Wakil Ketua KPK: Jika Pacar Anda Bupati, Pemberian Bisa Dianggap Suap Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron saat memberi sambutan dalam webinar "Pengendalian Gratifikasi: Mancabut Akar Korupsi" disiarkan melalui kanal Youtube KPK, Selasa (30/11). ANTARA/Benardy Ferdiansyah

MerahPutih.com - Komisi Pemberantasan Korupsi mengingatkan kepada seluruh pejabat negara agar tidak terlibat gratifikasi. Wakil Ketua KPK, Nurul Ghufron menuturkan, mendapatkan hadiah dari siapa pun termasuk pacar atau mertua bisa dianggap suap jika tidak melaporkan pemberian itu.

"Anda dengan pacar, Anda dengan mertua, itu tidak masalah, tetapi kalau kemudian ternyata pacar Anda adalah bupati, mertua Anda adalah Dirjen atau menteri, itu yang kemudian sudah diliputi aspek hukum gratifikasi," kata Ghufron saat memberi sambutan dalam webinar "Pengendalian Gratifikasi: Mancabut Akar Korupsi" disiarkan kanal Youtube KPK, Selasa (30/11).

Baca Juga

Dugaan Korupsi Pengadaan Barang dan Jasa di Hulu Sungai Utara, Dua Saksi Diperiksa KPK

Ghufron mengatakan penerimaan gratifikasi dapat menghambat objektivitas penyelenggara negara. Oleh karena itu, ia mengimbau kepada pejabat pemerintahan untuk menghindari kebiasaan buruk tersebut.

"Objektivitas dan keadilan atau "fairness, bisa terganggu karena adanya gratifikasi," kata Ghufron.

Pada prinsipnya, kata dia, gratifikasi adalah suatu bentuk hadiah atau pemberian, baik barang uang ataupun jasa kepada penyelenggara negara. Oleh karena itu, ia mengatakan gratifikasi itu dianggap suap jika tidak dilaporkan selama 30 hari kerja.

"Tetapi kemudian kalau 30 hari kerja karena mendapat sesuatu baik di rumah di kantor ataupun di mana pun berada selama 30 hari kerja maka kemudian gratifikasi tersebut yang diasumsikan hukum sebagai suap karena iktikad baik Anda melaporkan, maka gugur statusnya sebagai suap," tuturnya.

Dalam kesempatan itu, Ghufron menyampaikan jumlah laporan gratifikasi kepada KPK selama tahun 2015 sampai September 2021 sebanyak 7.709 laporan dan yang ditetapkan menjadi milik negara sebanyak 6.310 laporan.

"Ini yang perlu kami sampaikan, statistik laporan gratifikasi yang masuk ada 7.709 laporan yang kemudian kami tetapkan menjadi milik negara 6.310 laporan. Sementara nilainya kalau diuangkan ada Rp 171 miliar," ungkap Ghufron.

Baca Juga

KPK Langsung Bereaksi Usai Vonis Gubernur Sulsel Lebih Rendah dari Tuntutan

Ia kembali mengingatkan tidak menerima sesuatu dalam memberikan layanan publik harus menjadi kesadaran bagi setiap penyelenggara negara

"Sekali lagi, gratifikasi bukan berarti akhir ataupun final, (pelaporan) gratifikasi hanya cara bagi kita agar layanan publik bisa objektif, bisa adil. Tidak berarti kemudian semakin banyak laporan gratifikasi tidak berarti kemudian bebas korupsi, gratifikasinya sudah banyak dilaporkan tetapi yang dilaporkan yang kecil-kecil, ternyata yang besar tidak dilaporkan," tutup Ghufron.

Gratifikasi dianggap pemberian suap sebagaimana diatur dalam Pasal 12B Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Ancaman pidananya 4 tahun sampai 20 tahun penjara dan denda dari Rp 200 juta hingga Rp 1 miliar.

Menurut penjelasan Pasal 12B Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, gratifikasi meliputi pemberian uang, barang, rabat (diskon), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya.

Gratifikasi tersebut baik yang diterima di dalam negeri maupun di luar negeri dan yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik.

