Wagub Riza Berharap DPRD DKI Tak Gunakan Hak Interpelasi Terkait Formula E Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria memberikan pernyataan pada awak media di Balai Kota Jakarta, Rabu (28/7/2021) malam. (ANTARA/Ricky Prayoga)

MerahPutih.com - Pemprov DKI Jakarta buka suara terkait polemik event Formula E hingga sejumlah anggota DPRD berbondong-bondong melakukan tanda tangan untuk menggulirkan Hak Interpelasi ke Gubernur Anies Baswedan.

Wakil Gubernur DKI Jakarta, Ahmad Riza Patria berharap rencana Hak Interpelasi Legislator Kebon Sirih urung dilakukan. Sebab, perihal hajatan mobil balap berenergi listrik itu bisa dibahas secara baik antar Eksekutif dan Legislatif DKI.

Baca Juga

Ajukan Hak Interpelasi Formula E, Ini Tahapan yang Harus Dijalani PSI

"Sebelum sampai interpelasi, mudah-mudahan tidak ada interpelasi, kita bisa dialog, bisa diskusi," ucap Riza di Balai Kota DKI, Jakarta Pusat, Rabu (18/8) malam.

Ketua DPD Gerindra DKI ini berjanji, pihaknya bakal menjelaskan secara terbuka dan transparan ihwal perhelatan mobil balap Formula E. Untuk itu dirinya meminta DPRD urungkan niatnya mencecar Anies dalam gunakan Hak Interpelasi.

"Semua bisa ditanyakan secara terbuka, secara transparan," tutur orang nomor dua di DKI ini.

Wakil Gubernur DKI Ahmad Riza Patria saat diwawancarai awak media di Balai Kota Jakarta, Selasa (10/8). ANTARA/Dewa Ketut Sudiarta Wiguna
Wakil Gubernur DKI Ahmad Riza Patria saat diwawancarai awak media di Balai Kota Jakarta, Selasa (10/8). ANTARA/Dewa Ketut Sudiarta Wiguna

Riza pun mengakui, jika anggota Parlemen Kebon Sirih mempunyai hak untuk menggunakan Hak Interpelasi guna menanyakan secara jelas dan rinci perihal Formula E.

Namun bila Hak Interpelasi benar-benar digunakan oleh DPRD, kata Riza, Pemprov DKI bakal menjelaskan dengan gamblang soal Formula E itu.

"Ya itu kan hak setiap DPRD menggunakan haknya dan kami akan menjelaskan," pungkasnya.

Untuk diketahui, hingga saat ini sudah ada 15 anggota DPRD DKI yang menandatangani persetujuan Hak Interpelasi kepada Gubernur Anies Baswedan ihwal pagelaran Formula E.

Mereka yang menggulirkan Hak Interpelasi ialah delapan anggota Fraksi PSI DPRD DKI dan 7 lainnya dari Fraksi PDI Perjuangan.

Mengacu pada Peraturan DPRD DKI Jakarta Nomor 1 tahun 2014 tentang Tata Tertib DPRD DKI Jakarta, hak interpelasi dapat direalisasikan paling sedikit diusulkan oleh 15 anggota DPRD. Kemudian, usulan tersebut harus disampaikan lebih dari satu fraksi.

"Pengajuan hak interpelasi ini merupakan sikap partai yang sudah dibahas secara mendalam dalam 2 tahun terakhir baik dari urgensi maupun dari prioritas anggaran. Ini masih langkah awal dan kita akan tunggu kelanjutannya," ujar Ketua Dewan Pimpinan PSI DKI Michael Victor Sianipar. (Asp)

Baca Juga

PSI Gulirkan Hak Interpelasi ke Anies yang Ngotot Gelar Formula E

Penulis : Asropih Asropih
LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Pria Ngaku Polisi dan Aniaya Perawat Terancam 2 Tahun Penjara
Indonesia
Pria Ngaku Polisi dan Aniaya Perawat Terancam 2 Tahun Penjara

Penangkapan tersangka dilakukan Tim Polrestabes Palembang di rumahnya wilayah Kayu Agung, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Jumat (16/4) malam, tanpa perlawanan.

Surabaya Masuk PPKM Level 1
Indonesia
Surabaya Masuk PPKM Level 1

Kota Surabaya satu di antara lima daerah di Jawa Timur masuk Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 1.

Selama Natal dan Tahun Baru 2022, KRL Beroperasi Mulai Pukul 04.00 WIB
Indonesia
Selama Natal dan Tahun Baru 2022, KRL Beroperasi Mulai Pukul 04.00 WIB

Pertama adalah pengguna KRL harus sudah divaksinasi COVID-19 scan barcode

Puan di Depan Kader PDIP Boyolali: Jangan Ikut Ambil Keputusan Sendiri, Itu Sesat
Indonesia
Puan di Depan Kader PDIP Boyolali: Jangan Ikut Ambil Keputusan Sendiri, Itu Sesat

“Kita tunggu perintah ketua umum mau dibawa kemana 2024. Jangan ikut-ikutan ambil keputusan sendiri sendiri. Itu bikin sesat, bikin terpecah belah. Semua orang ingin kita terpecah belah dan kalah,” ungkapnya.

Kunker ke Sulsel, Kapolri Sidak Kampung Tangguh Balla Ewako
Indonesia
Kunker ke Sulsel, Kapolri Sidak Kampung Tangguh Balla Ewako

Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo melakukan kunjungan kerja (kunker) ke Sulawesi Selatan (Sulsel) terkait penanganan Pandemi COVID-19.

DPR Minta Pemerintah Investigasi Vaksin Kosong Siswa SD di Sumut
Indonesia
DPR Minta Pemerintah Investigasi Vaksin Kosong Siswa SD di Sumut

Anggota Komisi IX DPR RI, Netty Prasetiyani Aher meminta kejadian tersebut segera diinvestigasi agar diketahui apa sebenarnya yang terjadi.

Pengalaman Empat Srikandi Unpad Selamatkan Gibran yang Hilang di Gunung Guntur
Indonesia
Pengalaman Empat Srikandi Unpad Selamatkan Gibran yang Hilang di Gunung Guntur

Gunung Guntur, Garut, salah satu gunung api besar di Jawa Barat, memiliki medan yang tak mudah diarungi para pendaki.

 Relaksasi Berbagai Sektor di Jakarta Dorong Pertumbuhan Ekonomi Nasional
Indonesia
Relaksasi Berbagai Sektor di Jakarta Dorong Pertumbuhan Ekonomi Nasional

Salah satu pelonggaran yang diberikan yaitu bekerja dari kantor atau work from office (WFO) sektor non-esensial ditambah dari 50 persen menjadi 75 persen. Aturan tersebut tertuang dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri) Nomor 57 Tahun 2021 tentang PPKM Level 3,2 dan 1 di Jawa dan Bali.

Tim DVI Polri Telah Dapat Data Ante Mortem 2 WNA Korban Kebakaran Lapas
Indonesia
Tim DVI Polri Telah Dapat Data Ante Mortem 2 WNA Korban Kebakaran Lapas

Kementerian terkait akan terus berkoordinasi untuk mengurus dua warga negara asing (WNA) yang menjadi korban kebakaran tersebut.

Kereta Api Baru Cilacap - Yogyakarta Dioperasikan Mulai 2 Juli
Indonesia
Kereta Api Baru Cilacap - Yogyakarta Dioperasikan Mulai 2 Juli

PT Kereta Api Indonesia (Persero) akan meluncurkan kereta api baru yaitu KA Nusa Tembini relasi Cilacap - Yogyakarta PP.