Wakil Ketua KPK Sampaikan Dasar Hukum Pelaksanaan TWK ke Komnas HAM Kantor Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM). ANTARA/Muhammad Zulfikar

MerahPutih.com - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nurul Ghufron rampung memberikan klarifikasi terkait pelaksanaan tes wawasan kebangsaan (TWK) yang menjadi syarat alih status pegawai KPK menjadi aparatur sipil negara (ASN).

Ghufron mengatakan, dirinya memberikan penjelasan kepada Komnas HAM terkait dasar hukum pelaksanaan TWK.

"Pada hari ini saya mewakili KPK hadir untuk menjelaskan mulai dari landasan hukum, legal standing KPK menyusun kebijakan pengalihan pegawai KPK ke ASN," kata Ghufron di kantor Komnas HAM, Jakarta, Kamis (17/6).

Baca Juga:

Wakil Ketua KPK Ngaku Ditanya Komnas HAM Soal Isu Taliban

Di antaranya, kata Ghufron, mulai dari tindak lanjut pasal 6, pasal 5 ayat 6 Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2020 yang memandatkan kepada KPK untuk menyusun peraturan komisi (perkom) tentang pengalihan status pegawai KPK menjadi ASN.

"Kemudian, lahirlah Perkom Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pengalihan Status Pegawai KPK Menjadi ASN, itu kebijakan regulasinya," ujarnya.

Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nurul Ghufron. ANTARA/Muhammad Zulfikar
Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nurul Ghufron. ANTARA/Muhammad Zulfikar

Pimpinan KPK berlatar belakang akademisi ini menyatakan, pelaksanaan TWK bekerja sama dengan Badan Kepegawaian Negara (BKN). Hal ini juga berdasarkan Perkom Nomor 1/2020.

"Berdasarkan Perkom Nomor 1/2021 pasal 5 ayat 4 bahwa pelaksanaan tes wawasan kebangsaan dilaksanakan KPK kerja sama dengan BKN, itu dasar pelaksanaannya," tegas dia.

Baca Juga:

Wakil Ketua KPK Datangi Komnas HAM, Jubir: Putusan Alih Status Pegawai Kolektif Kolegial

Ghufron merinci proses pelaksanaan TWK dilakukan pada Maret 2021 sampai akhirnya diangkat menjadi ASN pada 1 Juni 2021 lalu. Sebanyak 1.271 pegawai KPK telah dilantik menjadi ASN, sementara memang sampai saat ini 75 pegawai KPK belum dilantik, dengan alasan tidak memenuhi syarat TWK.

"Jadi kami menjelaskan kepada Komnas HAM berkaitan dengan legal standing, dasar hukum kewenangan, kemudian kebijakan regulasi, dan pelaksanaan dari alih pegawai KPK ke ASN yang telah dilaksanakan pada tanggal 1 Juni 2021," kata Ghufron. (Pon)

Baca Juga:

Pimpinan KPK Akhirnya Penuhi Panggilan Komnas HAM

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Cerita Jokowi Kemah di Titik Nol IKN
Indonesia
Cerita Jokowi Kemah di Titik Nol IKN

Di area kemah terdapat enam unit kamar mandi untuk Presiden dan para menteri serta pejabat lainnya yang turut berkemah.

Komisi VII Minta Pertamina Siagakan Persediaan Pertalite di Jalur Mudik
Indonesia
Komisi VII Minta Pertamina Siagakan Persediaan Pertalite di Jalur Mudik

Karenanya, Anggota Komisi VII DPR RI dari Fraksi PKS, Mulyanto meminta Pertamina menyiagakan persediaan BBM, khususnya Pertalite, di jalur mudik aman dan tersedia dengan cukup.

Satu Siswa Positif COVID-19, SMAN 71 Jakarta Timur Hentikan Sementara PTM
Indonesia
Satu Siswa Positif COVID-19, SMAN 71 Jakarta Timur Hentikan Sementara PTM

Pelaksanaan pembelajaran tatap muka (PTM) di SMA Negeri (SMAN) 71 Duren Sawit, Jakarta Timur, terpaksa harus dihentikan menyusul ada satu siswa yang dinyatakan positif COVID-19.

Alasan Anies Bikin Channel Youtube
Indonesia
Alasan Anies Bikin Channel Youtube

Ketika ditanya soal channel Youtube-nya #DariPendopo, Anies bilang jika channel tersebut berisi cerita tentang program dan kebijakan-kebijakan di Jakarta selama memimpin.

DPD Ingatkan Potensi Dukungan Terhadap IKN Nusantara Menurun
Indonesia
DPD Ingatkan Potensi Dukungan Terhadap IKN Nusantara Menurun

Dia menyebut dukungan itu berpotensi menurun.

KPU Jabar Temukan Anggota TNI Dicatut Jadi Anggota Partai
Indonesia
KPU Jabar Temukan Anggota TNI Dicatut Jadi Anggota Partai

"Seperti kasus di Kota Cimahi, ada anggota TNI yang namanya ternyata masuk (dicatut) anggota partai, padahal ternyata bukan anggota parpol. Itu nanti kalau tidak dihapus mereka bisa kena sanksi," ujarnya.

Ada Demo, Warga Diminta Hindari Kawasan Monas dan DPR
Indonesia
Ada Demo, Warga Diminta Hindari Kawasan Monas dan DPR

Masyarakat diminta untuk mencari jalur alternatif karena sejumlah arus lalu lintas di dua kawasan itu rencananya akan ditutup sementara.

Unpad Buka Kuota 40 Persen Lewat Jalur SBMPTN
Indonesia
Unpad Buka Kuota 40 Persen Lewat Jalur SBMPTN

Proses seleksi sendiri akan melalui UTBK yang akan dilaksanakan dua gelombang, yaitu pada 17-23 Mei dan 28 Mei-3 Juni 2022.

Medali Emas dan Perunggu Datang dari Judo Hari Ini
Indonesia
Medali Emas dan Perunggu Datang dari Judo Hari Ini

Indonesia meraih dua medali: satu medali emas dan satu medali perunggu.

Dipasangkan Jadi Cawapres Ganjar, Yenny: Saya Hanya Pembantu
Indonesia
Dipasangkan Jadi Cawapres Ganjar, Yenny: Saya Hanya Pembantu

Yenny sapaan akrabnya menilai dirinya bakal berkapasitas sebagai pembantu jika benar maju sebagai cawapres mendampingi Ganjar.