Wagub Riza Tanggapi Rencana Apindo DKI Gugat Anies Imbas Kenaikan UMP 5,1 Persen Wakil Gubernur DKI Jakarta Riza Patria. (Foto: MP/Asropih)

MerahPutih.com - Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) DKI yang bakal menggugat Gubernur Anies Baswedan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

Langkah hukum tersebut merupakan imbas dari kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) DKI Jakarta tahun 2022 sebesar 5,1 persen. Pasalnya, langkah Anies itu menyalahi aturan yang bertentangan dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2021.

Baca Juga

Anies Naikkan UMP DKI Rp 225.667, KSPI: Pengusaha Jangan Gelisah

Menyikapi rencana tersebut, Wakil Gubernur DKI, Ahmad Riza Patria mengaku tak mempersoalkan langkah hukum Apindo. Sebab, Indonesia merupakan negara yang menganut sistem demokrasi.

"Semuanya, kami hormati apapun yang dilakukan para pihak. Kami hargai di era demokrasi," papar Riza di Jakarta, Senin (20/12).

Namun demikian, kata Riza, alangkah baiknya Apindo dapat melakukan musyawarah atau diskusi dahulu dengan Pemerintah DKI untuk mencarikan solusi terbaik terkait UMP DKI.

"Jadi mari kita musyawarahkan diskusikan apapun masalahnya yang ada di Jakarta ini bisa diselesaikan dengan cara bersama-sama bersinergi berkolaborasi," ucapnya.

Wagub DKI Riza Patria saat memghadiri peluncuran klinik fertilitas Rumah Sakit Umum Andhika, Jagakarsa, Jakarta Selatan, Rabu (15/12/2021). ANTARA/Sihol Hasugian
Wagub DKI Riza Patria saat menghadiri peluncuran klinik fertilitas Rumah Sakit Umum Andhika, Jagakarsa, Jakarta Selatan, Rabu (15/12/2021). ANTARA/Sihol Hasugian

Menurut mantan legislator Senayan ini, kenaikan UMP yang diketok Anies untuk kepentingan pengusaha, Pemprov DKI dan tentu yang paling utama kepentingan masyarakat.

"Jadi mohon semuanya bisa memahami mengerti situasinya seperti sekarang ini kita masih menghadapi pandemi COVID-19 jadi memang butuh perjuangan, pengorbanan, dan yang paling penting butuh kerjasama untuk saling membantu satu sama lain," pungkasnya.

Seperti diketahui, Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan merevisi kenaikan UMP 2022 Jakarta menjadi 5,1 persen. Dengan demikian, pekerja di Jakarta berhak mendapatkan gaji sebesar Rp 4.641.854 pada tahun depan.

Sebelumnya, mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) itu umumkan UMP DKI naik cuma 1,09 persen atau senilai Rp 37.749 menjadi Rp 4.453.935.

Keputusan menaikkan UMP DKI Jakarta menjunjung asas keadilan bagi pihak pekerja, perusahaan dan Pemprov DKI Jakarta.

Kenaikan 5,1 persen ini suatu kelayakan bagi pekerja dan tetap terjangkau bagi pengusaha. Ini sekaligus meningkatkan kemampuan daya beli masyarakat.

"Dengan kenaikan Rp 225 ribu per bulan, maka saudara-saudara kita, para pekerja dapat menggunakannya sebagai tambahan untuk keperluan sehari-hari," ujar Anies dalam keterangannya, Sabtu (18/12). (Asp)

Baca Juga

Akhirnya Naik Rp 225 Ribu, UMP DKI Jadi Rp 4,64 Juta

Penulis : Asropih Asropih
LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Anak Buah Terlibat Dugaan Suap Minyak Goreng, Ini Respons Mendag Lutfi
Indonesia
Anak Buah Terlibat Dugaan Suap Minyak Goreng, Ini Respons Mendag Lutfi

Merespons hal tersebut, Menteri Perdagangan (Mendag) Muhammad Lutfi menegaskan Kementerian Perdagangan (Kemendag) tetap dan terus mendukung proses hukum yang dilakukan Kejaksaan Agung terkait dugaan gratifikasi atau suap pemberian izin penerbitan ekspor minyak goreng.

Pemilu Ditunda, Indeks Demokrasi Indonesia Bakal Jeblok
Indonesia
Pemilu Ditunda, Indeks Demokrasi Indonesia Bakal Jeblok

Keadaan demokrasi di Indonesia saat ini selayaknya sebuah rumah yang tengah mengalami banjir.

Rp 2 Triliun Anggaran Kemenag Direalokasi untuk Penanganan COVID-19
Indonesia
Rp 2 Triliun Anggaran Kemenag Direalokasi untuk Penanganan COVID-19

Indonesia terus berjuang mengatasi pandemi COVID-19. Seluruh upaya dikerahkan, termasuk dengan merealokasi sejumlah program dan anggaran.

Normalisasi Waduk Kesatrian Baru 80 Persen, Akhir Tahun Harusnya Selesai
Indonesia
Normalisasi Waduk Kesatrian Baru 80 Persen, Akhir Tahun Harusnya Selesai

Pengerjaan normalisasi Waduk Kesatriaan di Cilincing, Jakarta Utara, hampir rampung. Saat ini progresnya sudah mencapai 80 persen

Thomas Lembong Jadi Komisaris Utama PT Pembangunan Jaya Ancol
Indonesia
Thomas Lembong Jadi Komisaris Utama PT Pembangunan Jaya Ancol

Selain Thomas, terdapat sejumlah nama baru yang mengisi jajaran dewan direksi perusahaan, di antaranya Suparno, Wing Antariksa dan Budi Santoso.

BPOM Periksa Nasi Boks PSI Sebabkan 35 Orang Keracunan
Indonesia
BPOM Periksa Nasi Boks PSI Sebabkan 35 Orang Keracunan

BPOM turun tangan dengan memeriksa sampel nasi boks pemberian Partai Solidaritas Indonesia yang menyebabkan puluhan warga di Kampung Beting, Koja, Jakarta Utara keracunan.

Kebijakan Larang Ekspor Minyak Goreng Berimbas Buruk pada Petani Sawit
Indonesia
Kebijakan Larang Ekspor Minyak Goreng Berimbas Buruk pada Petani Sawit

Pemerintah Jokowi telah menetapkan larangan ekspor minyak goreng ke luar negeri guna mengatasi stabilisasi harga di Indonesia. Menyikapi hal tersebut, Pengamat Ekonomi dari Institute For Development of Economic and Finance (INDEF), Bhima Yudhistira Adhinegara mengatakan, bahwa langkah yang diambil pemerintah itu kurang tepat.

Erupsi Gunung Semeru, Pemerintah Minta Keselamatan Korban Jadi Prioritas
Indonesia
Erupsi Gunung Semeru, Pemerintah Minta Keselamatan Korban Jadi Prioritas

"Sesuai arahan Bapak Presiden, yang pertama harus diprioritaskan adalah keselamatan korban, terutama mereka yang cedera mereka yang sakit itu harus betul-betul mendapatkan perawatan yang maksimal,” kata Muhadjir Effendy

23 Desa di Cirebon Berpotensi Mengandung Migas
Indonesia
23 Desa di Cirebon Berpotensi Mengandung Migas

Dari tujuh kecamatan tersebut, ada 23 desa yang bakal disurvei lantaran diduga berpotensi mengandung migas.

KPK Tetapkan Bupati HSU Tersangka Pencucian Uang
Indonesia
KPK Tetapkan Bupati HSU Tersangka Pencucian Uang

Kali ini, ia ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU).