Wagub DKI Tegaskan Pemberlakukan Kembali SIKM Ada di Tangan Anies Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria di Balai Kota Jakarta. (ANTARA/Livia Kristianti)

MerahPutih.com - Pemprov DKI Jakarta belum memutuskan apakah kembali menerapkan Surat Izin Masuk Jakarta (SIKM) bagi warga yang masuk dan keluar ibu kota seiring kebijakan larangan mudik lebaran 2021.

"Terkait SIKM, nanti kita akan merumuskan apakah nanti setelah tanggal 5 habis PPKM Mikro," ujar Wakil Gubernur DKI, Ahmad Riza Patria di Balai Kota DKI, Jakarta Pusat, Senin (29/3).

Baca Juga

Mudik Dilarang, Pemprov DKI Berlakukan Kembali SIKM?

Politisi Partai Gerindra itu menyampaikan, nasib aturan SIKM itu nantinya akan diputuskan oleh Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan sejalan dengan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).

"Selanjutnya akan kita rumuskan diperlukan atau tidak SIKM atau upaya apa yang nanti akan diambil Pemprov DKI Jakarta atau pemerintah lainnya," urainya

Petugas gabungan memeriksa pengendara yang akan masuk ke wilayah DKI Jakarta di kawasan perbatasan Bekasi-Karawang, Jawa Barat, Jumat (29/5/2020). Berdasarkan data Dishub Provinsi DKI Jakarta per Rabu (27/5) malam, sebanyak 6.364 kendaraan telah diputar balik karena mencoba masuk wilayah Jakarta tanpa memiliki Surat Izin Keluar-Masuk (SIKM) di masa arus balik Lebaran 2020. ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja/aww.
Petugas gabungan memeriksa pengendara yang akan masuk ke wilayah DKI Jakarta di kawasan perbatasan Bekasi-Karawang, Jawa Barat, Jumat (29/5/2020). Berdasarkan data Dishub Provinsi DKI Jakarta per Rabu (27/5) malam, sebanyak 6.364 kendaraan telah diputar balik karena mencoba masuk wilayah Jakarta tanpa memiliki Surat Izin Keluar-Masuk (SIKM) di masa arus balik Lebaran 2020. ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja/aww.

Menurut Riza, adanya aturan yang dilakukan Anies berdasarkan hasil evaluasi dari pelaksaan sebelumnya dan juga hasil masukan para ahli, epidemiologi. Tentunya juga ada koordinasi daerah lain, termasuk pemerintah pusat.

"Prinsipnya Jakarta sebelum memutuskan selalu melibatkan para ahli, pakar, Forkopimda, termasuk dengar masukan dari warga dan kritiknya. kita jadikan satu pertimbangan masukan itu," ucapnya.

Dalam memutuskan kebijakan, ucap Riza, pihaknya akan menampung masukan dan kritikan dari pemerintah. Sehingga aturan yang dikeluarkan nanti tidak ada yang dirugikan.

"Kita jadikan satu pertimbangan masukan itu," pungkas Riza. (Asp)

Baca Juga

Tak Ada SIKM, Penumpang Menuju Jakarta Wajib Tunjukkan Surat Bebas COVID-19

Penulis : Asropih Asropih
LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Nama Fadli Zon hingga Jusuf Kalla Muncul di Sidang Eks Panitera PN Jakut Rohadi
Indonesia
Nama Fadli Zon hingga Jusuf Kalla Muncul di Sidang Eks Panitera PN Jakut Rohadi

Nama mantan Wakil Ketua DPR Fadli Zon hingga mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla muncul dalam sidang lanjutan perkara dugaan suap, gratifikasi, dan TPPU dengan terdakwa Rohadi.

Buruh Yakin Dilibatkan Penuh dalam RUU Cipta Kerja
Indonesia
Buruh Yakin Dilibatkan Penuh dalam RUU Cipta Kerja

Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) percaya Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) bakal menyerap aspirasi buruh soal RUU Cipta Kerja.

Eks Direktur Transjakarta Ditangkap Saat Akan Berobat ke Rumah Sakit
Indonesia
Eks Direktur Transjakarta Ditangkap Saat Akan Berobat ke Rumah Sakit

Kasus Donny mencuat setelah dirinya ditunjuk menjadi Dirut Transjakarta

PSI Kritik Anies Soal Revitalisasi JPO Sudirman Tanpa Atap
Indonesia
PSI Kritik Anies Soal Revitalisasi JPO Sudirman Tanpa Atap

Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta mengkritik Pemprov yang akan merevitalisasi JPO Sudirman dengan tanpa atap.

Dituding Nepotisme Benih Lobster, Edhy Prabowo Siap Diaudit
Indonesia
Dituding Nepotisme Benih Lobster, Edhy Prabowo Siap Diaudit

Edhy mengajak masyarakat mengawasi proses pemberian izin

Tetap Waras Bagi Jurnalis: Kelola Youtube Hingga Bisnis Herbal
Indonesia
Tetap Waras Bagi Jurnalis: Kelola Youtube Hingga Bisnis Herbal

merahputih.com berinisiasi mencanangkan kampanye Satgas Waras

Ekonomi Indonesia Minus, DPR Peringatkan Tanda-Tanda Resesi
Indonesia
Ekonomi Indonesia Minus, DPR Peringatkan Tanda-Tanda Resesi

Jika sampai terjadi kontraksi di kuartal III, Indonesia akan mengalami resesi ekonomi

Respon KPK Terdakwa Korupsi Alih Fungsi Hutan Suheri Terta Hirup Udara Bebas
Indonesia
Respon KPK Terdakwa Korupsi Alih Fungsi Hutan Suheri Terta Hirup Udara Bebas

Dakwaan KPK terhadap terdakwa Suheri Terta sudah tepat

Polisi Diminta Cermati Potensi Ancaman terorisme di Tengah Pandemi COVID-19
Indonesia
Polisi Diminta Cermati Potensi Ancaman terorisme di Tengah Pandemi COVID-19

Karena bisa saja, kelompok terorisme ini akan memanfaatkan situasi untuk melancarkan aksinya