Wagub DKI Tak Masalah Kantornya Digeruduk Pegawai Ambulans Ilustrasi -Dua orang tenaga kesehatan memeriksa mobil ambulans yang akan masuk ke RSD Wisma Atlet Kemayoran. ANTARA FOTO/Rivan Awal Lingga/

Merahputih.com - Pemprov DKI Jakarta tak melarang aksi unjuk rasa sejumlah pegawai Ambulance Gawat Darurat (AGD) Dinas Kesehatan (Dikes) DKI di Balai Kota DKI, pada Kamis (22/10).

Wakil Gubernur (Wagub) DKI Ahmad Riza Patria mengatakan pegawai di Pemprov DKI memiliki kesempatan yang sama untuk menyampaikan aspirasi. Penyampaian aspirasi dan melaksanakan demonstrasi telah dijamin dan dilindungi konstitusi dan UU.

Baca Juga:

DPRD Dukung Anies Bongkar Rumah Pinggir Sungai Atasi Banjir

"Jadi demonstrasi bukan tidak boleh itu pilihan yang terakhir sejauh bisa dilakukan secara persuasif itu lebih baik," jelas Riza di Jakarta, Kamis (22/10).

Sebaiknya permasalahan tersebut disampaikan tidak dengan cara demonstrasi, melainkan dengan cara berkirim surat, atau berdialog secara baik-baik.

"Silakan disampaikan secara baik-baik mungkin melalui surat-menyurat melalui audiensi tatap muka ketemu silahkan ya," ungkap Riza.

Riza pun memperkenankan agar pihak terkait berkirim surat atau menyampaikan keluhannya secara langsung kepada Pemda DKI.

Riza sendiri pun belum mengetahui duduk permasalahan yang terjadi. Termasuk apakah benar ada korban yang Pemutisan Hubungan Kerja (PHK) baru sekedar wacana.

"Saya belum tahu masalah sebenarnya persisnya apa ya apakah betul sudah di-phk atau belum mau di baru rencana dan bagaimana apa sebabnya," paparnya.

Unjuk rasa pegawa AGD di Balai Kota DKI Jalan, Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, pada Kamis (22/10). (Foto: MP/Asropih)

Lebih jauh, Pemprov DKI akan mendiskusikan dan mencari tahu persoalan yang terjadi sebenarnya. Setelah itu, Riza berjanji akan mencarikan solusi dari masalah tersebut.

"Semua masukkan dan informasi kita akan kumpulkan nanti kita akan cek kembali dan kita lakukan evaluasi kemudian nanti kita akan ambil rekomendasi yang terbaik," ucap dia.

Seperti diketahui, Sejumlah pegawai Ambulance Gawat Darurat (AGD) dari Dinas Kesehatan (Dinkes) DKI menggelar aksi unjuk rasa di Balai Kota DKI, Jakarta Pusat, pada Kamis (22/10).

Kehadiran mereka itu untuk menyampaikan kekecewaan terhadap manajemen Dinkes DKI yang memecat 3 pegawai AGD secara sepihak.

"Kami menolak sistem manajemen yang secara sepihak memecat pegawai AGD Dinas Kesehatan DKI. Ada tiga orang yang di-PHK," ujar Pengurus AGD bidang Advokasi, Abdul Adjis ketika diwawancarai di lokasi.

Abdul meminta, Gubenur Anies Baswedan sebaiknya memperhatikan kinerja Dinkes DKI. Sebab, menurutnya, manajemen Dinkes yang mengurus AGD tidak transparansi memberikan informasi.

Menurut Abdul, mereka yang telah di-PHK tak pernah melanggar aturan yang ada. Tapi lantaran mereka tak ingin menandatangani surat 'Fakta Integritas', 3 pegawai itu malah di PHK.

"Kami dianggap membantah perintah pimpinan. Padahal kami tidak menandatangani Pakta Integritas. Hanya itu saja, dijadikan sebagai alasa mem-PHK kami," papar dia.

