokrat ini menilai konstitusi atau UUD 1945 tidak pernah mengatur batasan persentase tertentu untuk pengajuan calon presiden dan wakil presiden.

Prinsip Pasal 6A UUD 1945 menegaskan bahwa pemilihan presiden dan wakil presiden dipilih secara langsung oleh rakyat dan diusulkan olah partai politik atau gabungan partai politik sebelum pemilu.

Oleh karena itu, ia menyatakan berbagai batasan atau hambatan yang diatur dalam regulasi pemilu adalah ketentuan yang sejatinya tidak tepat menafsirkan maksud konstitusi.

"Dengan kata lain, penghapusan presidential threshold justru meningkatkan kualitas demokrasi sesuai konstitusi," tutur Syarief.

Syarief Hasan saat ditemui di gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (9/7). ANTARA/Kuntum Khaira Riswan
Syarief Hasan saat ditemui di gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (9/7). ANTARA/Kuntum Khaira Riswan

Ia menyebut di banyak negara demokrasi, aturan pembatasan pengajuan presiden berupa persentase tertentu tidaklah dikenal. Aturan ini dianggap Syarief justru memberangus hak berdemokrasi bagi warga negara, selain mempersempit peluang rakyat memilih calon pemimpin yang terbaik.

"Bisa dibilang pengajuan calon presiden dan wakil presiden tanpa adanya aturan presidential threshold adalah praktik dan tradisi demokrasi universal," ujar mantan Menteri Negara Koperasi dan UMKM ini.

Oleh karena itu, tambah Syarief Hasan, jika Presiden Jokowi menerbitkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perppu) yang mencabut aturan presidential threshold maka Presiden Jokowi telah mengembalikan demokrasi pada hakikat sebenarnya. Yakni kuasa rakyat menentukan calon pemimpinnya.

"Presiden Jokowi akan dikenang sebagai presiden yang teguh dan konsisten membela nilai-nilai demokrasi, membuka keran politik untuk memberikan kesempatan seluas-luasnya bagi putra-putri terbaik bangsa menjadi pemimpin bangsa berikutnya," ujar Syarief. (Knu)

Baca Juga

Pakar Hukum Nilai Presidential Treshold Idealnya Ditiadakan

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Reaksi TNI AU Soal Dugaan Keterlibatan Prajuritnya Dalam Pengiriman Pekerja Ilegal
Indonesia
Reaksi TNI AU Soal Dugaan Keterlibatan Prajuritnya Dalam Pengiriman Pekerja Ilegal

TNI AU akan memberikan sanksi tegas sesuai dengan aturan yang berlaku

Sri Mulyani Nyatakan Konflik Rusia-Ukraina Picu Perlombaan Pemulihan Antarnegara
Indonesia
Sri Mulyani Nyatakan Konflik Rusia-Ukraina Picu Perlombaan Pemulihan Antarnegara

Konflik antara Ukraina dan Rusia memicu adanya perlombaan antarnegara untuk lebih cepat pulih dari dampak pandemi COVID-19 maupun tekanan geopolitik.

Wapres Imbau Semangat ibadah Jangan Terhenti Seiring Berakhirnya Ramadan
Indonesia
Wapres Imbau Semangat ibadah Jangan Terhenti Seiring Berakhirnya Ramadan

Bulan Ramadan telah berakhir, umat islam tengah bergemira menyambut Hari Raya Idul Fitri setelah sebulan lamanya melakukan ibadah puasa. Wakil Presiden RI, Ma'ruf Amin berpesan, agar semangat ibadah umat Islam hendaknya tidak terhenti seiring berakhirnya Ramadan tahun ini.

Berikut Kondisi Nakes Yang Jadi Korban Penyerangan Brutal KKB di Papua
Indonesia
Berikut Kondisi Nakes Yang Jadi Korban Penyerangan Brutal KKB di Papua

IDI meminta pada seluruh pihak untuk memberikan privasi bagi para tenaga kesehatan yang menjadi korban penyerangan tersebut karena masih mengalami trauma dan IDI Papua .

Jokowi Perintahkan TNI Sigap Hadapi Berbagai Spektrum Ancaman
Indonesia
Jokowi Perintahkan TNI Sigap Hadapi Berbagai Spektrum Ancaman

Tujuannya, adalah untuk meletakkan fondasi kapabilitas pertahanan modern yang relevan dengan perkembangan teknologi militer terkini.

[HOAKS atau FAKTA]: Anies Makan Besar dengan Orang Timur Tengah Pakai Uang Rakyat
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Anies Makan Besar dengan Orang Timur Tengah Pakai Uang Rakyat

Narasi menyantumkan bahwa gambar tersebut adalah foto Anies Baswedan yang tengah makan besar menggunakan uang rakyat di tengah posisinya sebagai Gubernur DKI Jakarta.

Kapolri Tinjau Sirkuit Mandalika Saat Dimulainya Tes Pramusim MotoGP
Indonesia
Kapolri Tinjau Sirkuit Mandalika Saat Dimulainya Tes Pramusim MotoGP

TNI-Polri, bersama forum koordinasi pimpinan daerah (Forkopimda) serta Komandan Lapangan MotoGP Mandalika Marsekal (Purn) Hadi Tjahjanto terus melakukan evaluasi.

Sudah Ada UU HPP, Sri Mulyani Kejar Perluasan Basis Pajak
Indonesia
Sudah Ada UU HPP, Sri Mulyani Kejar Perluasan Basis Pajak

pemerintah akan melakukan berbagai upaya agar target penerimaan negara khususnya perpajakan pada 2022 tercapai, sejalan dengan agenda reformasi perpajakan yang sedang berlangsung.

Riza Patria Sebut Pertemuan Prabowo-Gibran hanya Silaturahmi
Indonesia
Riza Patria Sebut Pertemuan Prabowo-Gibran hanya Silaturahmi

"Ya itu kan silaturahmi biasa. Pak Prabowo itu selalu membangun komunikasi dan silaturahmi sama siapa saja," kata Riza

Operasi Damai Cartenz Utamakan Kesejahteraan ketimbang Penegakan Hukum
Indonesia
Operasi Damai Cartenz Utamakan Kesejahteraan ketimbang Penegakan Hukum

Polri lantas membentuk Operasi Damai Cartenz dengan target operasi pembinaan kepada orang asli Papua (OAP) dimulai 17 Januari 2022.