Wajib PCR untuk Calon Penumpang Pesawat Dihapus, Beban Masyarakat Jadi Berkurang Ketua DPR RI Puan Maharani. (ANTARA FOTO/Galih Pradipta/foc)

MerahPutih.com - Pemerintah mengumumkan penghapusan kewajiban syarat tes PCR untuk pelaku perjalanan penerbangan atau transportasi udara.

Dengan begitu, hasil rapid test antigen kembali berlaku sebagai syarat perjalanan.

Ketua DPR Puan Maharani menilai, keputusan ini cukup bijaksana setelah mendapatkan banyak kritik terkait kewajiban tes PCR.

Baca Juga:

Pemerintah Diminta Transparan Jelaskan Tarif PCR

“Kami mengapresiasi respons pemerintah yang mendengarkan saran serta kritik dari publik mengenai syarat perjalanan udara di Jawa-Bali," jelas Puan kepada wartawan di Jakarta, Senin (1/11).

Ia menuturkan, bebab masyarakat menjadi berkurang dengan kebijakan ini.

"Dengan memperbolehkan syarat swab antigen untuk naik pesawat, hal ini mengurangi beban masyarakat yang ingin melakukan perjalanan,” kata putri Presiden kelima Megawati Soekarnoputri ini.

Puan menegaskan, sejak awal tes antigen lebih efektif diterapkan sebagai syarat perjalanan.

Selain itu, harga tes antigen jauh lebih terjangkau dibandingkan PCR.

Ia menyebut, tes PCR akan efisien digunakan sebagai sarana diagnosis. Screening sebaiknya tes antigen.

"Apalagi berdasarkan studi, efektivitas tes antigen dalam mendeteksi virus juga sudah cukup tinggi,” ucap perempuan pertama yang menjabat sebagai Ketua DPR RI tersebut.

Ilustrasi - Tes PCR. ANTARA/Nova Wahyudi
Ilustrasi - Tes PCR. ANTARA/Nova Wahyudi

Dengan mempersilakan calon penumpang memilih swab antigen atau tes PCR sebagai syarat perjalanan termasuk naik pesawat, tentu saja memberi alternatif sesuai dengan kemampuan ekonomi masing-masing masyarakat.

Eks Menko PMK itu menyoroti aturan baru pemerintah bagi pelaku perjalanan transportasi darat yang wajib menunjukkan kartu vaksin minimal dosis pertama dan surat keterangan hasil tes PCR maksimal 3x24 jam atau tes antigen maksimal 1x24 jam sebelum perjalanan.

Syarat tes antigen berlaku untuk perjalanan minimal jarak 250 km atau waktu perjalanan 4 jam dari dan ke Pulau Jawa-Bali.

Puan meminta agar pemerintah memperhatikan faktor pengawasan dalam penerapan kebijakan ini.

“Dan yang paling penting, jangan sampai membebani rakyat,” tegas Puan.

Puan juga meminta Kemenkes bersama instansi terkait mengawasi seluruh fasilitas kesehatan soal biaya tes antigen dan PCR.

Dalam aturan terbaru, pemerintah menetapkan biaya tes antigen paling tinggi untuk Jawa-Bali sebesar Rp 99 ribu dan luar Jawa-Bali Rp 109 ribu

Kemudian batas tarif tertinggi untuk pemeriksaan PCR di Jawa-Bali sebesar Rp 275.000 di Jawa-Bali dan di luar Jawa-Bali Rp 300 ribu.

Tarif terbaru itu ditujukan bagi masyarakat yang melakukan tes PCR mandiri.

“Pastikan biaya tes antigen dan tes PCR di lapangan sesuai dengan aturan dan tidak melebihi batas tertinggi,” tutup Puan.

Baca Juga:

Wagub DKI Dukung Penghapusan Syarat Tes PCR Penumpang Pesawat

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy mengatakan, pemerintah telah menetapkan perjalanan udara ke Pulau Jawa dan Bali serta ke luar Pulau Jawa dan Bali tidak lagi diwajibkan menggunakan tes PCR.

Melainkan hanya menggunakan tes swab antigen saja.

