Waka Komisi IX DPR Minta Program MBG Dihentikan Selama Libur Sekolah karena tak Efektif

Dwi AstariniDwi Astarini - Rabu, 24 Desember 2025
Waka Komisi IX DPR Minta Program MBG Dihentikan Selama Libur Sekolah karena tak Efektif

Petugas SPPG di dapur MBG.

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MERAHPUTIH.COM - WAKIL Ketua Komisi IX DPR RI Yahya Zaini meminta program Makan Bergizi Gratis (MBG) dihentikan sementara selama masa libur sekolah. Menurut dia, pelaksanaan MBG pada periode liburan dinilai tidak efektif karena sulit menjangkau siswa secara optimal.
?
“Seharusnya di masa liburan sekolah, MBG diliburkan juga karena tidak efektif untuk menjangkau siswa,” kata Yahya Zaini kepada wartawan, Rabu (24/12).
?
Yahya menjelaskan pihaknya telah memantau langsung pelaksanaan program MBG di lapangan, termasuk saat melakukan kunjungan ke Kota Tangerang, ketika sekolah sedang libur. Dari hasil pemantauan tersebut, ia menilai kualitas menu yang disajikan berpotensi tidak memenuhi standar gizi yang ditetapkan.
?
“Menu yang disajikan bukan menu yang dimasak, melainkan makanan siap saji. Saat kunjungan ke Kota Tangerang, menu yang disajikan SPPG berupa roti, pisang, dan susu sehingga mengurangi standar gizi,” ujarnya.
?
Selain soal kualitas menu, Yahya juga menyoroti skema distribusi makanan selama libur sekolah yang dinilai memberatkan orangtua. Ia menyebut, jika makanan tetap dibagikan di sekolah, orangtua harus menyediakan uang transportasi bagi anak hanya untuk mengambil makanan. “Kondisi ini tentu memberatkan orangtua karena siswa sedang libur sekolah, tetapi tetap harus datang ke sekolah untuk mengambil makanan,” kata Yahya.

Baca juga:

Minta Program MBG Disetop Selama Libur Sekolah, Fokus ke Ibu Hamil Saja


?
Politisi Partai Golkar ini juga mengkritik opsi penyaluran MBG dengan cara mengantarkan makanan langsung ke rumah siswa. Menurutnya, skema tersebut berpotensi menambah biaya transportasi dan menimbulkan pemborosan anggaran karena rumah siswa tersebar di berbagai wilayah. “Kalau makanan diantar ke rumah masing-masing, itu akan menambah biaya transportasi dan menjadi lebih rumit. Beban biayanya juga menjadi persoalan, apakah ditanggung SPPG atau BGN,” ujarnya.
?
Meski demikian, Yahya menegaskan dukungannya agar program MBG tetap berjalan bagi kelompok sasaran tertentu, seperti ibu hamil, ibu menyusui, dan balita. Menurut dia, penyaluran MBG untuk kelompok tersebut selama ini dilakukan dengan pengantaran langsung ke rumah sehingga dinilai lebih efektif.
?
Sementara itu, Badan Gizi Nasional (BGN) menyiapkan sejumlah alternatif penyaluran MBG selama masa libur sekolah. Kepala BGN Dadan Hindayana menyatakan program MBG bagi ibu hamil, ibu menyusui, dan balita tetap berjalan sebagaimana mestinya.(Pon)

Baca juga:

BGN Janji Cairkan Gaji Tenaga Dapur Makan Bergizi Gratis Pekan Ini, Terlambat 6 Hari Bukan 2 Bulan


?











