Wagub Tegaskan PP Pengupahan Tidak Sesuai Kondisi Jakarta Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan ketika menemui para buruh yang melakukan aksi unjuk rasa di depan Balai Kota Jakarta, Kamis (18/11/2021). ANTARA/HO-Humas Pemprov DKI Jakarta

MerahPutih.com - Pemerintah DKI memaklumi jika Pemerintah Pusat kecewa dengan keputusan Gubernur Anies Baswedan merevisi kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) DKI Jakarta tahun 2022.

Anies Baswedan memutuskan UMP naik sebesar 5,1 persen atau senilai Rp 225.667 menjadi Rp 4.641.854. Padahal, dalam keputusan sebelumnya hanya naik 0,85 persen atau Rp 37.749

Baca Juga:

Ini Selisih Upah Minimum Kab dan Kota Bogor dengan Jakarta

"Kami memahami dari pihak Kemnaker yang menyayangkan hal ini," ucap Wakil Gubernur (Wagub) DKI, Ahmad Riza Patria di Jakarta, Rabu (22/12).

Ia menegaskan, apa yang diputus oleh pimpinanya dengan menambahkan gaji pekerja tiap bulannya pada tahun depan, hanya untuk kepentingan para buruh, untuk memenuhi rasa keadilan," ucapnya.

Namun, tegas Riza, formula UMP dalam PP 36 tahun 2021 tentang Pengupahan yang mengatur formula penyesuaian UMP dengan menggunakan inflasi atau nilai pertumbuhan ekonomi provinsi berdasarkan data lembaga bidang statistik, tidak sesuai dengan kondisi di Jakarta.

"Berbeda dengan daerah lain di Indonesia karena adanya otonomi daerah. Di daerah lain apabila penyesuaian UMP lebih kecil di tingkat provinsi, maka di tingkat kabupaten/kota bisa dinaikkan," katanya.

Ia menegaskan, jadi kalau kebijakan di provinsi semuanya mengikuti formula yang lama, naiknya kecil sekali.

"Bayangkan masa naiknya Rp 37 ribu atau 0,8 persen, tidak sampai satu persen, kan belum memenuhi rasa keadilan," imbuhnya.

Pemprov DKI, kata ia, terbuka dengan semua pihak untuk berdiskusi mengenai UMP ini. Sehingga penetapan UMP tersebut tidak ada yang dirugikan.

"Mudah-mudahan kita bisa duduk kembali untuk sama-sam merumuskan formula yang terbaik untuk kepentingan buruh, pengusaha, pemerintah terutama kepentingan masyarakat," paparnya.

Perwakilan dari asosiasi pengusaha menyindir adanya dugaan kepentingan politik di balik revisi upah minimum provinsi (UMP) DKI Jakarta tahun 2022.

Wakil Gubernur DKI Ahmad Riza Patria. (Foto: Antara)
Caption

"Apakah revisi ini ada sangkut pautnya dengan kepentingan politik? Oh jelas. Itu jelas," kata Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia Bidang Ketenagakerjaan Adi Mahfudz dalam konferensi pers daring di Jakarta, Senin.

Terlebih, Anies Baswedan beberapa waktu sebelumnya menyurati Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah agar mengubah formulasi perhitungan upah minimum DKI Jakarta.

Adi menilai dampak revisi UMP DKI Jakarta tahun 2022 dari 0,85 persen menjadi 5,1 persen atau naik Rp 225.667 dari UMP 2021, sangat membingungkan kalangan pengusaha. Hitungan rencana bisnis akan jadi tidak karuan karena kebijakan yang berubah-ubah.

