Wagub DKI tak Takut Pembahasan APBD di Puncak Jadi Klaster Baru COVID-19 Wagub DKI Jakarta, Ahmad Riza Patria. Foto: MP/Asropih

MerahPutih.com - Pemprov DKI Jakarta tak khawatir adanya kasus COVID-19 dari klaster pembahasan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran-Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUPA-PPAS) Perubahan APBD Tahun Anggaran 2020 yang digelar Legislatif dan Eksekutif di Grand Cempaka Resort Puncak, Bogor, Jawa Barat, pada Rabu (21/10) kemarin.

Wakil Gubernur DKI Jakarta, Ahmad Riza Patria beralasan, karena tidak semua anggota Dewan Parlemen Kebon Sirih turut hadir dalam kegiatan pembahasan APBD DKI 2020 itu.

Apalagi pembelaan Riza, setiap rapat per komisi DPRD melaksanakan rapat APBD di beda-beda ruangan di hotel milik Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) PT Jakarta Tourisindo itu.

Baca Juga

Akibat Pandemi COVID-19, APBD DKI Alami Kontraksi 46 Persen

"Oh gak (takut ada klaster COVID-19), kan gak semua anggota DPRD. Gak sampe 800 kayanya sih. Lagian kan tiap komisi beda-beda tempat," terang Riza di Jakarta, Kamis (22/10).

Riza menerangkan, pilihnya Hotel Grand Cempaka karena tempatnya lebih terbuka, apalagi lokasinya berada di Jalan Raya Puncak Kabupaten Bogor.

Menurut dia, sirkulasi udara menjadi lebih baik dibandingkan di ruangan gedung DPRD. Hal ini menurutnya bisa mencegah penularan COVID-19.

Suasana rapat Komisi B DPRD DKI Jakarta dalam pembahasan dan pendalaman terhadap rancangan Kebijakan Umum Perubahan APBD (KUPA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) perubahan APBD Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2020 di Ruang Rapat Grand Cempaka Cipayung Bogor (Jalan Puncak Pass Km 17 Cipayung Mega Mendung Bogor), Rabu (21/10/2020). ANTARA/H0-Komisi B DPRD)
Suasana rapat Komisi B DPRD DKI Jakarta dalam pembahasan dan pendalaman terhadap rancangan Kebijakan Umum Perubahan APBD (KUPA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) perubahan APBD Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2020 di Ruang Rapat Grand Cempaka Cipayung Bogor (Jalan Puncak Pass Km 17 Cipayung Mega Mendung Bogor), Rabu (21/10/2020). ANTARA/H0-Komisi B DPRD)

Ketua DPD Gerindra DKI ini juga mengaku bila Hotel Grand Cempaka Resort itu juga kerap dijadikan kegiatan rapat oleh pejabat di lingkungan DKI.

"Karena mencari tempat yang lebih terbuka, kemudian kedua biasa rapat-rapat, itu kan punya kita. Grand Cempaka itu kan biasa digunakan. Untuk rapat-rapat," papar dia.

Pemilihan rapat pembahasan APBD DKI di Puncak Bogor komentar pedas berbagai pihak. Pasalnya pembahasan APBD di luar kota disinyalir melanggar Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2018.

Dalam PP Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota harus dilaksankan di gedung DPRD. Regulasi itu jelas tertuang dalam pasal 91.

Pasal 91 ayat (1) Rapat DPRD dilaksanakan di dalam gedung DPRD, ayat (2) Dalam hal rapat DPRD tidak dapat dilaksanakan di dalam gedung DPRD, pelaksanaan rapat DPRD di luar gedung DPRD harus memperhatikan efisiensi dan efektivitas serta disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.

Baca Juga

Pimpinan DPRD DKI Sebut Rapat APBD di Puncak Tak Salahi Aturan

Kemudian ayat (3) Rapat paripurna hanya dilaksanakan di luar gedung DPRD apabila terjadi kondisi kahar.

