Wakil Ketua DPRD Tegal Mengaku Bersalah dan Minta Maaf Gelar Konser Dangdut di Tengah Pandemi Sejumlah warga tidak mengenakan masker menyaksikan musik dangdut di Lapangan Tegal Selatan, Tegal, Jawa Tengah, Rabu (23/9/2020). ANTARA FOTO/Oky Lukmansyah/foc.

MerahPutih.com - Kasus konser dangdut di Tegal, Jawa Tengah, memulai babak baru. Pasca ditetapkan sebagai tersangka pada Senin (28/9), Wakil Ketua DPRD Kota Tegal, Wasmad Edi Susilo (WES) mengaku bersalah dan meminta maaf kepada semua pihak.

Kabid Humas Polda Jateng, Kombes Iskandar Fitriana Sutisna menyatakan, sudah mengakui secara jujur bahwa telah melakukan konser dangdutan secara besar-besaran lebih dari 1000 orang.

“Tersangka telah mengakui meskipun surat pemberitahuan dari Polsek sudah dikeluarkan tetapi masih juga menggelar konser dangdut tersebut bahkan ketika dihimbau untuk dilakukan pembubaran tidak dilaksanakan,” ungkap Iskandar Fitriana Sutisna kepada wartsawan, Jumat (2/10).

Baca Juga

Gelar Konser Dangdut, Wakil Ketua DPRD Tegal Terancam Dipenjara

Berkas penyidikan untuk kasus tersebut telah disusun lengkap dan dilimpahkan ke Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah pada Kamis (1/10) kemarin.

Tersangka akan diancam 216 KUHP ancaman hukuman kurang lebih satu tahun dan pasal 93 tentang Karantina Kesehatan dengan ancaman hukuman 4,5 bulan.

“Tersangka kooperatif saat dilakukan pemeriksaan, untuk selanjutnya tersangka akan dikenakan wajib lapor hari Senin dan Kamis setiap minggunya sampai hasil penelitian berkas dari Kejati diturunkan,” tambahnya.

Lapangan Tegal Selatan, Kota Tegal, Jawa Tengah.
Konser dangdut di Lapangan Tegal Selatan, Kota Tegal, Jawa Tengah. Ribuan warga hadir menikmati hiburan konser musik. Foto: Istimewa

Seperti diberitakan sebelumnya, penanganan kasus konser dangdut Tegal telah diambil alih Polda Jateng setelah Wakil Ketua DPRD Kota Tegal Wasmad ditetapkan tersangka pada Senin (28/9)

Baca Juga

Nekat Gelar Dangdutan, Wakil Ketua DPRD Tegal Jadi Tersangka

Diduga Wasmad melanggar Pasal 93 Undang Undang Nomor 6 Tahun 2018 dan Pasal 216 KUHP karena tidak mengindahkan imbauan petugas yang sah yaitu kepolisian. Ancaman hukuman maximal 1 tahun penjara. (Knu)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
SKK Migas Diminta Ringankan Harga Gas Industri
Indonesia
SKK Migas Diminta Ringankan Harga Gas Industri

"Saya minta SKK Migas jangan kalah gesit dengan PT Pertamina, karena SKK Migas lebih punya kewenangan dan itu merupakan tugas utamanya," ujar Kardaya

Sepanjang Tahun 2020, Polisi Sita 50,1 Ton Ganja hingga 5,53 Ton Sabu
Indonesia
Sepanjang Tahun 2020, Polisi Sita 50,1 Ton Ganja hingga 5,53 Ton Sabu

Polri melaporkan pengungkapan kasus narkoba sepanjang 2020. Dalam operasi tersebut, polisi mengamankan barang bukti sebanyak 50,1 ton ganja dan 5,53 ton sabu.

 Dorong Transparansi Bansos, KPK Koordinasi dengan Tiga Pemda di Jawa Barat
Indonesia
Dorong Transparansi Bansos, KPK Koordinasi dengan Tiga Pemda di Jawa Barat

Imbauan KPK tersebut merespon informasi yang diterima KPK dan dikonfirmasi oleh ketiga pemda tersebut terkait persoalan dalam penyaluran bansos.

Pengiriman Paket Belanja Online di Indonesia Molor Jadi 3 Hari
Indonesia
Pengiriman Paket Belanja Online di Indonesia Molor Jadi 3 Hari

Dampak pandemi COVID-19 membuat pengiriman paket belanja online di Indonesia molor rata-rata menjadi 3 hari.

Ma'ruf Amin Minta Korban Banjir Bandang Lebak Sabar
Indonesia
Ma'ruf Amin Minta Korban Banjir Bandang Lebak Sabar

Pemerintah daerah melalui Bupati Lebak bekerja keras agar warga pengungsi terpenuhi kebutuhan makan sehari-hari

Polisi Fokus Pengamanan Banjir di Benhil, Ada Apa di Sana?
Indonesia
Polisi Fokus Pengamanan Banjir di Benhil, Ada Apa di Sana?

Polisi juga mempersiapkan posko untuk evakuasi dan penyediaan obat-obatan

Update COVID-19 Selasa (19/5): 18,496 Positif, 4,467 Sembuh
Indonesia
Update COVID-19 Selasa (19/5): 18,496 Positif, 4,467 Sembuh

"Bertambah 486 kasus positif," kata Juru bicara pemerintah khusus penanganan COVID-19, Achmad Yurianto

Pemerintah Tegaskan tak Tutupi Data Penambahan Kasus COVID-19
Indonesia
Pemerintah Tegaskan tak Tutupi Data Penambahan Kasus COVID-19

"Data-data tersebut diumumkan jam 16.00 tergantung dari pengiriman data dari Kemenkes yang memverifikasi data nasional yang masuk," kata Wiku

UU Cipta Kerja Berpotensi Munculkan Titik Kemacetan Lalu Lintas
Indonesia
UU Cipta Kerja Berpotensi Munculkan Titik Kemacetan Lalu Lintas

“Memang akan mempercepat proses perizinan tapi berdampak pada bertambahnya kemacetan lalu lintas sekitar lokasi,” kata Munawar

Harga Bawah Putih Tembus Rp80.000/kg, Mentan Gelar Operasi Pasar
Indonesia
Harga Bawah Putih Tembus Rp80.000/kg, Mentan Gelar Operasi Pasar

Politisi Partai Nasdem memastikan stok bawang saat ini masih aman