Wahyu Setiawan Resmi Dicopot dari KPU Komisioner KPU saat sidang kode etik DKPP, di gedung KPK, Rabu (15/1). (Foto: MP/Ponco Sulaksono)

MerahPutih.com - Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) memberhentikan Wahyu Setiawan sebagai anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU). Wahyu dinyatakan terbukti melakukan pelanggaran kode etik dan melanggar sumpah jabatan.

"Memutuskan, satu mengabulkan pengaduan para pengadu untuk seluruhnya. Kedua, menjatuhkan sanksi pemberhentian tetap kepada Teradu Wahyu Setiawan selaku Anggota KPU RI sejak putusan ini dibacakan," ujar Ketua Majelis DKPP Muhammad dalam persidangan pembacaan putusan atas perkara Nomor 01-PKE-DKPP/I/2020 ini digelar di ruang sidang DKPP, lantai 5, Jalan MH Thamrin Nomor 14, Jakarta Pusat pada Kamis (16/1).

Baca Juga:

KPK Diminta Jangan Tarik Pihak yang Tak Terlibat di Kasus Wahyu Setiawan

DKPP juga memerintahkan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) mengawasi pelaksanaan putusan ini. Selain itu, putusan ini harus segera ditindaklanjuti oleh Presiden Joko Widodo paling lambat tujuh hari setelah putusan dibacakan.

"Presiden RI untuk melaksanakan putusan ini paling lambat tujuh hari," tandas dia.

Dalam pertimbangannya, DKPP menilai Wahyu terbukti melanggar Pasal 15 Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Perilaku Penyelenggara Pemilihan Umum dan juga melanggar PKPU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja KPU.

Komisioner KPU saat sidang kode etik DKPP, di gedung KPK, Rabu (15/1). (Foto: MP/Ponco Sulaksono) . (Boyke Ledy Watra)
Komisioner KPU saat sidang kode etik DKPP, di gedung KPK, Rabu (15/1). (Foto: MP/Ponco Sulaksono) .

Kedua aturan ini melarang penyelenggara Pemilu menemui peserta pemilu untuk mencegah adanya kesan keberpihakan.

Wahyu juga membenarkan telah menemui utusan PDI Perjuangan yakni Agustiani Tio Fridelina, Saeful, dan advokat Doni baik di kantor KPU maupun di luar kantor KPU dan di luar kegiatan dinas. Hal itu menyebabkan publik dapat menilai adanya keberpihakan Wahyu kepada salah satu peserta pemilu.

DKPP juga memerintahkan Bawaslu mengawasi putusan itu. DKPP juga meminta Presiden RI melaksanakan putusan tersebut paling lambat tujuh hari kerja.

Baca Juga:

Tim Hukum PDIP Sebut Penangkapan Wahyu Setiawan Bukan OTT

Dalam pertimbangannya, DKPP menuturkan Wahyu menjalin komunikasi dan memiliki kedekatan dengan pihak-pihak yang berkepentingan dalam proses PAW itu. DKPP menyebut Wahyu melanggar sumpah janji kemandirian dan profesionalisme sebagai penyelenggara pemilu.

DKPP juga menyoroti kedekatan Wahyu dengan mantan anggota Bawaslu RI yang saat ini menjadi kader PDIP Agustiani Tio Fridelina. Meski proses hukum masih berjalan, DKPP menilai ada niat buruk Wahyu memanfaatkan jabatannya sebagai komisioner KPU. (Knu)

Baca Juga:

Ketua KPU Akui Diminta Wahyu Setiawan Proses Surat PAW Harun Masiku


Tags Artikel Ini

Zulfikar Sy

LAINNYA DARI MERAH PUTIH