Wagub DKI Tegaskan RS Jangan Tetapkan Harga Rapid Test Lebih Rp150 Ribu Sejumlah santri Pondok Quran Masjid Kurir Langit saat mengikuti tes cepat secara massal sebelum masuk asrama di Barru, Senin (6/7/2020) ANTARA/HO

MerahPutih.com - Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria menanggapi harga rapid test yang ditetapkan pemerintah pusat senilai Rp150 ribu. Menurutnya, kebijakan yang diputuskan pusat akan menjadi bagian aturan pemerintah daerah (pemda).

"Pemerintah itu ya satu. Pemerintah pusat, pemerintah daerah, pemerintah kota, kabupaten, semua kesatuan yang tak terpisahkan," kata Riza Patria di Jakarta, Jumat (10/7).

Baca Juga:

Rapid Test Dipatok Harga Rp150 Ribu, Warga Mengeluh

Hanya saja, politikus Gerindra ini berpesan kepada rumah sakit (RS) swasta di Jakarta agar memberikan tarif yang wajar atau murah bagi masyarakat yang ingin menggelar rapid test.

"Yang penting bagi kami bahwa rapid test harus murah, jangan di masa sulit seperti ini justru ada pihak-pihak yang mengambil keuntungan," jelasnya.

Rapid Test COVID-19. Foto: ANTARA
Rapid Test COVID-19. Foto: ANTARA

Riza Patria menyayangkan jika ada RS yang mematok harga mahal di atas tarif yang sudah diputuskan Kementerian Kesehatan (Kemenkes) RI sebesar Rp150 ribu.

"Mohon maaf, jangan ada RS yang memberlakukan rapid test, PCR atau apa pun namanya dengan harga yang tinggi," ungkapnya.

Baca Juga:

Pengamat: Rapid Test Jangan Dijadikan Lahan Bisnis

Kementerian Kesehatan (Kemenkes) telah menerbitkan Surat Edaran (SE) Nomor HK.02.02/I/2875/2020 mengenai batasan tarif rapid test antibodi untuk COVID-19.

Dalam suratnya, Kemenkes mematok tarif tertinggi rapid test corona senilai Rp150 ribu. Surat ini ditetapkan pada 6 Juli 2020 lalu dan ditandatangani Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan Kemenkes Bambang Wibowo.

Adapun SE ini dimaksudkan guna memberikan kepastian harga bagi masyarakat dan pemberi layanan pemeriksaan rapid test. (Asp)

Baca Juga:

Usai Rapid Test di Bandara Soetta, Maria Pauline Lumowa Diserahkan ke Bareskrim

Kanal