Wakil Ketua Komisi II Minta Mendagri Tegur APDESI Wakil Ketua Komisi II DPR RI Junimart Girsang. Foto: MP/Fachruddin Chalik

MerahPutih.com - Dukungan Jokowi tiga periode oleh Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI) mendapatkan kritikan tajam dari anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

Wakil Ketua Komisi II DPR RI Junimart Girsang meminta Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian diminta untuk menegur APDESI telah melakukan kegiatan politik praktis dengan mendukung perpanjangan jabatan Presiden Jokowi

Baca Juga

Mendagri Diminta Klarifikasi Terkait APDESI Deklarasi Jokowi 3 Periode

Junimart menjelaskan, Undang-Undang Nomor 17 tahun 2013 tentang Ormas dan UU Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sudah jelas mengatur bahwa kepala desa tidak boleh berpolitik praktis.

"Saya tidak sampaikan terkait dukungan Apdesi beberapa waktu lalu, namun mereka harus paham aturan," kata Junimart di dalam rapat kerja bersama Mendagri di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (5/4).

Menurut Junimart, saat ini banyak organisasi kemasyarakatan yang bertindak kebablasan, sehingga tak patuh terhadap undang-undang.

"Padahal jadi kewajiban Kemendagri untuk membina dan mengawasi keberadaan ormas. Jadi, saran saya sebaiknya Kemendagri ambil sikap sebagai pembina dan pengawas seluruh ormas di Indonesia," ujarnya.

Baca Juga

APDESI Dukung Jokowi Tiga Periode, Komisi II Tegaskan Kades Dilarang Berpolitik

Oleh karena itu, politikus PDIP ini mengimbau seharusnya tidak perlu ada pernyataan dari kementerian yang menyampaikan bahwa ada kepengurusan Apdesi sah dan tidak sah.

"Satu terdaftar di Kemenkumham dan satu terdaftar di Kemendagri. Kemendagri seharusnya menetralkan dan langsung menegur Apdesi agar tidak menjadi bola liar di masyarakat," tegas Junimart. (Pon)

Baca Juga

APDESI Kubu Surta Wijaya Klaim Punya SKT Kemendagri

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
DPD Dorong Pemerintah Kembangkan Pengolahan Limbah Medis
Indonesia
DPD Dorong Pemerintah Kembangkan Pengolahan Limbah Medis

Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI mendorong Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) bersama Kementerian Kesehatan dan Kementerian Lingkungan Hidup (KLHK) berkolaborasi mengembangkan teknologi pengolahan limbah medis.

Kemenhub: Belum Ada Putusan Boleh Tidaknya Mudik 2022
Indonesia
Kemenhub: Belum Ada Putusan Boleh Tidaknya Mudik 2022

Menteri Komunikasi dan Informatika, Johnny G. Plate berpesan kepada masyarakat agar tetap menjalankan vaksinasi booster dan tidak pilih-pilih jenis vaksin.

Pemerintah Fokus Cari Korban Tertimbun
Indonesia
Pemerintah Fokus Cari Korban Tertimbun

Pemerintah Kabupaten Cianjur mengeluarkan surat keputusan (SK) status tanggap darurat berlaku selama 30 hari ke depan.

Sampai Tengah Maret, Pasar Keuangan Domestik Kehilangan Modal Asing USD 400 Juta
Indonesia
Sampai Tengah Maret, Pasar Keuangan Domestik Kehilangan Modal Asing USD 400 Juta

Bank Indonesia (BI) melaporkan aliran modal asing keluar dari pasar keuangan Indonesia senilai Rp 34 triliun selama konflik Rusia-Ukraina.

Resor Hitam Turun Tangan Halau 4 Harimau Masuk Pemukiman Warga Bengkulu
Indonesia
Resor Hitam Turun Tangan Halau 4 Harimau Masuk Pemukiman Warga Bengkulu

Petugas Resor Konservasi Sumber Daya Alam Air Hitam Bengkulu berjanji takkan menggunakan jerat yang bisa melukai harimau.

Syarat Koalisi dengan Gerindra: Usung Prabowo Capres 2024
Indonesia
Syarat Koalisi dengan Gerindra: Usung Prabowo Capres 2024

Syarat utama apabila ada parpol lain yang ingin berkoalisi dengan Gerindra dan PKB yakni mendukung Prabowo Subianto sebagai capres 2024.

Sirkuit Formula E Baru 28 Persen, Kontraktor Akui Paling Berat Bangun Zona 5
Indonesia
Sirkuit Formula E Baru 28 Persen, Kontraktor Akui Paling Berat Bangun Zona 5

Proyek sirkuit Formula E ini memiliki batas waktu pengerjaan 54 hari lagi

Pras Sebut Baru Pertama Kali Ketua DPRD Dilaporkan Anggotanya ke BK
Indonesia
Pras Sebut Baru Pertama Kali Ketua DPRD Dilaporkan Anggotanya ke BK

Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi telah menjalani pemeriksaan di Badan Kehormatan (BK) DPRD terkait laporan 7 fraksi.

Kasus Dugaan Intimidasi Karyawannya, Alfamart Tunjuk Hotman Paris sebagai Kuasa Hukum
Indonesia
Kasus Dugaan Intimidasi Karyawannya, Alfamart Tunjuk Hotman Paris sebagai Kuasa Hukum

PT Sumber Alfaria Trijaya (Alfamart) menempuh jalur hukum dengan menunjuk Kantor Hukum Hotman Paris & Partners untuk menangani kasus dugaan intimidasi terhadap karyawannya

[HOAKS atau FAKTA] : Arus Mudik Pada 23 April Alami Kemacetan Parah
Lainnya
[HOAKS atau FAKTA] : Arus Mudik Pada 23 April Alami Kemacetan Parah

kemacetan panjang itu terjadi dikarenakan pemberlakuan satu arah dari wilayah Puncak menuju ke arah Jakarta.