Namun, ancaman pidana tersebut tidak berlaku jika penerima gratifikasi melaporkan kepada KPK paling lambat 30 hari kerja sebagaimana ketentuan Pasal 12C. KPK mengimbau pegawai negeri atau penyelenggara negara untuk menolak gratifikasi yang dilarang pada kesempatan pertama. (*)

Baca Juga

Gali Kasus Dugaan Korupsi Mesin Giling Tebu, KPK Periksa EVP PTPN Holding

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Calon Ibu Kota Dilanda Banjir, PKS: Early Warning Untuk Tidak Pindahkan IKN
Indonesia
Calon Ibu Kota Dilanda Banjir, PKS: Early Warning Untuk Tidak Pindahkan IKN

Substansi RUU IKN telah disepakati DPR RI dan pemerintah, yaitu terkait pemerintah daerah bersifat khusus.

Buddha Tzu Chi Peduli NKRI Salurkan 10 Ribu Ton Beras dan 20 Juta Masker
Indonesia
Buddha Tzu Chi Peduli NKRI Salurkan 10 Ribu Ton Beras dan 20 Juta Masker

Tiga pilar juga dilibatkan dalam penyaluran bantuan ke penerima

Keadilan Restoratif Kejaksaan dan Polri Dinilai Rawan Disalahgunakan
Indonesia
Keadilan Restoratif Kejaksaan dan Polri Dinilai Rawan Disalahgunakan

Pendekatan keadilan restoratif ini rentan menjadi instrumen transaksional bila tanpa ada ketentuan yang jelas.

KPK Sayangkan Data ICW Soal Tren Penindakan Korupsi
Indonesia
KPK Sayangkan Data ICW Soal Tren Penindakan Korupsi

KPK menyayangkan data yang digunakan Indonesia Corruption Watch (ICW) dalam menggambarkan tren penindakan kasus korupsi tahun 2020 oleh lembaga antirasuah.

Polisi Siapkan 333 Titik Penyekatan dari Lampung Hingga Bali
Indonesia
Polisi Siapkan 333 Titik Penyekatan dari Lampung Hingga Bali

Operasi Keselamatan ini berfokus pada sosialisasi larangan mudik kepada masyarakat guna memutus mata rantai penularan COVID-19 di Tanah Air

Bank DKI Dukung Penerapan Program Inklusi Keuangan Pemprov DKI Jakarta
Indonesia
Bank DKI Dukung Penerapan Program Inklusi Keuangan Pemprov DKI Jakarta

Bank DKI mendukung penuh langkah Pemprov DKI Jakarta untuk meningkatkan inklusi keuangan yang salah satunya kepada komunitas pelajar melalui program Satu Rekening Satu Pelajar (KEJAR).

Bamsoet Sebut Formula E Bukan untuk Harumkan Nama Anies, tapi...
Indonesia
Bamsoet Sebut Formula E Bukan untuk Harumkan Nama Anies, tapi...

Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Bambang Soesatyo (Bamsoet) menjelaskan, suksesnya event Formula E di Ibu Kota pada 2022 mendatang bukan untuk mengharumkan nama Gubenur DKI Jakarta Anies Baswedan

Kemenag Solo Bolehkan Salat Id di Lapangan, Takbir Keliling Dilarang
Indonesia
Kemenag Solo Bolehkan Salat Id di Lapangan, Takbir Keliling Dilarang

"Salat Idul Fitri di lapangan dan jalan umum boleh dengan syarat. Jamaah Harus tercatat sebagai warga setempat," kata Hidayat, Minggu (2/5).

Sejak Minggu, 4 RW di Pejaten Timur Direndam Banjir
Indonesia
Sejak Minggu, 4 RW di Pejaten Timur Direndam Banjir

Petugas Penanganan Prasarana dan Sarana Umum (PPSU) bersama warga bergotong royong membersihkan lumpur akibat banjir tersebut.

Rizieq Shihab Menolak Dikaitkan dengan Aksi Terorisme
Indonesia
Rizieq Shihab Menolak Dikaitkan dengan Aksi Terorisme

Rizieq Shihab menolak saat kaitkan dengan terduga teroris yang ditangkap Densus 88 Antiteror Mabes Polri di kawasan Bekasi dan Condet, Jaktim.