Wagub DKI: Tarik Rem Darurat Kewenangan Pemerintah Pusat Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria saat meninjau pelaksanaan vaksinasi massa pada salah satu pusat perbelanjaan di Slipi Jaya, Jakarta Barat (11/6). (ANTARA/HO-Humas Pemprov DKI Jakarta)

MerahPutih.com - Pemprov DKI Jakarta menjelaskan kebijakan tarik rem darurat bukan lagi tanggung jawab pemerintah daerah melainkan Pemerintah Pusat.

Wakil Gubernur DKI, Ahmad Riza Patria menerangkan, bahwa sekarang ini Pemda DKI bakal mengikuti semua aturan yang diterapkan oleh Pempus.

Baca Juga

Pimpinan DPRD Tak Setuju DKI Tarik Rem Darurat, Pajak Drop

"Dulu kewenangannya ada di daerah. sekarang kewenangan ada di pusat. Sekarang sudah ada aturan," ucap Riza di Jakarta.

Riza bilang, semua kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) diatur oleh Pemerintah Pusat, dimaksudkan agar memudahkan koordinasi dan penanganan COVID-19 dapat berjalan singkron.

"Harmonisasi dan kerja sama yang baik seluruh daerah terutama sejawa Bali," papar pria kelahiran Banjarmasin, Kalimantan ini.

Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria di Balai Kota Jakarta. (ANTARA/Livia Kristianti)
Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria di Balai Kota Jakarta. (ANTARA/Livia Kristianti)

Riza mengungkapkan, sejak adanya PPKM semuanya dikooordinasikan lewat Pempus dan menurutnya hal itu berjalan sangat baik.

Sehingga, kata dia, antara daerah bisa saling menolong dan dapat bersinergi dengan baik.

"Jadi sekali lagi PPKM Mikro ini adalah kebijakan yang baik ada koordinasi yang baik antara pemeirntah daerah," pungkasnya. (Asp)

Baca Juga

Dear Pak Anies, Segera Tarik Rem Darurat

Penulis : Asropih Asropih
LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Sidang Dugaan Pelanggaran Etik Ketua KPK Firli Bahuri Dilanjut Pekan Depan
Indonesia
Sidang Dugaan Pelanggaran Etik Ketua KPK Firli Bahuri Dilanjut Pekan Depan

Dewas KPK bakal menggelar sidang lanjutan dugaan pelanggaran etik Ketua KPK Firli Bahuri pada Selasa (8/9) pekan depan.

5 Wilayah di Jawa Barat Masuk Zona Merah COVID-19
Indonesia
5 Wilayah di Jawa Barat Masuk Zona Merah COVID-19

"Untuk daerah yang zona merah di Jabar pada pekan ini adalah Kota Bogor, Kota Depok, Kabupaten Bekasi, Kota Cirebon, dan Kabupaten Cirebon," kata Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil

Keterisian Tempat Tidur Pasien COVID-19 Kota Tangerang Capai 73 Persen
Indonesia
Keterisian Tempat Tidur Pasien COVID-19 Kota Tangerang Capai 73 Persen

Tempat tidur bagi pasien COVID-19 di 31 rumah sakit di Kota Tangerang, Banten sudah terisi sekitar 73,06 persen.

Update COVID-19 Kamis (22/10): Bertambah 4.432, Kasus Positif COVID-19 Capai 377.541
Indonesia
Update COVID-19 Kamis (22/10): Bertambah 4.432, Kasus Positif COVID-19 Capai 377.541

Pada periode 21-22 Oktober 2020, ada 102 pasien COVID-19 yang tutup usia

Update Kasus Corona DKI Rabu (30/9): 74.368 Positif, 60.320 Sembuh
Indonesia
Update Kasus Corona DKI Rabu (30/9): 74.368 Positif, 60.320 Sembuh

Untuk jumlah kasus konfirmasi secara total di Jakarta sampai hari ini sebanyak 74.368 kasus.

Ahli Polda Metro: Asal Bukti Kuat, Saksi yang Belum Diperiksa Bisa Jadi Tersangka
Indonesia
Ahli Polda Metro: Asal Bukti Kuat, Saksi yang Belum Diperiksa Bisa Jadi Tersangka

"Sebetulnya. bicara tentang saksi itu selalu dalam dua kualitas. Satu saksi korban dan dua saksi yang melihat, mendengar atau mengetahui sendiri tindak pidana," kata Eva.

KAJ Minta Gereja Hentikan Seluruh Peribadatan Langsung
Indonesia
KAJ Minta Gereja Hentikan Seluruh Peribadatan Langsung

KAJ akan selalu memantau perkembangan dan akan menginformasikan waktu untuk memulai kembali pelaksanaan misa offline

Kasat Sabhara yang Bersitegang dengan Kapolres Blitar Ditarik ke Polda Jatim
Indonesia
Kasat Sabhara yang Bersitegang dengan Kapolres Blitar Ditarik ke Polda Jatim

Kini, kasus itu tengah diusut oleh Bidang Propam Polda Jatim

Di Solo, Tidak Ada Nakes Terpapar COVID-19 Usai Divaksin
Indonesia
Di Solo, Tidak Ada Nakes Terpapar COVID-19 Usai Divaksin

Data per tanggal 27 Januari sebanyak 8.058 nakes dari 10.725 nakes yang sudah terdata

DPR Ingin Garuda Indonesia Diselamatkan
Indonesia
DPR Ingin Garuda Indonesia Diselamatkan

DPR sepakat untuk mempertahankan Garuda Indonesia sebagai maskapai penerbangan nasional atau national flag carrier agar tetap terbang melayani perjalanan masyarakat ke daerah maupun luar negeri.