#Makan Bergizi Gratis #Badan Gizi Nasional #Libur Sekolah
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
BPK Temukan Rekening Ganda di 75 SPPG, BGN Kembalikan Rp 160,37 Miliar ke Kas Negara
BGN mengembalikan Rp 160,37 miliar ke kas negara atas temuan BPK RI. Hal itu terkait penemuan rekening ganda di 75 SPPG.
Soffi Amira - Kamis, 22 Oktober 2026
BPK Temukan Rekening Ganda di 75 SPPG, BGN Kembalikan Rp 160,37 Miliar ke Kas Negara
Indonesia
Keracunan MBG di Cirebon, Komisi IX DPR Desak SPPG Ditutup Permanen
Komisi IX DPR mendesak SPPG ditutup permanen usai terjadinya keracunan MBG di Cirebon.
Soffi Amira - Kamis, 22 Oktober 2026
Keracunan MBG di Cirebon, Komisi IX DPR Desak SPPG Ditutup Permanen
Indonesia
DEN Sebut Siswa Semangat Belajar setelah Santap MBG
DEN menemukan siswa penerima MBG cenderung lebih jarang absen jika dibandingkan dengan siswa yang tidak menerima program tersebut.
Dwi Astarini - Rabu, 21 Oktober 2026
DEN Sebut Siswa Semangat Belajar setelah Santap MBG
Indonesia
2 Tahun Prabowo-Gibran, Indeks Data Nasional Soroti Dampak Nyata Program Prioritas Pemerintah
IDN menilai pemerintahan Prabowo-Gibran berada di jalur yang benar setelah dua tahun, tetapi menekankan perlunya evaluasi dampak MBG, Sekolah Rakyat, dan KDMP.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 20 Oktober 2026
2 Tahun Prabowo-Gibran, Indeks Data Nasional Soroti Dampak Nyata Program Prioritas Pemerintah
Indonesia
Pemerintah Siapkan 4 Langkah Benahi MBG, dari Pemerataan hingga Pengawasan Dapur
Pemerintah menyiapkan empat langkah pembenahan MBG, mulai dari pemerataan wilayah 3T, penertiban SPPG, peningkatan mutu makanan, hingga validasi data penerima.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 20 Oktober 2026
Pemerintah Siapkan 4 Langkah Benahi MBG, dari Pemerataan hingga Pengawasan Dapur
Indonesia
BGN Tetapkan Syarat Ketat untuk MBG Prasmanan, tak Semua Sekolah Langsung Bisa
Kesiapan dapur, sekolah, tenaga pendamping, hingga peralatan menjadi pertimbangan sebelum mekanisme penyajian tersebut diterapkan kepada siswa.
Dwi Astarini - Senin, 19 Oktober 2026
BGN Tetapkan Syarat Ketat untuk MBG Prasmanan, tak Semua Sekolah Langsung Bisa
Indonesia
BGN Mulai Uji Sistem Prasmanan MBG, Porsi Gizi Siswa Tetap Jadi Patokan
Penerapan sistem prasmanan tidak bisa dilakukan secara serentak karena membutuhkan kesiapan dapur penyedia makanan dan pihak sekolah.
Dwi Astarini - Senin, 19 Oktober 2026
BGN Mulai Uji Sistem Prasmanan MBG, Porsi Gizi Siswa Tetap Jadi Patokan
Indonesia
BGN Tegaskan Ledakan di Pasar Cimanggis tak Terkait dengan MBG
Ledakan itu bukan merupakan SPPG, baik yang sedang beroperasi maupun yang digunakan sebagai gudang SPPG.
Dwi Astarini - Jumat, 16 Oktober 2026
BGN Tegaskan Ledakan di Pasar Cimanggis tak Terkait dengan MBG
Indonesia
Kepala BGN Singgung Calo saat Resmikan 980 SPPG Serentak
Dari total 980 SPPG yang diaktivasi, sebanyak 691 SPPG berada di wilayah Sumatra, sedangkan 289 SPPG lainnya berada di wilayah Kalimantan dan Bali.
Dwi Astarini - Kamis, 15 Oktober 2026
Kepala BGN Singgung Calo saat Resmikan 980 SPPG Serentak
Indonesia
Data Penerima MBG Tidak Sinkron, Guru Harus Perbarui Identitas Peserta Didik
Pendataan serupa juga diberlakukan bagi kelompok penerima manfaat di posyandu, madrasah, dan pondok pesantren.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 14 Oktober 2026
Data Penerima MBG Tidak Sinkron, Guru Harus Perbarui Identitas Peserta Didik
Bagikan