Wakil Ketua DPD: Amandemen UUD Adalah Keniscayaan Halaman Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta. ANTARA FOTO/Nova Wahyudi/aww.

MerahPutih.com - Wakil Ketua III DPD RI Sultan B Najamudin menjelaskan kebutuhan dan urgensi amandemen konstitusi yang saat ini menuai pro dan kontra.

Hal itu disampaikan Sultan saat memenuhi undangan diskusi DPP Komite nasional Pemuda Indonesia (DPP KNPI) di Jakarta, Selasa (7/9).

"Merujuk pada realitas anomali demokrasi dan disharmonisasi sistem ketatanegaraan kita saat ini, maka amandemen merupakan sebuah keniscayaan yang patut kita ikhtiarkan bersama," ujarnya.

Baca Juga:

MPR Tegaskan Amandemen UUD Tak Boleh untuk Kepentingan Politik Jangka Pendek

Menurut Sultan, demokrasi sejatinya identik dengan peningkatan kualitas kesejahteraan masyarakat. Namun, faktanya setelah empat kali melakukan Amandemen UUD 1945, Indonesia masih terjebak pada praktik demokrasi korporasi yang sangat pragmatis.

"Dalam suasana ketatanegaraan yang serba rancu ini, DPD RI menilai amandemen menjadi kebutuhan mendasar yang krusial dalam proses pengembangan demokrasi yang substansial di Indonesia. Jangan sampai kita merasa tabu dengan isu amandemen UUD," tegas dia.

Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, Sultan B. Najamudin (kanan) (MP/Ponco Sulaksono)
Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, Sultan B. Najamudin (kanan) (MP/Ponco Sulaksono)

Sultan menilai, Indonesia terlalu besar dan rumit untuk dibangun dan diatur pembangunan nasionalnya dalam sebuah road map atau the guidence book yang inklusif dan komprehensif. Sehingga, harus memiliki target dalam setiap proses penyelesaian suatu masalah, baik di sektor ekonomi, pendidikan dan kebudayaan, maupun kesejahteraan sosial.

Baca Juga:

Politikus Demokrat Sebut PPHN Cukup Diatur UU Tidak Perlu Amandemen UUD

Namun, lanjut dia, harus diakui bahwa keberadaan Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN) tidak bisa berdiri sendiri. Konstitusi harus memberikan klausul pendukung bagi terlaksananya PPHN secara konsekwen oleh eksekutif.

"Maka diperlukan penguatan kewenangan terhadap MPR, yang di dalamnya terdapat DPR dan DPD RI," tutup mantan Wakil Gubernur Bengkulu ini. (Pon)

Baca Juga:

Soal Amandemen Konstitusi, Politisi Golkar Singgung Kudeta di Guinea

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
10 Preman Pasar Tanah Abang Ditangkap Polisi Karena Peras Pengangkut Logistik
Indonesia
10 Preman Pasar Tanah Abang Ditangkap Polisi Karena Peras Pengangkut Logistik

Singgih belum memastikan berapa keuntungan yang didapat para preman

507 Ton Beras Telah Terdistribusi, Warga Jatinegara dan Ujung Menteng Hari Ini
Indonesia
507 Ton Beras Telah Terdistribusi, Warga Jatinegara dan Ujung Menteng Hari Ini

Hari ini, Sabtu (31/7), Pemprov DKI Jakarta melakukan pendistribusian lanjutan bantuan sosial berupa beras bagi warga terdampak COVID-19.

Peras Polisi Ratusan Juta, Ketua LSM Antikorupsi Ancam Lapor ke Jokowi
Indonesia
Peras Polisi Ratusan Juta, Ketua LSM Antikorupsi Ancam Lapor ke Jokowi

Tuduhan suap menyuap yang dilontarkan KPN tidak terbukti dan pengusutan kasus narkoba itu berjalan sesuai prosedur.

10 Orang Diduga Perusak Kantor Persib Bandung Dipulangkan
Indonesia
10 Orang Diduga Perusak Kantor Persib Bandung Dipulangkan

Polisi juga mengamankan enam unit sepeda motor

[Hoaks atau Fakta]: Minum Berlebih Bahayakan Ginjal
Indonesia
[Hoaks atau Fakta]: Minum Berlebih Bahayakan Ginjal

Takaran dalam meminum air mineral bergantung pada faktor usia, iklim, intensitas olahraga, penyakit, kehamilan dan kondisi menyusui.

Biaya Karantina di Hotel Bagi  WNI Dari Luar Negeri Dibebankan Pada Pemerintah
Indonesia
Biaya Karantina di Hotel Bagi WNI Dari Luar Negeri Dibebankan Pada Pemerintah

Apabila terdapat WNI atau WNA yang menghendaki hotel lain di luar 104 hotel yang telah ditentukan oleh pemerintah, maka biaya dan akomodasinya dibebankan kepada yang bersangkutan.

Begini Dampak PON Bagi Ekonomi Papua Versi Bank Indonesia
Indonesia
Begini Dampak PON Bagi Ekonomi Papua Versi Bank Indonesia

Kegiatan PON Papua pada 2021 diperkirakan membawa peningkatan PDRB senilai Rp 1.222,84 miliar, atau 0,7-1,10 persen pertumbuhan tahun ke tahun.

Wagub Akui Jajaran Pemprov DKI Sering Tertipu Pelaku Usaha
Indonesia
Wagub Akui Jajaran Pemprov DKI Sering Tertipu Pelaku Usaha

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengakui jajaran satpol PP kerap dikelabui oleh pelaku usaha saat pelaksanaan pengawasan peraturan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).

Jenderal Andika Jamu KSAD AS dengan Makanan Tradisional Indonesia
Indonesia
Jenderal Andika Jamu KSAD AS dengan Makanan Tradisional Indonesia

Jenderal TNI Andika Perkasa menjamu Chief of Staff of The United Army General James C McConville yang berkunjung dengan makanan tradisional Indonesia.

 Pelarangan Warga India Masuk Indonesia Dinilai Sudah Tepat
Indonesia
Pelarangan Warga India Masuk Indonesia Dinilai Sudah Tepat

Kasus penyebaran COVID-19 di India sudah sangat mengkhawatirkan. Sehingga jika warga negara tersebut masuk ke Indonesia, maka dikhawatirkan potensi penyebaran virus asal India akan tinggi.