"Investor dan kami sebagai pelaku usaha itu satu kata kuncinya, kepastian hukum dari pemerintah. Kepastian itu tidak berubah-ubah, maksudnya. Lha ini Pak Anies berubah-ubah," katanya. (Asp)

Baca Juga:

UU Cipta Kerja Inkonstitusional Bersyarat, Aturan Upah Minimum Tetap Berlaku

Penulis : Asropih Asropih
LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Kalapas Cipinang Bantah Dugaan Praktik Jual Beli Kamar Tahanan
Indonesia
Kalapas Cipinang Bantah Dugaan Praktik Jual Beli Kamar Tahanan

Praktik jual beli kamar bagi warga binaan pemasyarakatan (WBP) diduga terjadi di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas I Cipinang, Jatinegara, Jakarta Timur.

Pemprov DKI Tetap Ngotot Ingin Gelar Formula E
Indonesia
Pemprov DKI Tetap Ngotot Ingin Gelar Formula E

"Mudah-mudahan bisa dilaksanakan di tahun 2022 sebagaimana yang diagendakan," ucap Wakil Gubernur (Wagub) DKI, Ahmad Riza Patria.

KPK Minta Hakim Konfrontasi Kesaksian Azis Syamsuddin
Indonesia
KPK Minta Hakim Konfrontasi Kesaksian Azis Syamsuddin

"Apakah keterangan dari saudara Azis Syamsuddin nanti diterima oleh majelis hakim tentu akan disandingkan dengan alat bukti yang lain atau keterangan-keterangan yang lain," kata Wakil Ketua KPK Alexander Marwata

Sertifikat Vaksin Ilegal Dijual Rp 500 Ribu oleh Petugas Kelurahan Kapuk Muara
Indonesia
Sertifikat Vaksin Ilegal Dijual Rp 500 Ribu oleh Petugas Kelurahan Kapuk Muara

Hasil pengakuan sementarasudah menjual 93 sertifikat vaksin yang terhubung dengan aplikasi PeduliLindungi.

Volume Kendaraan di Sejumlah Tol Jabodetabek Masih Normal Jelang Lebaran
Indonesia
Volume Kendaraan di Sejumlah Tol Jabodetabek Masih Normal Jelang Lebaran

Polisi menyebut saat ini belum terjadi peningkatan volume lalu lintas kendaraan di sejumlah ruas jalan tol yang dilalui para pemudik.

Gibran Waspadai 'Ilmu Kung Fu' Skuat PSG Pati Klub Atta Halilintar
Olahraga
Gibran Waspadai 'Ilmu Kung Fu' Skuat PSG Pati Klub Atta Halilintar

Persis Solo selaku tuan rumah Grup C akan menjamu PSCS Cilacap, Persijap Jepara, PSIM Yogyakarta, Hizbul Wathan FC, dan PSG Pati.

Kasus COVID-19 Diklaim Makin Membaik, Jokowi Justru Peringatkan Dua Hal Ini
Indonesia
Kasus COVID-19 Diklaim Makin Membaik, Jokowi Justru Peringatkan Dua Hal Ini

Jokowi juga menyertakan foto benda-benda yang gunakan sehari-hari utuk beraktifitas

 Polresta Surakarta Vaksinasi Corona Massal 4.000 Warga Solo
Indonesia
Polresta Surakarta Vaksinasi Corona Massal 4.000 Warga Solo

Saat ini Solo dikepung daerah zona merah. Untuk melindungi warga Solo dibutuhkan percepatan vaksinasi.

Penumpang Meningkat, KAI Commuter Tambah Enam Perjalanan KRL Yogyakarta - Solo
Indonesia
Penumpang Meningkat, KAI Commuter Tambah Enam Perjalanan KRL Yogyakarta - Solo

KAI Commuter mengoperasikan total perjalanan KRL Yogyakarta - Solo sebanyak 30 perjalanan tiap hari pada weekend ini.

Ditaksir Telan Biaya Rp 2 Miliar, Cat Ulang Pesawat Kepresidenan Tuai Kritik
Indonesia
Ditaksir Telan Biaya Rp 2 Miliar, Cat Ulang Pesawat Kepresidenan Tuai Kritik

Pengamat penerbangan Alvin Lie mengkritik cat ulang pesawat Kepresidenan RI yang ditaksir menelan biaya Rp 2 miliar.