Wakil Ketua MPR Desak Polisi Berikan Hukuman Berat bagi Muhammad Kece Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid. (ANTARA/HO-Aspri/am)

MerahPutih.com - Langkah Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) menangkap tersangka kasus dugaan penistaan agama Muhammad Kece mendapatkan apresiasi dari Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid.

Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini mendesak aparat penegak hukum, termasuk kejaksaan dan pengadilan dapat memberikan tuntutan dan hukuman yang maksimal kepada Muhammad Kece.

Baca Juga

Tiba di Bareskrim, Muhammad Kece: Semoga Bangsa Indonesia pada Sadar

“Jangan sampai perbuatan yang membahayakan kerukunan umat beragama dan NKRI seperti itu diulangi lagi oleh yang bersangkutan atau orang lain,” kata Hidayat dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Rabu (25/8).

Menurut HNW, hukuman berat sangat layak dijatuhkan kepada Muhammad Kece yang telah berulangkali meresahkan umat dengan penistaannya terhadap Agama Islam.

Hukuman berat kepada Muhammad Kece, kata dia, juga diperlukan untuk menghadirkan efek jera dan agar tidak ada lagi yang mengulangi perbuatan serupa, yakni penistaan terhadap agama Islam serta menjaga harmoni toleransi umat beragama, termasuk menghindarkan Indonesia dari terpecah belah dan diadu domba pihak-pihak yang antiagama.

Dia menyampaikan berdasarkan UU No. 1/PNPS/1965 tentang Pencegahaan dan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama dan Pasal 156a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), sanksi pidana maksimal adalah lima tahun penjara.

“Karena kejahatannya, maka yang bersangkutan sudah layak dijatuhi hukuman maksimal tersebut,” jelas Hidayat

Tersangka kasus dugaan penistaan agama, Muhammad Kece tiba di Bareskrim Polri pada Rabu (25/8) petang WIB. Foto: MP/Kanu
Tersangka kasus dugaan penistaan agama, Muhammad Kece tiba di Bareskrim Polri pada Rabu (25/8) petang WIB. Foto: MP/Kanu

Wakil Ketua Majelis Syura PKS berharap persoalan ini diusut dengan tuntas, termasuk kemungkinan adanya jaringan antiagama atau yang ingin mengadu domba antarumat beragama dibalik keberanian Muhammad Kece menistakan Islam dan Nabi.

"Jangan sampai terulang kasus-kasus penistaan terhadap agama serta simbol/tokoh agama Islam yang pelakunya ditangkap, tapi hukum tidak ditegakkan dengan dalih 'gangguan jiwa'. Karena yang dilakukan M Kece tampak betul bahwa yang bersangkutan sehat dan menyadari apa yang dilakukannya. Tetapi apabila memang harus diperiksa kondisi kejiwaannya perlu diperiksa oleh ahli kejiwaan yang profesional dan independen,” ujarnya

Kasus penistaan agama/simbol agama semacam ini, sambung HNW, semakin sering terjadi. Salah satunya sebabnya banyak kasus serupa yang tidak ada kejelasan dengan alasan gangguan kejiwaan atau lainnya.

HNW mengingatkan agar polisi dapat menangkap pelaku penistaan agama yang lain, termasuk yang saat ini masih buron, yakni Jozeph Paul Zhang.

“Saya apresiasi kinerja Polri yang menangkap M Kece, tetapi juga sekaligus mengingatkan bahwa Polri masih mempunyai pekerjaan rumah untuk menangkap penista agama lain, yaitu Jozeph Paul Zhang," tegasnya

Dia mengatakan apabila semua kasus penistaan agama yang meresahkan publik dan sudah dilaporkan ke polisi diproses secara adil sesuai aturan hukum yang berlaku, maka hal itu dapat meyakinkan umat akan adanya hukum yang adil dan bisa membuat efek jera.

"Sehingga kehidupan bangsa Indonesia yang harmonis dan saling toleran antarumat beragama, tidak terganggu,” jelasnya.

Ia mengingatkan DPR RI dan pemerintah untuk segera membahas RUU Pelindungan Tokoh dan Simbol Agama sebagai alat hukum untuk membentengi semua agama yang diakui di Indonesia beserta simbol dan tokoh-tokohnya dari pelecehan, penghinaan, dan tindakan kriminalitas, sekaligus melengkapi aturan-aturan yang berlaku saat ini.