“Sama dengan yang sudah diberlakukan untuk wilayah luar Jawa dan Bali,” kata Muhadjir Effendy saat memberikan keterangan pers terkait evaluasi PPKM secara virtual, Senin (1/11).

Muhadjir menegaskan, usulan perubahan syarat utama untuk perjalanan menggunakan pesawat terbang disampaikan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian dalam rapat terbatas bersama Wakil Presiden Ma’ruf Amin. (Knu)

Baca Juga:

Penghapusan Tes PCR Diharapkan Mampu Bangkitkan Industri Penerbangan

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Tingkat Pengangguran Terbuka di Solo Turun
Indonesia
Tingkat Pengangguran Terbuka di Solo Turun

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans), Solo, mengklaim tingkat Pengangguran Terbuka di Solo turun 0,07 Persen dari tahun sebelumnya atau setara dengan 22.153 orang sepanang 2021 lalu.

Presiden Jokowi Bertolak ke Washington DC
Indonesia
Presiden Jokowi Bertolak ke Washington DC

Presiden Joko Widodo dijadwalkan melakukan serangkaian agenda kunjungan kerja di Amerika Serikat (AS) pada 11-13 Mei 2022.

Dinas Kebudayaan Sikapi Temuan Rel Trem Zaman Belanda di Proyek MRT
Indonesia
Dinas Kebudayaan Sikapi Temuan Rel Trem Zaman Belanda di Proyek MRT

Penemuan rel trem peninggalan zaman Belanda dalam proyek pembangunan MRT Jakarta fase 2A Glodok-Kota bakal ditindak lanjuti. Sebab, benda bersejarah tersebut dapat bermanfaat di masa mendatang.

Respons Komnas HAM Diminta Terlibat Usut Kasus Polisi Tembak Polisi
Indonesia
Respons Komnas HAM Diminta Terlibat Usut Kasus Polisi Tembak Polisi

"Secara resmi komnas belum dihubungi oleh Polri sehingga kami menunggu kejelasan dan detail yang dimaksudkan sebagai pelibatan oleh Kapolri dalam kasus tersebut," kata Beka

Polda Metro Hentikan Sementara Ganjil Genap di TMII
Indonesia
Polda Metro Hentikan Sementara Ganjil Genap di TMII

Direktorat Lalu Lintas (Ditlantas) Polda Metro Jaya meniadakan sementara kebijakan ganjil genap di sekitar Taman Mini Indonesia Indah (TMII), Jakarta Timur.

Pertama Kali Sepanjang Maret, Kasus Harian COVID-19 di Bawah 10 Ribu
Indonesia
Pertama Kali Sepanjang Maret, Kasus Harian COVID-19 di Bawah 10 Ribu

Jumlah kasus COVID-19 bertambah 9.629 kasus pada Senin (14/3), sehingga total menjadi 5.900.124.

7 Layanan Internet yang Diblokir Kominfo
Indonesia
7 Layanan Internet yang Diblokir Kominfo

Terhitung mulai Sabtu (30/7), sejumlah platform seperti Steam, Epic Games Store, PayPal, game online Dota, Counter Strike, dan Origin, diblokir oleh Kominfo.

PTM Digelar, Bus Sekolah Kembali Antar Jemput Pelajar DKI
Indonesia
PTM Digelar, Bus Sekolah Kembali Antar Jemput Pelajar DKI

Hasil survei menunjukkan bahwa mayoritas peserta didik memiliki kesadaran dan kemauan untuk berpartisipasi dalam program vaksinasi COVID-19 nasional.

Hingga Sabtu (25/6), Sebanyak 49,9 Juta Penduduk Indonesia Telah Divaksin Booster
Indonesia
Hingga Sabtu (25/6), Sebanyak 49,9 Juta Penduduk Indonesia Telah Divaksin Booster

Pemerintah terus mengupayakan pemenuhan vaksinasi nasional penguat atau booster bagi seluruh masyarakat.

Soal Tawaran Kapolri, Novel Baswedan Cs: Berarti Kami Lolos TWK
Indonesia
Soal Tawaran Kapolri, Novel Baswedan Cs: Berarti Kami Lolos TWK

Sebanyak 57 pegawai nonaktif Komisi Pemberantasan Korupsi buka suara terkait inisiatif Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo yang berencana merekrut mereka.