Wakil Ketua MPR Dukung Jadwal Pemilu dari KPU Wakil Ketua MPR RI Syarief Hasan. Foto: MP/Ponco

MerahPutih.com - Kepastian soal jadwal Pemilu 2024 masih tanda tanya. Sebab, sampai detik ini belum ada kesepakatan resmi antara pemerintah dan Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Terkait hal itu, Wakil Ketua MPR RI Syarief Hasan memberikan dukungannya terhadap jadwal Pemilu dari KPU. Menurutnya, tanggal pelaksanaan pemilihan pada 21 Februari 2024 sudah sangat tepat untuk disepakati.

Baca Juga

KPU Lakukan Simulasi Pemilu 2024, Bagaimana Hasilnya?

"Kami melihat bahwa Pilpres dan Pileg sudah tepat dilaksanakan di bulan Februari 2024 sehingga ada jeda dengan Pilkada Serentak pada bulan November 2024," kata Syarief Hasan kepada wartawan, Senin, (6/12).

Anggota Majelis Tinggi Partai Demokrat ini menilai, jeda tersebut diperlukan untuk mengurangi beban kerja dari pelaksanaan pemilu nasional ini.

"Konsekuensi dari pemilihan serentak secara nasional pada tahun 2024 ini ialah beban kerja yang sangat berat sehingga kita harus cermat dalam menentukan tanggal pelaksanaannya," ujarnya.

Selain itu, Syarief Hasan menambahkan, beban anggaran yang besar juga bisa memberatkan daerah-daerah.

"Jarena harus membiayai pelaksanaan dua kali pemilihan dalam setahun sehingga butuh jeda agar daerah bisa mengambil nafas," kata dia.

Pemerintah, kata Syarief Hasan, juga bisa mengambil alternatif lain untuk mempercepat Pilkada pada 2023. "Khususnya pada daerah-daerah yang selesai masa jabatannya pada 2022 dan 2023," imbuhnya.

Baca Juga

Modifikasi Surat Suara Pemilu 2024 Jangan Bikin Bingung Pemilih

Syarief Hasan menilai, langkah ini juga mengurangi beban pemerintah dalam menyiapkan Pjs. Kepala Daerah yang sangat banyak jumlahnya. Pasalnya, ada 101 kepala daerah yang habis masa jabatannya pada tahun 2022 dan ada 170 daerah yang habis masa jabatannya pada tahun 2023.

"Hal ini tentu butuh Pjs. Kepala Daerah dalam jumlah yang sangat besar sehingga membuat efektivitas pemerintahan menjadi berkurang," tuturnya.

Lebih lanjut Syarief Hasan juga mendorong agar seluruh stakeholder lebih bijak dalam menentukan tanggal pelaksanaan pemilu. Ia ingin agar Pemilu menjadi ajang pesta demokrasi bersama, bukan malah menjadi beban kerja yang luar biasa besarnya.

"Baik bagi pelaksana Pemilu, peserta Pemilu, hingga pemerintah yang harus bersusah payah menyiapkan Pjs dalam jumlah besar," tutup Syarief Hasan. (Pon)

Baca Juga

Jadwal Pemilu 2024 Masih Belum Jelas

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Senator DKI Sebut Penggunaan JakOne Mobile Hindari Terjadinya Manipulasi Data
Indonesia
Senator DKI Sebut Penggunaan JakOne Mobile Hindari Terjadinya Manipulasi Data

Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) perwakilan DKI Jakarta, Sylviana Murni mengatakan, Bank DKI menangkap peluang lewat JakOne Mobile. Terlebih JakOne Mobile ini menghindari terjadinya manipalasi data ketika bertransaksi.

Telepon Risma, Wapres Ma'ruf Amin Minta Penanganan Banjir Sejumlah Daerah Dipantau
Indonesia
Telepon Risma, Wapres Ma'ruf Amin Minta Penanganan Banjir Sejumlah Daerah Dipantau

Wakil Presiden Ma’ruf Amin meminta Menteri Sosial Tri Rismaharini untuk memantau penanganan bencana banjir yang melanda di sejumlah daerah.

Gunung Api Bawah Laut Lembata Alami Erupsi dan Bualan
Indonesia
Gunung Api Bawah Laut Lembata Alami Erupsi dan Bualan

Saat erupsi itu, beberapa air sempat naik ke daratan mencapai sekitar 30 meter. Warga juga panik akibat hal tersebut.

DPR Dukung Kebijakan Larangan Ekspor Batu Bara
Indonesia
DPR Dukung Kebijakan Larangan Ekspor Batu Bara

Pemerintah atau pengusaha batu bara tidak boleh mengekspor sumber daya alam ke luar hegeri hanya demi keuntungan semata.

Gelombang III COVID-19 Januari, Komisi VI DPR Yakin Pertumbuhan Ekonomi Naik 5 Persen
Indonesia
Gelombang III COVID-19 Januari, Komisi VI DPR Yakin Pertumbuhan Ekonomi Naik 5 Persen

Epidemiolog Universitas Indonesia (UI) Tri Yunis Miko memprediksi lonjakan ketiga COVID-19 pada Desember 2021-Januari 2022.

Jokowi Minta BI dan Himbara Kawal Kartu Kredit Pemerintah
Indonesia
Jokowi Minta BI dan Himbara Kawal Kartu Kredit Pemerintah

Presiden Joko Widodo (Jokowi) meluncurkan Kartu Kredit Pemerintah Domestik (KKP Domestik) pada hari ini, 29 Agustus 2022, di Jakarta.

Polisi Tak Temukan Bekas Rem di Lokasi Kecelakaan Transjakarta
Indonesia
Polisi Tak Temukan Bekas Rem di Lokasi Kecelakaan Transjakarta

Sementara, posisi bus TransJakarta yang ditabrak itu cukup jauh terdorong sekitar 15 meter

Sanksi Tilang Diterapkan Setelah 50 Persen Kendaraan Lakukan Uji Emisi
Indonesia
Sanksi Tilang Diterapkan Setelah 50 Persen Kendaraan Lakukan Uji Emisi

Tapi masyarakat diminta untuk laksanakan uji emisi

Demokrat Tegaskan Foto AHY Pelesiran Saat SBY Sakit Hoaks tak Bermoral
Indonesia
Demokrat Tegaskan Foto AHY Pelesiran Saat SBY Sakit Hoaks tak Bermoral

Netizen NKRI mengunggah postingan foto keluarga AHY berswafoto di sebuah kota di luar negeri.

Beberapa Provinsi Diprediksi Hujan Lebat Disertai Kilat Hari Ini
Indonesia
Beberapa Provinsi Diprediksi Hujan Lebat Disertai Kilat Hari Ini

Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mengeluarkan peringatan dini prakiraan hujan lebat disertai kilat dan angin kencang yang berpotensi terjadi di sejumlah wilayah Indonesia.