Wagub Yakin Anies dan Prasetyo Edi Tidak Terlibat Korupsi Lahan Munjul Gubernur Anies Baswedan. (Foto: Antara)

MerahPutih.com - Komisi Pemberantasan Korupsi menjadwalkan pemanggilan terhadap Anies Baswedan dan Prasetyo Edi Marsudi untuk diperiksa sebagai saksi terkait dengan kasus korupsi pengadaan tanah di Munjul, Jakarta.

Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria meyakini Prasetio Edi Marsudi dan Gubernur Anies Baswedan yang juga dipanggil KPK, tidak terlibat kasus pengadaan tanah Munjul.

Baca Juga:

Ketua DPRD DKI Siap Penuhi Panggilan KPK soal Kasus Lahan Muncul

Bahkan elit Partai Gerindra ini menjamin kedua tokoh sentral di DKI ini akan memberikan keterangan dan klarifikasi sesuai dengan data dan fakta yang ada.

"Saya belum tahu info detilnya, yang pasti kami pimpinan eksekutif akan patuh dan taat pada hukum yang berlaku, dan akan beri keterangan dan klarifikasi sesuai data dan fakta yang ada. Namun demikin kami yakin Pak Prasetio, Pak Anies, Pak Taufik (M Taufik) tidak terlibat dalam kasus tanah (Munjul)," kata Riza.

Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi siap memenuhi panggilan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), untuk menjalani pemeriksaan sebagai saksi terkait dugaan tindak pidana korupsi pengadaan tanah Munjul, Jakarta Timur pada Selasa besok.

"Saya siap memenuhi panggilan, sesuai jadwal dari surat yang diberikan KPK kepada saya," ujar Prasetyo saat dikonfirmasi di Jakarta, Senin (20/9).

Prasetyo tidak menjelaskan mengenai persiapan yang dilakukan untuk menghadapi pemeriksaan tersebut.

Kedua pejabat ini dipanggil dalam penyidikan kasus dugaan korupsi pengadaan tanah di Munjul, Kelurahan Pondok Ranggon, Kecamatan Cipayung, Jakarta Timur, DKI Jakarta pada tahun 2019 untuk tersangka mantan Dirut Perumda Pembangunan Sarana Jaya Yoory Corneles Pinontoan (YRC) dan kawan-kawan.

Wakil Gubernur Ahmad Riza Patria. (Foto: Antara)
Wakil Gubernur Ahmad Riza Patria. (Foto: Antara)

Saat ini, tim penyidik terus melengkapi berkas perkara tersangka Yoory dan kawan-kawan dengan masih mengagendakan pemanggilan dan pemeriksaan sejumlah saksi. KPK berharap kepada para saksi yang telah dipanggil patut oleh tim penyidik untuk dapat hadir sesuai dengan waktu yang disebutkan dalam surat panggilan dimaksud.

KPK juga telah menetapkan empat tersangka lainnya, yaitu Direktur PT Adonara Propertindo (AP) Tommy Adrian (TA), Wakil Direktur PT Adonara Propertindo Anja Runtuwene (AR), Direktur PT Aldira Berkah Abadi Makmur (ABAM) Rudy Hartono Iskandar (RHI), dan satu tersangka korporasi PT Adonara Propertindo (AP).

KPK menduga ada kerugian keuangan negara setidak-tidaknya Rp152,5 miliar dalam kasus tersebut. Atas perbuatannya, para tersangka disangkakan melanggar Pasal 2 Ayat (1) atau Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP. (Asp)

Baca Juga:

Dipanggil KPK, Anies: Insya Allah Saya Hadir

Penulis : Asropih Asropih
LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Depan Wakil Rakyat, Firli Pamer KPK Selamatkan Uang Negara Rp 114 Triliun
Indonesia
HET Minyak Goreng Tidak Rugikan Pengusaha
Indonesia
HET Minyak Goreng Tidak Rugikan Pengusaha

Pemerintah mengakui adanya sistem dari kebijakan terkait harga minyak goreng dalam negeri yang terlalu melepas ke mekanisme perdagangan.

Pemprov DKI akan Gelar Upacara Kemerdekaan RI di Monas
Indonesia
Pemprov DKI akan Gelar Upacara Kemerdekaan RI di Monas

"Insya Allah (upacara peringatan HUT RI ke-77) di Plaza Selatan Monas," ujar Kepala Biro Kepala Daerah dan Kerja Sama Luar Negeri (KDH-KLN) DKI Jakarta Muhammad Mawardi saat dikonfirmasi, Kamis (11/8).

BNPT Lakukan Sejumlah Cara Atasi Terorisme di Papua
Indonesia
BNPT Lakukan Sejumlah Cara Atasi Terorisme di Papua

Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), Komjen Polisi Boy Rafli Amar mengatakan lembaganya melakukan kontra narasi terkait penanganan terorisme di Papua.

11 Juta Orang Bakal Lakukan Perjalanan di Periode Libur Nataru
Indonesia
11 Juta Orang Bakal Lakukan Perjalanan di Periode Libur Nataru

Dengan kecenderungan mobilitas masyarakat di saat Nataru, secara umum kebijakan pengendalian transportasi dilakukan terhadap semua moda.

PDIP Sebut Kunjungan Anies ke Eropa untuk Jalan-jalan
Indonesia
PDIP Sebut Kunjungan Anies ke Eropa untuk Jalan-jalan

Pada Selasa (10/5) kemarin, Gubernur DKI Jakarta Anies Rasyid Baswedan bertolak dalam kunjungan ke negara Eropa, yakni Inggris, Perancis, dan Jerman.

Kasus Dugaan Intimidasi Karyawannya, Alfamart Tunjuk Hotman Paris sebagai Kuasa Hukum
Indonesia
Kasus Dugaan Intimidasi Karyawannya, Alfamart Tunjuk Hotman Paris sebagai Kuasa Hukum

PT Sumber Alfaria Trijaya (Alfamart) menempuh jalur hukum dengan menunjuk Kantor Hukum Hotman Paris & Partners untuk menangani kasus dugaan intimidasi terhadap karyawannya

Potensi Pendapatan Negara Jika UU LLAJ Direvisi
Indonesia
Potensi Pendapatan Negara Jika UU LLAJ Direvisi

Terdapat tiga potensi penerimaan dari revisi Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ).

Mendag Tanggapi Pernyataan Mentan soal Harga Mie Instan Naik 3 Kali Lipat
Indonesia
Mendag Tanggapi Pernyataan Mentan soal Harga Mie Instan Naik 3 Kali Lipat

Ketua Umum PAN ini juga menyakini, harga mie instan tidak akan melonjak naik sampai tiga kali lipat

Kemenag Gunakan Kriteria Baru Tentukan Hilal Awal Bulan Hijriah
Indonesia
Kemenag Gunakan Kriteria Baru Tentukan Hilal Awal Bulan Hijriah

Kementerian Agama (Kemenag) menggunakan kriteria baru penentuan awal bulan Hijriah mulai tahun 2022.