Wakil Ketua KPK Sebut Para Pengeruk Keuntungan dari Bisnis PCR Petugas kesehatan melakukan tes usap polymerase chain reaction (PCR) COVID-19 pada warga di Jakarta, Selasa (2/11/2021). ANTARA FOTO/M Risyal Hidayat

MerahPutih.com - Laporan kasus dugaan korupsi terkait bisnis tes usap atau Polymerase Chain Reaction (PCR) COVID-19 telah masuk radar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Beberapa pekan lalu, Partai Rakyat Adil Makmur (Prima) telah resmi melaporkan dugaan tersebut kepada lembaga antirasuah.

Prima menduga Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan dan Menteri BUMN, Erick Thohir terlibat bisnis PCR. melalui perusahaan penyedia jasa tes COVID-19, PT Genomik Solidaritas Indonesia (GSI). Lalu, bagaimana KPK menanggapinya?

Baca Juga:

Bantah Ambil Keuntungan Tes PCR dari GSI, Luhut Buka-bukaan Sumbangsihnya

Lembaga superbodi itu memastikan setiap laporan dugaan kasus korupsi yang masuk ke Direktorat Pengaduan Masyarakat (Dumas) KPK akan ditelaah dan ditindaklanjuti. Tanpa merujuk pihak terlapor, Wakil Ketua KPK Alexander Marwata mengakui ada segelintir pihak yang malah mengeruk keuntungan dari bisnis PCR di tengah pandemi yang melanda Indonesia.

"Ini kan selalu ada peluang bisnis di dalam kondisi-kondisi seperti itu, yang pintar memanfaatkan situasi itu lah yang mendapatkan keuntungan," kata Alex, sapaan akrabnya, di Gedung KPK, Jakarta, Rabu (17/11).

Baca Juga

Bisnis Tes PCR Menjamur, Kemenkes: Tanggung Jawab Pemda

Wakil Ketua KPK Alexander Marwata. ANTARA/Benardy Ferdiansyah
Wakil Ketua KPK Alexander Marwata. ANTARA/Benardy Ferdiansyah

Menurut Alex, berdasarkan hasil telah apabila hasil penelusuran menemukan indikasi adanya korupsi, maka laporan yang masuk itu bisa ditingkatkan ke tahap penyelidikan.

Terkait laporan Prima, Alex menyatakan indikasi tindak pidana korupsi dalam pengadaan tersebut dapat ditelusuri. Penelusuran, kata Alex, juga bisa dilakukan dengan menggandeng BPK mau pun BPKP.

"Karena yang mengadakan antigen, PCR, itu kan ada di Kemenkes juga. kita lihat harganya di sana, kita lihat, kita cek," tutup salah satu bos lembaga antirasuah itu. (Pon)

Baca Juga:

Istana Klaim Penurunan Harga PCR Sesuai Aspirasi Masyarakat

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Polda Metro Tangkap Pelaku Pengeroyokan Ketum KNPI
Indonesia
Polda Metro Tangkap Pelaku Pengeroyokan Ketum KNPI

"Penyidik Krimum Polda Metro Jaya dalam waktu tidak lebih dari 1x24 jam berhasil menangkap pelaku," ujar Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Endra Zulpan dalam konferensi persnya, di Jakarta, Selasa (22/2).

Belasan Titik Baru Ganjil Genap di Jakarta, Polisi Tak Langsung Lakukan Penilangan
Indonesia
Belasan Titik Baru Ganjil Genap di Jakarta, Polisi Tak Langsung Lakukan Penilangan

Direktorat Lalu Lintas (Ditlantas) Polda Metro Jaya dan Dinas Perhubungan DKI Jakarta menggelar uji coba 13 kawasan ganjil genap baru.

Vaksinasi Booster di 23 Provinsi Masih di Bawah 30 Persen
Indonesia
Vaksinasi Booster di 23 Provinsi Masih di Bawah 30 Persen

Vaksinasi Booster di 23 Provinsi Masih di Bawah 30 Persen.

Rani Mauliani Resmi Gantikan M Taufik Sebagai Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta
Indonesia
Rani Mauliani Resmi Gantikan M Taufik Sebagai Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta

Dalam rapur, Taufik sekaligus mengumumkan penggantinya yakni Rani Mauliani.

Cara Pemprov DKI Hadapi Ancaman Bencana Hidrometeorologi
Indonesia
Dua Kapal Isolasi Atlet PON XX yang Terpapar COVID-19 Disiagakan di Papua
Indonesia
Dua Kapal Isolasi Atlet PON XX yang Terpapar COVID-19 Disiagakan di Papua

Kementerian Perhubungan memastikan dua kapal isolasi terpusat (isoter) dan empat bandar udara (bandara) tetap bersiaga hingga 20 Oktober 2021 atau H+5 penutupan Pekan Olahraga Nasional (PON) XX Papua.

Presiden Jokowi Akan Jadi Wali Nikah Sang Adik
Indonesia
Presiden Jokowi Akan Jadi Wali Nikah Sang Adik

"Beliau (Jokowi) menjadi wali nikah karena kedua orang tuanya sudah meninggal dunia," kata Arba’in, Rabu (11/5).

Cak Imin Nilai Pernyataan Hillary NasDem Soal DPR Setara Presiden Berlebihan
Indonesia
Cak Imin Nilai Pernyataan Hillary NasDem Soal DPR Setara Presiden Berlebihan

Hillary sebelumnya menyebut anggota DPR boleh melakukan karantina mandiri seperti presiden.

Datangi DPR, Petinggi Sunda Empire Ancam Labrak Arteria
Indonesia
Datangi DPR, Petinggi Sunda Empire Ancam Labrak Arteria

Petinggi Sunda Empire, Ki Ageng Rangga Sasana menyambangi Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (20/1). Mengenakan jas dan topi baret hitam, Rangga datang ke gedung wakil rakyat bersama sejumlah orang.

Budiman Usul Presiden Jokowi Jadi Wantimpres di Periode Selanjutnya
Indonesia
Budiman Usul Presiden Jokowi Jadi Wantimpres di Periode Selanjutnya

"Agenda Pak Jokowi kita teruskan dengan cara menempatkan beliau sebagai Wantimpres atau ketua Dewan Pertimbangan Presiden," ujarnya.