“RUU ini sangat penting karena dapat sebagai langkah preventif dan represif terhadap pelaku-pelaku penista apa pun agama yang diakui di Indonesia beserta tokoh dan simbol masing-masing agama,” pungkasnya. (*)

Baca Juga

Dijerat Pasal Berlapis, Muhammad Kece Terancam 6 Tahun Penjara

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Busyro Anggap Rezim KPK Alami Osteoporosis Moral, Harus Dibawa ke ICU
Indonesia
Busyro Anggap Rezim KPK Alami Osteoporosis Moral, Harus Dibawa ke ICU

"Saya yakin bahwa rezim KPK tidak akan lama. Sekarang mengalami osteoporosis moral, krisis degradasi moral, sehingga harus dibawa ke ICU," tegas Busyro.

DPW PKB Jateng Dukung Cak Imin Maju Pilpres 2024
Indonesia
DPW PKB Jateng Dukung Cak Imin Maju Pilpres 2024

Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Patai Persatuan Bangsa (PKB) Jawa Tengah memastikan mengusung Muhaimin Iskandar Cak Imin maju di Pilpres 2024. Keputusan tersebut dianggap sudah bulat dan berdasarkan usulan dari kader akar rumput.

Upaya Kapolri Bentuk Polri Humanis Tak Hanya Berhenti di Fit and Proper Tes
Indonesia
Upaya Kapolri Bentuk Polri Humanis Tak Hanya Berhenti di Fit and Proper Tes

Apalagi tradisi zaman dulu-dulu itu cenderung ada sifat self defense

Kawasan yang Jadi Sasaran Patroli Skala Besar di DKI Jakarta
Indonesia
Kawasan yang Jadi Sasaran Patroli Skala Besar di DKI Jakarta

Sampai tidak ada perintah berhenti maka kita tidak akan pernah berhenti patroli

Cara Pimpinan Polri di Daerah Tingkatkan Kepercayaan Masyarakat Versi Pengamat
Indonesia
Pembatasan Ketat Nataru, Orang Yang Belum Divaksin Dilarang Bepergian
Indonesia
Pembatasan Ketat Nataru, Orang Yang Belum Divaksin Dilarang Bepergian

Selama Nataru, syarat perjalanan jarak jauh dalam negeri adalah wajib vaksinasi lengkap dan hasil antigen negatif maksimal 1×24 jam sebelum keberangkatan.

DPR Minta Pemerintah Tak Ulur Waktu Bahas RUU Perlindungan Data Pribadi
Indonesia
DPR Minta Pemerintah Tak Ulur Waktu Bahas RUU Perlindungan Data Pribadi

"Jadi keamananan data digital ini tidak hanya soal perlindungan data warga negara Indonesia, tetapi sistem yang akan membuat berbagai pihak merasa nyaman dan aman melakukan transaksi elektronik di Indonesia," kata Sukamta

Indonesia Terima Bantuan 1,7 Juta Lebih Vaksin Pfizer dari AS
Indonesia
Indonesia Terima Bantuan 1,7 Juta Lebih Vaksin Pfizer dari AS

Pemerintah Indonesia terus menggencarkan program vaksinasi nasional COVID-19.

Di Gunung Kidul, Dari 30 Unit Sistem Peringatan Dini Cuma 10 Yang Berfungsi
Indonesia
Di Gunung Kidul, Dari 30 Unit Sistem Peringatan Dini Cuma 10 Yang Berfungsi

Kerusakan EWS disebabkan sejumlah faktor karena sudah lama, kurangnya perawatan jadi pemicu. Namun BPBD tidak memiliki wewenang apalagi anggaran untuk melakukan perawatan.

Tim SAR Evakuasi Empat Penambang Emas Meninggal dalam Satu Lubang Galian
Indonesia
Tim SAR Evakuasi Empat Penambang Emas Meninggal dalam Satu Lubang Galian

Tim SAR gabungan berhasil mengevakuasi empat jenazah penambang emas yang ditemukan meninggal dunia dalam satu lubang galian di Desa Gapit, Kecamatan Empang, Kabupaten Sumbawa, Nusa Tenggara Barat.