Wagub Riza Klaim Program Penanggulangan Banjir Jakarta Tinggal Eksekusi Foto udara aliran Sungai Ciliwung di kawasan Gedong, Pasar Rebo, Jakarta, Kamis (7/2/2019). ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A/pras.

MerahPutih.com - Banjir masih menghantui warga DKI tiap tahunnya, walaupun pemerintah daerah terus mengupayakan normalisasi sungai dan pembuatan sumur resapan. Tetapi di Ibu Kota ada 13 sungai yang pengelolaan di bawah kewenangan Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung Cisadane (BBWSCC) Kementerian PUPR.

Wakil Gubernur (Wagub) DKI, Ahmad Riza Patria menegaskan, semua program terkait pengendalian banjir dan penanganan banjir, sudah disusun perencanaannya oleh Dinas Sumver Daya Air (SDA) DKI Jakarta pada anggaran tahun 2022.

Baca Juga:

Kementerian PUPR Bangun Stasiun Pompa Ancol Sentiong untuk Kurangi Banjir Jakarta

Termasuk program normalisasi, naturalisasi, pembangunan tanggul polder, pembangunan waduk, dan pembuatan sumur resapan atau drainase vertikal, diklaim Wagub, dibicarakan dengan Kementerian PUPR.

Ia meyakinkan, jika semuanya program penanggulangan banjir, sudah disusun dengan baik oleh jajaran Pemprov DKI. Sehingga nantinya tinggal dilakukan eksekusi atau digarap.

"Semua sudah di susun mana prioritas tahapannya disesuaikan dengan perencanaan yang disesuaikan," ungkapnya.

Pemprov DKI, kata Wagub, telah menganggarkan uang sebesar Rp 120 miliar untuk pembuatan sumur resapan pada APBD 2022 mendatang demi pencegahan banjir.

"Jadi program yang ada, disepakati dan dipilih berapa besarnya, tentu ada prioritas-prioritas dan tahap-tahapannya," katanya.

Anggota Fraksi PDI Perjuangan DPRD DKI Jakarta Agustina Hermanto mendorong Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, mengerjakan proyek normalisasi sungai pada sisa masa jabatan.

"Walaupun terlambat karena selama empat tahun terakhir, Pemerintah Provinsi tidak melakukan sedikit pun normalisasi dan restorasi sungai. Kami mendorong agar ini dilaksanakan," kata Agustina di Gedung DPRD DKI.

Agustina meminta Pemprov DKI menambahkan anggaran untuk program normalisasi dan restorasi sungai Rp 1,2 triliun pada 2022, serta mengalihkan anggaran lain yang dinilai tidak jelas, seperti sumur resapan dialihkan untuk normalisasi.

"Program yang tidak jelas seperti sumur resapan kami rekomendasikan untuk dihapus dan anggaran dilimpahkan untuk normalisasi sungai," ujar dia.

Sementara itu, mengatasi perubahan iklim, Kementerian PUPR akan melanjutkan pembangunan tanggul pantai. Pada tahun 2014 ke tahun 2018, Kementerian PUPR telah membangun tanggul pantai dan tanggul sungai tahap awal sepanjang 4,83 kilometer.

Tahun 2014, pembangunan tanggul pantai Tahap I dilakukan di Pluit sepanjang 75 meter. Dilanjutkan tahun 2016-2018 pembangunan tahap II sepanjang 4,5 km terdiri dari dua paket. Paket 1 berlokasi di Kelurahan Muara Baru, Kecamatan Penjaringan sepanjang 2,3 km dan Paket 2 di Kelurahan Kali Baru, Kecamatan Cilincing dengan panjang tanggul 2,2 km.

Direktur Jenderal Sumber Daya Air Kementerian PUPR Jarot Widyoko mengatakan, berdasarkan kajian bersama Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, bahwa dari total 120 km rencana tanggul pantai sepanjang 46,2 km adalah tanggul kritis yang dibutuhkan segera dibangun.

