Wagub Riza Akui Biaya Pembangunan Jakarta Lebih Mahal Dibandingkan IKN Wakil Gubernur DKI Ahmad Riza Patria diwawancarai awak media di Balai Kota Jakarta, Jumat (15/7/2022). ANTARA/Dewa Ketut Sudiarta Wiguna

MerahPutih.com - Wakil Gubernur DKI Jakarta, Ahmad Riza Patria menanggapi pernyataan Menteri PUPR, Basuki Hadimuljono yang mengatakan biaya untuk membangun Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara lebih murah dibandingkan membenahi Jakarta

Riza menuturkan, biaya pembangunan antara Jakarta dengan Kalimantan Timur jelas berbeda. Sebab, harga tanah di DKI lebih mahal dibanding daerah lain.

Baca Juga

Daya Beli Menurun, Penduduk Miskin di DKI Jakarta Bertambah 3.750 Orang

"Memang di Jakarta ini kan kotanya sudah jadi. Harga tanahnya lebih mahal. Pasti, kalau bangun di Jakarta dibandingkan di Kalimantan, ya jauh. Harga tanahnya sudah berbeda. Harga materialnya juga sudah berbeda. Cost-nya jauh lebih mahal," ujar Riza di Balai Kota DKI, Jakarta Pusat, Jumat (15/7).

Baca Juga

Wagub DKI Jawab Rencana DPRD Bentuk Pansus Perubahan 22 Nama Jalan di Jakarta

Ketua DPD Gerindra DKI ini beranggapan, proses pembenahan suatu kota yang sudah terbangun dengan infrastruktur lengkap bisa menyebabkan harga tanah mahal. Sehingga, biaya pembenahan masalah perkotaan yang membutuhkan pembebasan lahan ikut membengkak.

"Kamu bikin jalan di Jakarta dan Kalimantan, ya berbeda dong. Kamu bikin jembatan di Surabaya sama di daerah lain, tentu yang itu berbeda harganya," paparnya.

Maka dari itu, menurut dia, tidak bisa disamakan antara pembangunan di Jakarta dengan Kalimantan. Sebab tanah di DKI sudah harga tinggi dengan segala macam infrastrukturnya.

"Kalau lebih mahal, relatif apa dulu yang dibangun. Kalian mau bangun jalan, bangun gedung, bangun industri. Semua ada satuannya. Berapa harga satuan di Jakarta dan di Kalimantan. Ada plus minusnya," tutupnya. (Asp)

Baca Juga

Wagub Jelaskan Beda Sikap Pemprov DKI soal Pencabutan Izin ACT dan Holywings

Penulis : Asropih Asropih
LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Polri Ungkap Penyebab Kebakaran di Ruangan Baintelkam
Indonesia
Polri Ungkap Penyebab Kebakaran di Ruangan Baintelkam

Penyebab kebakaran di ruang Baintelkam itu diakibatkan oleh gangguan yang dialami dua baterai UPS (uninterruptible power supply).

Anggota DPRD DKI Minta Anies Gratiskan Transportasi Publik di Jakarta
Indonesia
Anggota DPRD DKI Minta Anies Gratiskan Transportasi Publik di Jakarta

Lukmanul Hakim meminta kepada Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan untuk menggratiskan biaya transportasi publik

Polres Klaten Tangkap Perempuan Jual Bayi Secara Online
Indonesia
Polres Klaten Tangkap Perempuan Jual Bayi Secara Online

Polres Klaten, Jawa Tengah menangkap Lia yang menjual bayi secara online.

Chip dan QR Code untuk Pantau Keaslian Pelat Kendaraan
Indonesia
Chip dan QR Code untuk Pantau Keaslian Pelat Kendaraan

Korps Lalu Lintas Polri memantangkan pemasangan chip dan QR code pada plat nomor kendaraan bermotor.

KPK Tahan Mardani Maming
Indonesia
KPK Tahan Mardani Maming

KPK langsung menahan mantan Bupati Tanah Bumbu Mardani H Maming.

Koalisi Masyarakat Sipil Duga Ada Pelanggaran Prosedur Penanganan Kerusuhan Kanjuruhan
Indonesia
Koalisi Masyarakat Sipil Duga Ada Pelanggaran Prosedur Penanganan Kerusuhan Kanjuruhan

Tim Pencari Fakta Koalisi Masyarakat Sipil menemukan sejumlah informasi saat tragedi Kanjuruhan yang menewaskam 131 orang dan ratusan lainnya luka-luka.

DPRD Minta Pemprov DKI Kaji Usulan Perubahan Nama JIS ke MH Thamrin
Indonesia
DPRD Minta Pemprov DKI Kaji Usulan Perubahan Nama JIS ke MH Thamrin

"Itu bagian dari aspirasi masyarakat, Pemprov harus merespon, sudah sepatutnya untuk melakukan pembicaraan dan pengkajian," papar Syarif

Disparekraf DKI Terbitkan Aturan Kapasitas Penonton Konser Hanya 70 Persen
Indonesia
Disparekraf DKI Terbitkan Aturan Kapasitas Penonton Konser Hanya 70 Persen

Agar tak terjadi penonton terlalu berdesak-desakan hingga pingsan, kapasitas penonton hanya 70 persen dan dibatasi sampai pukul 24.00 malam.

Bawaslu Libatkan Kelompok Disabilitas jadi Pengawas Pemilu 2024
Indonesia
Bawaslu Libatkan Kelompok Disabilitas jadi Pengawas Pemilu 2024

Bawaslu melibatkan kelompok disabilitas sebagai bagian dari pengawas Pemilu. Bawaslu akan membuat surat edaran terkait pelibatan disabilitas dalam pengawasan pemilu.

Pemerintah Harus Hentikan Kemasan Gunakan Cemaran seperti Obat Sirop
Indonesia
Pemerintah Harus Hentikan Kemasan Gunakan Cemaran seperti Obat Sirop

Cemaran etilen glikol dan dietilen glikol pada obat sirop diyakini jadi sumber utama penyakit gangguan ginjal pada anak.