Wagub Tanggapi Unjuk Rasa HMI Terkait Korupsi di DKI Aks Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Majelis Penyelamat Organisasi (MPO) cabang se-Jakarta soal kasus korupsi, di Balai Kota Jakarta, Selasa (6/4/2021). (Antara/Ricky Prayoga)

MerahPutih.com - Sejumlah massa yang mengatasnamakan Himpunan Mahasiswa Islam Majelis Penyelamat Organisasi (HM-MPO) menggelar aksi unjuk rasa di Balai Kota DKI, Jakarta Pusat, Selasa (6/4) lalu. Mereka menuntut agar KPK memeriksa Gubernur Anies karena diduga tersandung kasus korupsi.

Pendemo juga mendesak KPK untuk segera menangkap Gubernur Anies karena dianggap terlibat kasus proyek pengadaan pembangunan DP Rumah 0 Rupiah.

Menyikapi demo tersebut, Wakil Gubernur (Wagub) DKI Ahmad Riza Patria tak mempermasalahkan dan mempersilakan setiap warga negara menyampaikan aspirasi di muka umum. Hal itu tak melanggar hukum dan sudah ada aturannya.

Baca Juga:

Bangun Rumah Panggung di Kawasan Banjir Dikritik, Ini Kata Wagub Riza

"Ya negara kita negara demokrasi silakan adik-adik mau demo, mau unjuk rasa, menyampaikan dialog tertulis dan sebagainya," ujar Riza di Jakarta, Rabu (7/4) malam.

Namun, politisi Gerindra ini mengingatkan, kepada pendemo untuk menyampaikan aspirasinya sesuai fakta dan data yang valid.

"Tapi mohon adik-adik agar bicara sesuai fakta dan datanya. Jangan asal bicara apalagi saat ini harus hati-hati," urai Riza.

Riza mengungkapkan, salah kaprah jika sekelompok orang menggeruduk kantor pemerintah DKI menyeret Anies ke KPK, sedangkan pimpinannya itu mendapatkan penghargaan antikorupsi.

"Alhamdulillah DKI Jakarta, Pak Anies, mendapatkan award antikorupsi. Upaya kami, terus kami tingkatkan memastikan bahwa Jakarta bebas dari korupsi," paparnya.

Ketua DPD Gerindra DKI ini juga menegaskan, Pemprov DKI selalu mengedepankan penegakan hukum, termasuk antikorupsi.

"Saat ini saya, Pak Gubernur-Wagub, dan seluruh jajaran memahami terus mengupayakan pentingnya penegakan hukum, pentingnya pencegahan korupsi," pungkas dia.

Wakil Gubernur DKI Jakarta Riza Patria. (Foto: MP/Asropih)
Wakil Gubernur DKI Jakarta Riza Patria. (Foto: MP/Asropih)

Massa HMI-MPO tersebut datang di depan pintu gerbang Balai Kota sekitar Selasa, pukul 13.00 WIB dengan membawa berbagai spanduk yang berisi desakan lembaga anti rasuah untuk memeriksa kemungkinan keterlibatan Anies dalam kasus pengadaan lahan Sarana Jaya dan pengadaan alat fitnes GOR Jakarta Barat.

"Kami HMI-MPO cabang se-Jakarta mendesak KPK segera mennelusuri Gubernur Anies Baswedan dalam kasus korupsi pengadaan lahan rumah DP Rp0 dan korupsi pengadaan alat fitnes GOR Jakbar. Kami minta Gubernur Anies bertanggung jawab atas dua kasus itu," kata Koordinator Aksi Audi Hafiz Basri di Balai Kota Jakarta, Selasa (6/4), dikutip Antara.

Baca Juga:

Pusat Izinkan Salat Tarawih di Masjid, Wagub DKI: Tolong Perhatikan Prokes

Audi juga menyebut mereka mendesak KPK menyelesaikan dua kasus korupsi yang menyeret Yoory Corneles Pinontoan (Dirut Sarana Jaya); Taufik Gumilar (eks Sekretaris Dispora DKI Jakarta); Heru Haryanto (eks Kabid Sapras Dispora DKI); Suwasti (mantan Kasubag TUP UPT GOR Gelanggang Remaja Jakbar); dan Marjuk (pejabat Pengendali teknis kegiatan pengadaan alat fitnes di UPT GOR Gelanggang Remaja Jakbar) tersebut.

