Wahidin Cabut Laporan terhadap 6 Buruh Terobos Kantor Gubernur Gubernur Banten Wahidin Halim bersama para buruh dan kuasa huiumnya, menunjukkan surat kesepakatan berdamai dan Gubernur Banten mencabut laporan terhadap para buruh. ANTARA/Mulyana

MerahPutih.com - Enam buruh yang terobos ruang kerja Gubernur Banten Wahidin Halim bernapas lega karena kasus tersebut tak jadi masuk ke ranah hukum.

Gubernur Banten Wahidin Halim (WH) mencabut laporan polisi terhadap 6 orang buruh tersebut. Mereka menerobos ruang kerja Gubernur pada saat unjuk rasa, Rabu 22 Desember 2021 lalu.

"Saya ini muslim dan juga santri. Sebelum kalian lahir sudah saya maafkan. Dengan ini laporan saya cabut," kata Gubernur Banten Wahidin Halim saat menerima para buruh di kediamannya di Kota Tangerang, Selasa (4/1).

Baca Juga:

Wisata Pantai di Banten Sepi Pengunjung di Malam Tahun Baru

Wahidin Halim mengatakan, berbeda berpendapat bukan masalah, asal disampaikan dengan baik.

Menurutnya, silaturahmi menjadi salah satu nilai masyarakat Indonesia. Tidak ada pemimpin yang ingin menyakiti rakyatnya sendiri.

"Saya tidak sakit hati. Sejak menjadi kepala desa, saya tidak ada masalah dengan warga masyarakat," kata Wahidin, dikutip Antara.

Wahidin Halim berharap kejadian kemarin menjadi pelajaran bagi semuanya.

Dalam kesempatan itu, Ketua KSPSI Kabupaten Tangerang Ahmad Supriyadi mengungkapkan bahwa apa yang terjadi sebagai sebuah perjalanan dan perjuangan para buruh.

"Pada hari ini sudah tuntas dengan adanya kesepakatan berdamai. Atas nama anak-anak saya, minta maaf yang setinggi-tingginya. Bahwa itu tidak ada maksud untuk merusak, ataupun melecehkan, Bapak Gubernur Wahidin Halim sebagai pemimpin kami," kata Ahmad Supriyadi.

Baca Juga:

Gubernur Banten Ogah Ikutan Anies Revisi UMP

Ia mengatakan, KSPSI akan menjalin komunikasi dan menyampaikan yang terbaik untuk para buruh.

Hal senada juga diungkap Sahuri (33), salah seorang buruh mewakili teman-temannya yang sebelumnya melakukan aksi masuk ruang Gubernur Banten, menyampaikan permintaan maaf atas apa yang terjadi.

"Saya minta maaf atas kejadian kemarin. Itu saya lakukan spontanitas saja. Tidak ada tujuan menghujat Bapak Gubernur Wahidin," kata dia.

Dia menyampaikan terima kasih kepada Gubernur Banten yang telah mencabut laporan polisi atas kejadian tersebut.

Kuasa hukum Gubernur Banten Asep Abdullah Busro mengungkapkan bahwa malam ini telah terjadi kesepakatan antara Gubernur Banten Wahidin Halim dengan para buruh.

"Kami sebagai kuasa hukum akan berkoordinasi dengan teman-teman Direktur Kriminal Umum Polda Banten dan mengurus secara administratif," kata Asep.

Hal senada juga diungkap kuasa hukum para buruh Akmani. Pihaknya yakin sejak awal bahwa Gubernur Banten akan menerapkan keadilan restoratif sesuai amanah Kepala Kepolisian Republik Indonesia dan Dirjen Peradilan Hukum Kementerian Hukum dan HAM.

"Alhamdulillah restorative justice bisa kami laksanakan. Kami harapkan bisa terbangun komunikasi yang baik," katanya.

Kesepakatan damai ini ditutup dengan doa bersama yang dipimpin langsung oleh Gubernur Banten Wahidin Halim, untuk kebaikan bersama dan kemajuan Provinsi Banten.

Sebelumnya, Gubernur Banten Wahidin Halim melalui kuasa hukumnya melaporkan buruh yang masuk ruangan kerja dan duduk di meja kerja gubernur, ke Polda Banten. Atas laporan tersebut, enam orang buruh dijadikan tersangka hingga akhirnya sepakat berdamai dan laporan dicabut. (*)

Baca Juga:

Mayoritas Masyarakat Banten Anggap Penanganan COVID-19 Berhasil

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Imbas BBM Naik, Harga Pertalite Eceran Melonjak Rp 20.000 per Botol
Berita
Imbas BBM Naik, Harga Pertalite Eceran Melonjak Rp 20.000 per Botol

Para pedagang eceran kini juga sedang kesulitan mendapatkan BBM jenis Pertalite, karena pasokan yang lebih sering kosong.

Langkah Airlangga Hadapi Krisis Pangan Global
Indonesia
Langkah Airlangga Hadapi Krisis Pangan Global

Pemerintah akan memberikan bantuan beras tahun 2022 untuk 19,14 juta Keluarga Penerima.

Gerindra Minta PDIP dan PSI Akhiri Drama Interpelasi Formula E
Indonesia
Gerindra Minta PDIP dan PSI Akhiri Drama Interpelasi Formula E

Wakil Ketua DPD Partai Gerindra DKI Jakarta itu meminta agar kedua fraksi yaitu PDIP dan PSI segera mengakhiri drama interpelasi Formula E.

Populasi Ibu Kota Baru Diperkirakan 1,9 Juta Jiwa pada 2045
Indonesia
Populasi Ibu Kota Baru Diperkirakan 1,9 Juta Jiwa pada 2045

Populasi Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara diperkirakan 1,9 juta jiwa pada 2045.

Dinkes DKI Pastikan Belum Menemukan Kasus Polio di Jakarta
Indonesia
Dinkes DKI Pastikan Belum Menemukan Kasus Polio di Jakarta

Dinas Kesehatan (Dinkes) DKI Jakarta mengklaim belum menemukan kasus polio pada anak di ibu kota.

Sidang Etik Kombes Agus Nurpatria Dilanjutkan Hari Ini
Indonesia
Sidang Etik Kombes Agus Nurpatria Dilanjutkan Hari Ini

Lanjutan sidang etik beragendakan pembacaan tuntutan.

PT Merial Esa Segera Disidang Kasus Pembahasan Anggaran Bakamla
Indonesia
PT Merial Esa Segera Disidang Kasus Pembahasan Anggaran Bakamla

PT Merial Esa adalah tersangka dalam kasus dugaan korupsi terkait dengan pembahasan dan pengesahan RKA K/L dalam APBN-P 2016 untuk Badan Keamanan Laut (Bakamla) RI.

Puluhan Orangtua Tolak Vaksinasi Anak, Pemprov DIY Gencarkan Sosialisasi
Indonesia
Puluhan Orangtua Tolak Vaksinasi Anak, Pemprov DIY Gencarkan Sosialisasi

Vaksinasi anak di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) menemui kendala. Salah satunya adalah adanya penolakan dari orangtua yang enggan memberikan izin anaknya divaksin COVID-19.

Polda Maluku Bentuk Tim Pengamanan Jaga Aset yang Tak Terdampak Konflik
Indonesia
Majelis Adat Kerajaan Nusantara Bakal Ajukan Judicial Review PT ke MK
Indonesia