Wagub Jabar Perintahkan Satgas dan Disdik Pantau Prokes Saat PTM PTM. (Foto: Humas Kota Bandung)

MerahPutih.com - Satgas COVID-19 dan Dinas Pendidikan di Jawa Barat diingatkan untuk terus memantau dan mendampingi pelaksanaan pembelajaran tatap muka. Sehingga penegakan protokol kesehatan bisa terus diawasi dan dilaksanakan pada saat sekolah tatap muka di masa pandemi COVID-19.

"Pelaksanaan PTM tingkat SMA/SMK harus mempertimbangkan kondisi wilayah secara epidemologis. Sehingga, Dinas Kesehatan dan Satgas harus terus melakukan pemantauan dan pendamping pelaksanaan PTM," kata Wakil Gubernur (Wagub) Jawa Barat (Jabar) Uu Ruzhanul Ulum.

Baca Juga:

UGM Gelar PTM, Pemilik Indekos Mahasiswa Harus Meminta Surat Bebas COVID-19

Uu mengatakan, PTM dilaksanakan dengan sejumlah ketentuan yang ketat. Mulai dari jumlah siswa dan waktu belajar dibatasi, tata tertib sekolah harus sesuai dengan Adaptasi Kebiasaan Baru (AKB), sampai pengawasan dari Satgas Penanganan COVID-19 setempat.

"Sekolah dan orang tua siswa wajib melakukan protokol kesehatan dari siswa berangkat, di dalam sekolah, sampai pulang ke rumah," katanya.

Selain itu, Uu mendorong para pengajar untuk membuat bahan ajar yang menarik bagi peserta didik. Tujuannya untuk meningkatkan minat belajar peserta didik meski ada sejumlah penyesuaian dalam pola pengajaran selama pandemi COVID-19.

PTM.(Foto: Humas Kota Bandung)
PTM.(Foto: Humas Kota Bandung)

Ia mengatakan, pengalaman dalam melaksanakan PJJ (pembelajaran jarak jauh) selama lebih dari satu setengah tahun di masa pandemi, bisa dijadikan bahan evaluasi untuk menentukan pola-pola terbaik dalam mewujudkan proses belajar-mengajar yang tepat.

"Misalnya ini (hari ini) materi bagian A, kelompok A ini yang di luar (daring) juga belajar A. Minggu depan kelompok B yang ini (daring) juga ikut belajar. Jadi tidak stagnan," imbuhnya.

Uu meninjau pelaksanaan pembelajaran tatap muka (PTM) secara terbatas di SMA Negeri 10, SMA Negeri 4, dan SMA Negeri 5 Kota Tasikmalaya. Berdasarkan hasil peninjauan, PTM di tiga sekolah itu berlangsung dengan menerapkan protokol kesehatan (prokes) yang ketat dan sesuai dengan aturan pemerintah, seperti jumlah siswa dibatasi dan sarana prasarana penunjang prokes. (Imanha/Jawa Barat)

Baca Juga:

Baru 40 Persen Daerah Gelar PTM

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Pencurian Data Bank Indonesia Terus Berlanjut, Pakar: Ransomware Conti Sangat Berbahaya
Indonesia
Pencurian Data Bank Indonesia Terus Berlanjut, Pakar: Ransomware Conti Sangat Berbahaya

Unggahan data Bank Indonesia yang sebelumnya ukurannya 487 megabita, kemudian naik menjadi 44 gigabita, 130 gigabita, hingga Minggu bertambah lagi menjadi 228 gigabita.

Kini, Pendaftaran Hak Atas Tanah dan Rumah Wajib Lampirkan Kepersertaan BPJS Kesehatan
Indonesia
Kini, Pendaftaran Hak Atas Tanah dan Rumah Wajib Lampirkan Kepersertaan BPJS Kesehatan

Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) merupakan bagian dari Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) yang diselenggarakan denganmekanisme asuransi kesehatan sosial yang bersifat wajib.

Jokowi Ungkap 22 Negara Telah Setop Ekspor Pangan Akibat Konflik Ukraina
Indonesia
Jokowi Ungkap 22 Negara Telah Setop Ekspor Pangan Akibat Konflik Ukraina

Puluhan negara tersebut menghentikan ekspor komoditas pangannya untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri.

Alasan Pemprov DKI Keluarkan Aturan Ganjil Genap di Tempat Wisata
Indonesia
Alasan Pemprov DKI Keluarkan Aturan Ganjil Genap di Tempat Wisata

Pemprov DKI Jakarta memberlakukan sistem ganjil genap di tempat pariwisata pada Jumat, Sabtu dan Minggu.

Hak Cuti Tahunan ASN Ditambah Jika Tidak Diberikan Cuti Bersama Lebaran
Indonesia
Hak Cuti Tahunan ASN Ditambah Jika Tidak Diberikan Cuti Bersama Lebaran

ASN juga diperbolehkan mengajukan cuti pada saat sebelum atau sesudah periode hari libur nasional dan cuti bersama.

Pembelian Minyak Goreng Curah Pakai PeduliLindungi, Sosialisasi Dimulai Senin Besok
Indonesia
Pembelian Minyak Goreng Curah Pakai PeduliLindungi, Sosialisasi Dimulai Senin Besok

Pemerintah resmi mengubah sistem pembelian minyak goreng curah rakyat (MGCR) yaitu saat ini harus menggunakan aplikasi PeduliLindungi.

Menag Ajak Warga Takbiran Virtual Bareng Jokowi-Ma'ruf Amin
Indonesia
Menag Ajak Warga Takbiran Virtual Bareng Jokowi-Ma'ruf Amin

Mari gemakan takbir, agungkan Asma Allah Yang Mahabesar dan Mahakuasa

[HOAKS atau FAKTA]: Orangtua Harus Pastikan Anaknya Berusia 6,5 Tahun Sebelum Daftar SD
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Orangtua Harus Pastikan Anaknya Berusia 6,5 Tahun Sebelum Daftar SD

Beredar informasi di media sosial Facebook yang menyebut orangtua harus memastikan anaknya berusia 6,5 tahun sebelum mendaftar masuk Sekolah Dasar (SD).

Kapolri Sebut TNI Jadi 'Tandem' Utama Hentikan Kasus COVID-19
Indonesia
Kapolri Sebut TNI Jadi 'Tandem' Utama Hentikan Kasus COVID-19

TNI selalu setia menjadi garda terdepan untuk menjaga kedaulatan dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia

Muhadjir: Jangan Bayangkan Tidak Punya Kartu BPJS Pelayanan Ditolak
Indonesia
Muhadjir: Jangan Bayangkan Tidak Punya Kartu BPJS Pelayanan Ditolak

Muhadjir pun meminta kepada masyarakat terutama yang tidak mampu untuk tidak khawatir karena pemerintah akan menjamin iuran BPJS Kesehatan.