"Dari 46,2 km rencana tanggul pantai, telah selesai dikerjakan sepanjang 13 km bersama Pemprov DKI dan sebagian dilaksanakan swasta, sisanya masih 33,2 km. Dari hasil perjanjian kerja sama (MoU) yang menjadi tanggung jawab Kementerian PUPR sepanjang 15,66 km, Pemprov DKI Jakarta 28,53 km, dan swasta 2,1 km," kata Jarot beberapa waktu lalu. (Asp)

Baca Juga:

Banjir Jakarta Diklaim Tidak Separah Daerah Lain di Pulau Jawa

Penulis : Asropih Asropih
LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Kapolri Perintahkan Kapolda Gerak Cepat Tindak Aksi Pungli dan Premanisme
Indonesia
Kapolri Perintahkan Kapolda Gerak Cepat Tindak Aksi Pungli dan Premanisme

Sigit mengajak masyarakat memanfaatkan aplikasi Dumas Presisi dan layanan Hotline 110 apabila menerima perlakuan meresahkan dari oknum-oknum masyarakat.

Pendaftaran CPNS Ditunda
Indonesia
Pendaftaran CPNS Ditunda

BKN masih menunggu usulan revisi penetapan kebutuhan (formasi) oleh beberapa instansi, sehingga jadwal pelaksanaan rekrutmen CPNS batal berlangsung pada akhir bulan ini.

Penyandang Disabiltas Kesulitan Dapat Vaksin karena Terkendala NIK
Indonesia
Penyandang Disabiltas Kesulitan Dapat Vaksin karena Terkendala NIK

Dari 30 juta penyandang disabilitas di Indonesia, ternyata masih banyak di antara mereka yang tidak memiliki Nomor Induk Penduduk (NIK). Akibatnya, mereka tidak bisa berkesempatan untuk mendapatkan vaksin COVID-19.

[Hoaks atau Fakta]: RS Wima Atlet Keluarkan Resep Obat COVID-19 Yang Bisa Digunakan di Rumah
Indonesia
[Hoaks atau Fakta]: RS Wima Atlet Keluarkan Resep Obat COVID-19 Yang Bisa Digunakan di Rumah

Informasi tersebut telah banyak beredar di sosial media, melalui kolom komentar cuitan dokter Efri Pulmo, beberapa orang memberikan kesaksian telah menerima informasi tersebut .

Deddy Corbuzier Hingga Ferdinand Hutahean Diminta Masukan Terkait UU ITE
Indonesia
Larangan Mudik Lebaran, Pemprov Jateng Siap Perketat Daerah Perbatasan
Indonesia
Larangan Mudik Lebaran, Pemprov Jateng Siap Perketat Daerah Perbatasan

Pekan ini akan rapatkan supaya nanti segera diputuskan

5 Ribu Kendaraan Diputarbalik Saat Masuk dan Keluar dari Jawa Barat
Indonesia
5 Ribu Kendaraan Diputarbalik Saat Masuk dan Keluar dari Jawa Barat

Sudah ada yang memerintah, enggak usah keluar.Enggak usah mudik

Bertemu Joe Biden, Jokowi Minta AS Bantu Indonesia Dalam Transisi Energi
Dunia
Bertemu Joe Biden, Jokowi Minta AS Bantu Indonesia Dalam Transisi Energi

Indonesia tertarik untuk menjadi bagian dari rantai pasok global di bidang kesehatan melalui pembangunan industri kesehatan Indonesia dan menyampaikan pentingnya memperkuat kerja sama ekonomi terutama dalam pengembangan ekonomi hijau.

Disparitas Penegakan Hukum Bikin Investor Hindari Indonesia
Indonesia
Disparitas Penegakan Hukum Bikin Investor Hindari Indonesia

Dalam beberapa ukuran persepsi korupsi di Indonesia, ada salah salah satu ukuran penilaian penurunan demokrasi yang dikontribusikan pada varieties of democracy. Yakni menggambarkan korupsi politik masih terjadi secara mendalam dalam sistem politik di Indonesia.

Gara-gara Menyalip Boat, Tekong Kapal Terancam Hukuman 5 Tahun Penjara
Indonesia
Gara-gara Menyalip Boat, Tekong Kapal Terancam Hukuman 5 Tahun Penjara

Kedua korban kecelakaan itu tewas akibat terjatuh lalu terseret arus di lokasi wisata Ekang Mangrove Park.