Dwi Astarini
MERAHPUTIH.COM - WAKIL Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI dari Fraksi PKB Iman Syukri menegaskan RUU Masyarakat Hukum Adat (MHA) menjadi agenda legislasi prioritas yang akan diperjuangan PKB di parlemen. Rancangan peraturan itu disusun untuk melindungi masyarakat adat dari marginalisasi, diskriminasi, serta kriminalisasi.
?
Hal itu disampaikan Iman dalam diskusi pakar dalam rangka penyusunan naskah akademis RUU MHA yang digelar Badan Keahlian DPR di kompleks parlemen Senayan, Jumat (11/7).
?
“Kami sebagai pengusul RUU MHA secara konsisten menempatkan pengusungan RUU tentang Masyarakat Adat sebagai salah satu agenda legislasi prioritas,” katanya.
?
Menurut Iman, ada sejumlah alasan yang menjadi dasar menyusunan RUU tersebut. Pertama, UUD 1945, khususnya Pasal 18B ayat (2) dan Pasal 28I ayat (3) yang mengakui keberadaan masyarakat hukum adat dan hak-hak tradisional. Kedua, Fraksi PKB yang memiliki akar historis dan sosiologis yang kuat dengan Nahdlatul Ulama (NU), secara inheren membawa tradisi pembelaan terhadap kelompok yang rentan dan sering kali terpinggirkan.
Baca juga:
Mahfud MD Janji Rampungkan RUU Masyarakat Adat Saat Jadi Wapres
?
“Sejarah panjang NU dalam memperjuangkan hak-hak rakyat kecil, termasuk masyarakat adat dan petani desa yang kerap menjadi korban ketidakadilan agraria, menjadi landasan kuat bagi PKB untuk meneruskan perjuangan tersebut melalui jalur legislasi,” terangnya.
?
Menurut politisi asal Dapil Jawa Timur VII itu, ketiadaan payung hukum yang spesifik dan kuat mengakibatkan pengakuan serta perlindungan terhadap hak-hak masyarakat adat menjadi lemah. Pada akhirnya, hal itu sering kali menjadi akar dari berbagai permasalahan dan konflik di lapangan.
?
“PKB memandang perlindungan terhadap kelompok lemah sebagai kewajiban moral yang tak terpisahkan dari norma agama. PKB menempatkan adat sebagai salah satu kelompok masyarakat yang perlu dilindungi secara serius dari berbagai bentuk marginalisasi, diskriminasi, serta kriminalisasi yang seringkali mereka hadapi,” bebernya.
?
Iman mengatakan, saat ini pengaturan mengenai masyarakat adat diterapkan dalam berbagai undang-undang sektoral, seperti undang-undang kehutanan, agraria, desa, dan pesisir. Fragmentasi regulasi ini menciptakan tumpang tindih, yang justru menghambat upaya Masyarakat Adat untuk memperoleh pengakuan dan perlindungan hak-hak mereka.
?
Banyak dalil Alquran yang menjadi landasan Fraksi PKB dalam mengusung RUU Masyarakat Adat. Seperti QS Al-Ma'idah ayat 8 yang diperintahkan untuk 'berlaku adil' kepada semua golongan. Kemudian hadis Nabi Muhammad SAW yang berbunyi, 'Seorang muslim ialah saudara bagi muslim lainnya; ia tidak menzaliminya dan tidak membiarkan (terzalimi)'.
?
Kaidah fikih juga menjadi landasan, yaitu 'Dar' al-mafsadah muqaddam ala jalb al-maslahah' (menolak kerusakan didahulukan atas menarik kemaslahatan). Kaidah itu sangat relevan dengan RUU Masyarakat Adat dipandang sebagai instrumen krusial untuk mencegah mafsadah berupa kriminalisasi dan urusan agraria yang merugikan masyarakat adat.
?
“Jadi pengkajian dan penyusunan RUU Masyarakat Adat ini bukan sekadar agenda legislasi biasa, melainkan sebuah langkah strategis dan mendesak untuk mengatasi kesenjangan hukum yang ada, dan mewujudkan keadilan sosial yang hakiki bagi seluruh masyarakat adat di Indonesia,” tegas Iman.(Pon)
Baca juga:
Raker Menteri Kehutanan dengan Komisi IV Bahas Peningkatan Ekonomi Masyarakat Adat Hutan
