Wakil Ketua KPK Ngaku Ditanya Komnas HAM Soal Isu Taliban Anggota Komnas HAM Mohammad Choirul Anam (kiri) menunjukkan surat balasan dari KPK saat jumpa pers, Selasa (8/6). ANTARA/Genta Tenri Mawangi

MerahPutih.com - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nurul Ghufron telah memberikan klarifikasi kepada Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) terkait proses tes wawasan kebangsaan (TWK).

Pimpinan KPK berlatar belakang akademisi ini mengakui salah satu hal yang dikonfirmasi Komnas HAM mengenai isu "Taliban" di tubuh lembaga antirasuah.

"Komnas HAM salah satunya mempertanyakan itu bagaimana tentang isu 'Taliban'," kata Ghufron di Kantor Komnas HAM, Kamis (17/6).

Baca Juga:

Temui Petinggi MUI, 75 Pegawai KPK Tak Lolos TWK Bantah Isu Taliban

Ghufron mengakui isu itu sudah didengarnya sejak proses seleksi pimpinan KPK Jilid V. Namun, dia mengaku tidak mengetahui dan tidak memiliki data mengenai pihak yang disebut Taliban tersebut.

"Saya sampaikan sejak kami seleksi pimpinan sampai masuk, memang isu itu terngiang di telinga kami dan karena saya sampaikan kami mendengarnya, tapi kita tidak memiliki data langsung siapa-siapa itu," ujar Ghufron.

Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron di gedung KPK, Jakarta, Rabu (11/3/2020). (Antara/Benardy Ferdiansyah)
Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron di gedung KPK, Jakarta, Rabu (11/3/2020). (Antara/Benardy Ferdiansyah)

Sementara itu, Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri mengklaim, kehadiran Gufron ke Komnas HAM untuk menunjukkan seluruh keputusan terkait proses alih status pegawai menjadi ASN merupakan keputusan kolektif kolegial lima pimpinan lembaga antirasuah.

"Semua keputusan yang dikeluarkan dalam proses alih status pegawai KPK menjadi ASN diambil oleh seluruh pimpinan secara kolektif kolegial, oleh karena itu hari ini Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron mewakili Pimpinan KPK memberikan klarifikasi kepada Komnas HAM," kata Ali dalam keterangannya, Kamis (17/6).

Ali menyampaikan, kehadiran Ghufron yang mewakili KPK merupakan tindak lanjut setelah mendapat penjelasan dari Komnas HAM mengenai informasi dan data yang ingin dikonfirmasi.

"Dalam pertemuan hari ini, KPK sudah menyiapkan informasi yang dibutuhkan komnas HAM tersebut dan akan disampaikan kepada Komnas HAM," ujarnya.

Baca Juga:

Kuasa Hukum Novel Cs: Tuduhan Taliban Fitnah Sangat Keji

Ali berharap, kehadiran KPK bisa memberikan penjelasan yang lengkap mengenai beberapa hal yang ingin digali terkait pelaksaaan asesmen TWK pegawai KPK.

"KPK senantiasa menghormati tugas, pokok, dan fungsi semua lembaga negara yang menjadi mitra kerja KPK," kata Ali. (Pon)

Baca Juga:

Fakta Ini Patahkan Isu Taliban Hingga 'Kadrun' di Tubuh KPK

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Salatiga Digoyang Rentetan Gempa Bumi, Aktivitas Gunung Merapi Normal
Indonesia
Salatiga Digoyang Rentetan Gempa Bumi, Aktivitas Gunung Merapi Normal

sejauh ini dampak gempa di Kota Salatiga sekitar tidak berpengaruh pada aktivitas Gunung Merapi. Aktivitas Gunung Merapi dalam rentang 12 jam, sejak Sabtu pukul 00.00 WIB hingga 12.00 WIB tidak terlalu signifikan.

Hari Ini, Rachel Vennya Diperiksa Terkait Pelat Mobil RFS
Indonesia
Hari Ini, Rachel Vennya Diperiksa Terkait Pelat Mobil RFS

Terkait itu, pihak kepolisian sudah mengirimkan surat panggilan terhadap Rachel untuk diperiksa soal pelat nomor bodong tersebut. Pemeriksaan itu akan dilakukan pada Senin (25/10).

Resmi! Pemkot Depok Larang Resepsi Pernikahan dan Khitanan Selama PPKM Darurat
Indonesia
Resmi! Pemkot Depok Larang Resepsi Pernikahan dan Khitanan Selama PPKM Darurat

Berdasarkan peraturan yang berlaku sebelumnya untuk resepsi pernikahan diperbolehkan namun dibatasi jumlahnya hanya 30 orang dan khitanan 20 orang. Namun, dalam ketentuan yang baru saat ini sudah tidak diperbolehkan lagi.

Dewas KPK Kecewa Dirut Pertamina Nicke Widyawati tidak Kooperatif
Indonesia
Dewas KPK Kecewa Dirut Pertamina Nicke Widyawati tidak Kooperatif

Ketidakhadiran Dirut Pertamina Nicke Widyawati membuat proses klarifikasi dugaan pelanggaran etik Pimpnan KPK Lili Pantuli

Begini Syarat dan Ketentuan Vaksinasi COVID-19 untuk Usia 18 Tahun ke Atas
Indonesia
Begini Syarat dan Ketentuan Vaksinasi COVID-19 untuk Usia 18 Tahun ke Atas

- Pemprov DKI Jakarta menjelaskan syarat dan ketentuan program vaksinasi COVID-19 untuk 18 tahun ke atas bagi warga warga ber KTP ibu kota dan warga non KTP Jakarta.

Pemerintah Indonesia Dorong Tata Kelola Data dalam DEWG Presidensi G20
Indonesia
Pemerintah Indonesia Dorong Tata Kelola Data dalam DEWG Presidensi G20

Pemerintah Indonesia berupaya mendorong adopsi tata kelola data dalam Forum Digital Economy Working Group (DEWG) Presidensi G20 tahun ini.

Ini Kabar Perekrutan 57 Mantan Pegawai KPK ke Mabes Polri
Indonesia
Ini Kabar Perekrutan 57 Mantan Pegawai KPK ke Mabes Polri

Perekrutan 57 mantan pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi untuk menjadi aparatur sipil negara dalam Korps Bhayangkara masih dalam proses.

Pemerintah Harus Pilah Pengusaha Batu Bara Berizin Ekspor
Indonesia
Pemerintah Harus Pilah Pengusaha Batu Bara Berizin Ekspor

Pemerintah memutuskan untuk memulai kembali ekspor batu bara pada Rabu, 12 Januari 2022 besok.

Ingat! Ganjil Genap di Tempat Wisata Hanya Tiga Hari dalam Sepekan
Indonesia
Ingat! Ganjil Genap di Tempat Wisata Hanya Tiga Hari dalam Sepekan

Ganjil genap ini berlaku di dua kawasan wisata

[HOAKS atau FAKTA] : Data Pendonor  Plasma Konvalesen Disebar Bebas Untuk Publik
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA] : Data Pendonor Plasma Konvalesen Disebar Bebas Untuk Publik

informasi serupa pernah beredar pada bulan Juni 2021 dan dibantah oleh ketua PMI DKI Jakarta dan mengimbau masyarakat agar mencari informasi dari situs layanan resmi.