"Kami HMI-MPO cabang se-Jakarta juga menyatakan segala bentuk perencanaan APBD DKI Jakarta harus transparan dan akuntabel. Apabila tuntutan kami dalam pernyataan sikap ini tidak ditindaklanjuti dan diindahkan oleh Pemprov DKI, maka kami akan kembali melakukan aksi dengan massa lebih banyak," tutur Audi. (Asp)

Baca Juga:

Wagub DKI Akui Masih Banyak Lansia Takut Divaksin COVID-19

Penulis : Asropih Asropih
LAINNYA DARI MERAH PUTIH
KAMI Keluarkan Delapan Maklumat
Indonesia
KAMI Keluarkan Delapan Maklumat

KAMI juga mengeluarkan delapan maklumat, yang dibacakan oleh masing-masing tokoh dengan berbagai persoalan.

Jiwa Korsa Jadi Alasan Oknum TNI Serang Polsek Ciracas
Indonesia
Jiwa Korsa Jadi Alasan Oknum TNI Serang Polsek Ciracas

Puspom TNI AD mendapati insiden tersebut dilatarbelakangi atas pemahaman jiwa korsa prajurit yang keliru melihat rekannya, Prada MI, diduga dikeroyok.

92 Rekening Milik FPI Diduga untuk Aksi Terorisme? Ini Jawaban Polri
Indonesia
92 Rekening Milik FPI Diduga untuk Aksi Terorisme? Ini Jawaban Polri

“Mengapa dilibatkan? Polri ingin melihat segala kemungkinan yang dikaitkan dengan transaksi dari rekening organisasi FPI,” kata Rusdi

Militer Myanmar Kembali Tangkap Pendukung Suu Kyi
Dunia
Militer Myanmar Kembali Tangkap Pendukung Suu Kyi

Sampai saat ini, Suu Kyi dan para pejabat atau pendukungnya, masih belum diketahui keberadaanya.

Kapal Sitaan Kasus Korupsi PT Asabri Alami Kerusakan Mesin
Indonesia
Kapal Sitaan Kasus Korupsi PT Asabri Alami Kerusakan Mesin

Status kapal sita cuma karena ada beberapa pertimbangan sehingga itu harus operasional

Pedagang Daging Mogok Jualan, Ini Tanggapan Wagub DKI
Indonesia
Pedagang Daging Mogok Jualan, Ini Tanggapan Wagub DKI

Meski begitu, ucap Riza, Pemprov DKI akan mendukung pemerintah pusat agar dapat secepatnya menurunkan harga daging sapi yang kini dikeluhkan para pedagang.

Ini Dugaan Awal Penyebab Terbakarnya Kilang Pertamina Balongan
Indonesia
Ini Dugaan Awal Penyebab Terbakarnya Kilang Pertamina Balongan

Saat ini, bantuan tersebut masih dalam perjalanan

Hari Ini, Polda Metro Rilis Hasil Penyelidikan Kasus Kematian Editor Metro TV
Indonesia
Hari Ini, Polda Metro Rilis Hasil Penyelidikan Kasus Kematian Editor Metro TV

Polda Metro Jaya akan merilis hasil penyelidikan kasus kematian editor Metro TV Yodi Prabowo.

Cuaca Tak Bersahabat, Tim SAR Polri Lanjutkan Pencarian Sriwijaya Air
Indonesia
Cuaca Tak Bersahabat, Tim SAR Polri Lanjutkan Pencarian Sriwijaya Air

Adapun menjadi fokus pencarian yaitu korban dan puing-puing pesawat

Dituduh Berpihak, KPU Tangsel Minta MK Tolak Permohonan Muhammad-Saraswati
Indonesia
Dituduh Berpihak, KPU Tangsel Minta MK Tolak Permohonan Muhammad-Saraswati

Muhammad-Rahayu Saraswati Djojohadikusumo meminta pemungutan suara ulang (PSU) di seluruh tempat pemungutan suara (TPS) di Tangerang Selatan karena diduga terjadi tindakan manipulatif .