Baca Juga:

[HOAKS atau FAKTA]: Viral Orang Mirip Anies Berendam di Sungai Sampah

Abdul juga menambahkan, ada sebanyak 72 pegawai AGD Dinkes DKI Jakarta terancam dipecat gegara enggan menandatangani 'Fakta Integritas' itu.

Pakta Integritas tersebut berisi pernyataan manajemen yang dinilai dapat sewenang-wenang memperkerjakan pegawai AGD. "Hanya karena mereka tidak mau menandatangani surat Fakta Integritas, ada 72 orang yang terandam bakal di-PHK," tuturnya. (Asp)

Penulis : Asropih Asropih
LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Wamenkes Sebut Vaksinasi Tak Bikin Seseorang Kebal Virus
Indonesia
Wamenkes Sebut Vaksinasi Tak Bikin Seseorang Kebal Virus

Dante mengingatkan bagi mereka yang sudah divaksin agat jangan lupa untuk tetap menjalankan protokol kesehatan berupa 3M

Belasan Jalur Tikus di Banten Bakal Ditutup Cegah Pemudik Menuju ke Sumatera
Indonesia
Belasan Jalur Tikus di Banten Bakal Ditutup Cegah Pemudik Menuju ke Sumatera

Gerbang tol Cikupa dan exit tol Merak juga jadi bagian yang disekat

KPK Kumpulkan 7 Kepala Daerah di Solo Raya, Ingatkan soal Tindak Pidana Korupsi
Indonesia
KPK Kumpulkan 7 Kepala Daerah di Solo Raya, Ingatkan soal Tindak Pidana Korupsi

“KPK mendorong tata kelola di pemerintah daerah terutama di bidang perencanaan dan anggaran, bidang pengadaan barang dan jasa, manajemen dan pengawasan ASN serta lainnya agar lebih baik," ujar Alexander

[HOAKS atau FAKTA]: Anies Terima Uang Korupsi Rp100 Miliar dari Saham Bir
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Anies Terima Uang Korupsi Rp100 Miliar dari Saham Bir

"Terebongkarrrr..!! Korupsi 100 Miliar Miras DKI Ternyata Anis Baswedan Gunakan untuk Hal Ini"

Pimpinan DPR Nilai Pemerintah Perlu Memasukkan Revisi UU ITE ke Prolegnas 2021
Indonesia
Pimpinan DPR Nilai Pemerintah Perlu Memasukkan Revisi UU ITE ke Prolegnas 2021

Selain itu, penerapan pasal oleh Aparat Penegak Hukum (APH) yang belum tepat di lapangan dan berdampak sosial

Arab Saudi Cabut Larangan Penerbangan Internasional 31 Maret
Indonesia
Arab Saudi Cabut Larangan Penerbangan Internasional 31 Maret

Otoritas di Arab Saudi pada 21 Desember 2020 menutup perbatasan

Via WhatsApp, Lowongan Kerja Khusus Warga Ber-KTP Surabaya Hoaks
Indonesia
Via WhatsApp, Lowongan Kerja Khusus Warga Ber-KTP Surabaya Hoaks

Baru-baru ini beredar pesan berantai atau broadcast di grup WhatsApp terkait rekrutmen pekerjaan untuk warga ber-KTP Surabaya melalui pendaftaran di RT masing-masing.

 [HOAKS atau FAKTA]: Tes Corona di Bandara Soetta Dimintai Duit Rp550 Ribu
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Tes Corona di Bandara Soetta Dimintai Duit Rp550 Ribu

“Adapun penumpang yang domestik mereka harus tes di luar bandara, artinya dari rumah sakit,” kata Anas.

Pemerintah Harus Tunda Kenaikan Tarif Tol Cipularang
Indonesia
[Hoaks atau Fakta]: Sejumlah Negara Buang Jazad Korban COVID-19 ke Laut
Indonesia
[Hoaks atau Fakta]: Sejumlah Negara Buang Jazad Korban COVID-19 ke Laut

“Beberapa Negara membuang mayat orang yang terinfeksi COVID-19 ke lautan semua berhenti untuk makan makanan laut ini benar-benar tindakan menjijikan dan konyol,"