"Pembahasan di luar kota jelas indikasi PP no 12 tahun 2018 ya itu di pasal 91. Itu jelas melanggar PP tersebut," terang Sekretaris Jenderal Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra), Misbah Hasan di Jakarta, Rabu (21/10) kemarin. (Asp)

Penulis : Asropih Asropih
LAINNYA DARI MERAH PUTIH
COVID-19 di AS Capai 1.678.843 Kasus, Angka Kematian Hampir 100 Ribu
Dunia
COVID-19 di AS Capai 1.678.843 Kasus, Angka Kematian Hampir 100 Ribu

Jumlah kematian juga naik sebanyak 770 menjadi 99.031 kematian.

 Haris Azhar Minta Polri Umumkan Pelaku Lapangan Kasus Novel Baswedan
Indonesia
Haris Azhar Minta Polri Umumkan Pelaku Lapangan Kasus Novel Baswedan

"Menurut saya yang diumumkan pelaku-pelaku lapangan saja, karena pemeriksaan terakhir dari tim khusus yang bentukan masyarakat sipil itu cuma bisa sampe ke pelaku lapangan," kata Haris

Wuhan Mulai Perlonggar Akses Keluar-Masuk
Dunia
Wuhan Mulai Perlonggar Akses Keluar-Masuk

Penduduk setempat hanya perlu menunjukkan kartu keterangan sehat melalui ponsel berikut dokumen pengesahan dari atasan mereka di kantor.

Megathrust Mentawai Patah, Ahli Prediksi Gempa dan Tsunami 10 Meter di Sumbar
Indonesia
Megathrust Mentawai Patah, Ahli Prediksi Gempa dan Tsunami 10 Meter di Sumbar

"20 sampai 30 menit kemudian disusul gelombang tsunami di Kota Padang setinggi enam hingga 10 meter dengan jarak dua hingga lima kilometer," ujarnya

PKS Yakin Nurmansjah Lubis Terpilih Gantikan Sandiaga Uno
Indonesia
PKS Yakin Nurmansjah Lubis Terpilih Gantikan Sandiaga Uno

Ada dua orang yang menjadi cawagub DKI, yakni Nurmansjah Lubis dan Ahmad Riza Patria.

Ma'ruf Amin Ngaku Tahu Ledakan di Monas dari Media
Indonesia
Ma'ruf Amin Ngaku Tahu Ledakan di Monas dari Media

Ledakan di kawasan Monas yang terjadi Selasa pagi sekitar pukul 07.00 WIB menyebabkan dua orang terluka

Perantau di Jabar Bisa Peroleh Bantuan Sosial, Ini Syaratnya
Indonesia
Perantau di Jabar Bisa Peroleh Bantuan Sosial, Ini Syaratnya

Jabar sudah menyalurkan lebih dari 900.000 paket bansos provinsi bagi warga terdampak COVID-19.

 Dinilai Tak Punya Prestasi Apa-Apa, PA 212 Ogah Dukung Gibran di Pilwalkot Solo
Indonesia
Dinilai Tak Punya Prestasi Apa-Apa, PA 212 Ogah Dukung Gibran di Pilwalkot Solo

"Akan tetapi kami juga punya hak untuk tidak memilih Gibran karena buat kami sangat minim prestasi dan pengalaman," jelas Novel

TAI 'Teriak' Atas Matinya Wadah Seni di Surabaya
Indonesia
TAI 'Teriak' Atas Matinya Wadah Seni di Surabaya

Terkesan dibunuh secara pelan-pelan

Libur Idul Adha, Aktivitas Penumpang Transportasi Umum Meningkat
Indonesia
Libur Idul Adha, Aktivitas Penumpang Transportasi Umum Meningkat

Juru Bicara Kemenhub Adita Irawati menuturkan pihaknya telah memprediksi akan terjadi peningkatan penumpang pada hari Raya Qurban tersebut karena jatuh pada Jumat (31/7)