Wahyu Setiawan dan Bupati Sidoarjo Punya Celah Lolos Lewat Praperadilan Eks Komisioner KPU Wahyu Setiawan terlibat suap PAW DPR dari PDIP (Foto: antaranews)

Merahputih.com- Guru Besar Hukum Tata Negara Universitas Jenderal Soedirman, Muhammad Fauzan menilai penyadapan pada dua OTT, yakni terhadap Komisioner KPU Wahyu Setiawan dan Bupati Sidoarjo Saiful Ilah dilakukan sebelum Dewan Pengawas terbentuk.

Padahal jika mengacu kepada Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, setiap penyadapan harus mendapatkan izin tertulis dari Dewan Pengawas KPK.

"Sehingga pimpinan KPK yang baru seharusnya berkoordinasi dan berkomunikasi dengan Dewan Pengawas yang pada pokoknya apakah diizinkan tentang penyadapan kepada pihak yang akan di-OTT," kata Fauzan, Selasa (14/1).

Baca Juga:

Komisioner KPU Terlibat Korupsi, Bawaslu Dianggap Tidak Berguna

Fauzan mencontohkan ketika pimpinan KPK yang baru mau melanjutkan penyadapan terhadap pihak yang menjadi target operasi maka sesuai dengan ketentuan UU KPK baru, mesti mendapatkan izin dari Dewan Pengawas.

"Secara normatif, penyadapan yang dilakukan usai terbentuknya Dewan Pengawas dan tidak mendapatkan izin dari Dewan Pengawas maka penyadapan ilegal atau tidak sah," jelas dia.

Dalam kasus Bupati Sidoarjo misalnya, KPK melakukan penggeledahan di Rumah Dinas dan rumah pribadi untuk mencari barang bukti yang berkaitan dengan penanganan perkara.

"Seandainya kasus tersebut masuk ke Praperadilan, dan KPK tidak mampu menunjukkan surat izin penggeledahan dari Dewan Pengawas, maka penggugat berpotensi besar untuk memenangkan perkara," terang Fauzan.

Petugas KPK dikawal sejumlah personel kepolisian di kantor tempat pimpinan KPU bekerja, di Jakarta, Senin, (13/1/2020) (ANTARA/Boyke Ledy Watra)

Demikian juga masalah Surat Perintah Penyidikan (Sprindik) yang dikabarkan merupakan warisan dari pimpinan KPK Agus Rahardjo, dan digunakan pimpinan KPK baru untuk melakukan penindakan terhadap dua pihak yang terjerat OTT.

Fauzan berpandangan, hal ini seharusnya sejak Serah Terima Jabatan (Sertijab) dikomunikasikan perkara yang sedang berjalan dan perkara yang penangannya perlu segera dilakukan.

"Sehingga nanti bisa ditindaklanjuti oleh pimpinan KPK yang baru," imbuh Fauzan.

Selain itu, Fauzan juga meminta agar KPK segera menyerahkan kepada lembaga penegak hukum lainnya seperti Polri dan Kejaksaan jika memang barang dugaan hasil korupsi angkanya di bawah Rp1 miliar.

Karena, lanjut Fauzan, dalam UU KPK yang baru juga mengamanahkan jika KPK hanya berwenang menangani perkara korupsi yang potensi kerugian negara di atas Rp1 miliar.

Baca Juga:

"Siap Mainkan!" Jadi Kode Suap Komisioner KPU Terkait PAW Caleg PDIP

Seperti diketahui, Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap Bupati Sidoarjo, Saiful Ilah dan Komisioner KPU, Wahyu Setiawan terkait dugaan suap Pergantian Antar Waktu (PAW) anggota DPR dari PDI Perjuangan dibawah kepemimpinan Firli Bahuri menuai polemik.

Selain diduga penyadapan tanpa izin dari Dewan Pengawas KPK, penyelidik KPK diketahui tidak bisa menunjukkan surat izin penggeledahan dari Dewan Pengawas KPK saat mendatangi kantor DPP PDI Perjuangan sebagai pengembangan terhadap OTT yang kedua. (Knu)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Positivity Rate 12,7 Persen, Penambahan Kasus DKI Kamis (10/9) 1.002 Positif
Indonesia
Positivity Rate 12,7 Persen, Penambahan Kasus DKI Kamis (10/9) 1.002 Positif

Dinas Kesehatan DKI Jakarta menyatakan telah melakukan tes PCR sebanyak 7.979 spesimen.

Laporan terhadap Puan di Bareskrim Mentah
Indonesia
Laporan terhadap Puan di Bareskrim Mentah

Pemuda Minang akan melaporkan kembali Puan Maharani ke Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD).

Terdakwa Kasus Jiwasraya Tegaskan Tidak Punya Wewenang Kendalikan 13 MI
Indonesia
Terdakwa Kasus Jiwasraya Tegaskan Tidak Punya Wewenang Kendalikan 13 MI

Hampir sebagian besar Manajer Investasi justru berhubungan dengan Jiwasraya

John Kei Berikan Uang Rp10 Juta ke Anak Buahnya untuk Operasi Pembunuhan Nus Kei
Indonesia
John Kei Berikan Uang Rp10 Juta ke Anak Buahnya untuk Operasi Pembunuhan Nus Kei

Dalam rekonstruksi pun memperlihatkan adegan John Kei memimpin rapat perencanaan pembunuhan dan penjemputan Agrapinus Rumatora alias Nus Kei.

Warga Usia di Bawah 45 Tahun Boleh Bekerja, PKS: Keputusan Berisiko
Indonesia
Warga Usia di Bawah 45 Tahun Boleh Bekerja, PKS: Keputusan Berisiko

Mardani berujar, bisa saja kebijakan ini malah memperluas penyebaran corona.

82.269 Orang di DKI Jalani Rapid Test, 79.152 Dinyatakan Negatif COVID-19
Indonesia
82.269 Orang di DKI Jalani Rapid Test, 79.152 Dinyatakan Negatif COVID-19

Perlu digarisbawahi bahwa satu pasien dapat dites beberapa kali selama periode perawatan

Ribut-Ribut PPDB di DKI Dominasi Aduan ke KPAI
Indonesia
Ribut-Ribut PPDB di DKI Dominasi Aduan ke KPAI

Anak yang diterima pada wilayah terebut paling muda berusia 12 tahun 5 bulan 8 hari

Balik Kandang M Luthfi Mendag Era SBY
Indonesia
Balik Kandang M Luthfi Mendag Era SBY

Pada tahun 2005, ia diangkat oleh Susilo Bambang Yudhoyono menjadi Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Indonesia termuda sebelum jadi Mendag.

8 Rekor yang Dicetak Bayern Munchen dalam Final Liga Champions 2020
Olahraga
8 Rekor yang Dicetak Bayern Munchen dalam Final Liga Champions 2020

Kingsley Coman menjadi pahlawan Munchen lewat gol tunggal yang memupus harapan klub kota kelahirannya menjuarai Liga Champions Eropa 2020.

Yuri Akui Banyak Kasus Positif Corona tak Terungkap ke Publik
Indonesia
Yuri Akui Banyak Kasus Positif Corona tak Terungkap ke Publik

"Kita menyadari sepenuhnya bahwa belum seluruhnya bisa kita temukan. Kemungkinan masih ada yang kasus positif belum teridentifikasi dan berada di tengah kita," kata Yurianto