Wagub DKI Sebut Tersendatnya Normalisasi Sungai Akibat Mafia Tanah Wakil Gubernur DKI, Ahmad Riza Patria. Foto: MP/Asropih

MerahPutih.com - Pemprov DKI Jakarta mengakui jika pelaksanaan program normalisasi sungai di ibu kota tersendat karena persoalan sengketa tanah dalam pembebasan lahan. Padahal, normalisasi ini penting untuk mengatasi banjir Jakarta.

"Terkait pembebasan lahan normalisasi karena terkait masalah sengketa lahan, masalah tanah, kepemilikan dan sebagainya juga mafia-mafia tanah," ujar Wakil Gubernur DKI, Ahmad Riza Patria di Balai Kota DKI, Jakarta Pusat, Selasa (9/3).

Baca Juga

Diduga Terlibat Mafia Tanah, Oknum Pengacara Ditangkap

Menurut Riza, persoalan mafia tanah ini menjadi pekerjaan rumah terberat Pemerintah DKI. Sebab masalah ini terjadi bukan hanya dalam pembelian program Rumah DP 0 Rupiah saja yang kini tersangdung korupsi di KPK.

Sebelumnya, Pemprov DKI merencanakan terdapat 13 sungai yang harus dilakukan normalisasi. Namun, program tersebut nyatanya hingga kini tersendat.

"Emang di Jakarta ini banyak sekali masalah sengketa tanah lahan dan mafia-mafia tanah," papar dia.

Wakil Gubernur DKI, Ahmad Riza Patria. Foto: MP/Asropih
Wakil Gubernur DKI, Ahmad Riza Patria. Foto: MP/Asropih

Maka dari itu, kata dia, perlunya kerjasama yang baik antar Pemprov DKI, Badan Pertanahan Nasional (BPN) dan Polri untuk dapat memberantas mafia tanah.

"Dan memberikan hak kepada masyarakat yang memiliki tanah dengan baik," tuturnya.

Lantas, politisi senior Gerindra ini pun setuju dengan aturan Presiden Jokowi yang memerintahkan Kapolri Listyo Sigit Prabowo untuk menuntaskan persoalan ini. Sebab, masalah mafia tanah ini tidak hanya ada di DKI tapi juga di seluruh Indonesia.

"Yang disampaikan pak jokowi bahwa memerintahkan ke kapolri pak sigit untuk memberantas mafia tanah," tutupnya. (Asp)

Baca Juga

Wagub DKI Akui Mafia Tanah Sudah Lama Ada di Jakarta

Penulis : Asropih Asropih
LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Kepung Balkot Surabaya, Warga: Di Madura Tidak Ada Corona yang Ada Markona
Indonesia
Kepung Balkot Surabaya, Warga: Di Madura Tidak Ada Corona yang Ada Markona

'Hentikan penyekatan yang diskriminatif', 'Wali Kota Surabaya harus minta maaf ke pada warga Madura', 'Di Madura gak ada corona yang ada markona'

Berkas Perkara Asabri Tahap 1 Dilimpahkan ke JPU
Indonesia
Berkas Perkara Asabri Tahap 1 Dilimpahkan ke JPU

Jaksa Penyidik Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung melimpahkan berkas perkara tahap 1 sembilan tersangka kasus dugaan korupsi Asabri ke Jaksa Penuntut Umum (JPU).

Andi Mallarangeng: Jokowi Biarkan Moeldoko Rebut Demokrat
Indonesia
Andi Mallarangeng: Jokowi Biarkan Moeldoko Rebut Demokrat

Presiden Jokowi diyakini telah mengetahui Moeldoko ingin merebut kekuasaan Partai Demokrat dari tangan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

BTN Salurkan Rp 433,78 Miliar Bansos di Juni-Juli 2021
Indonesia
BTN Salurkan Rp 433,78 Miliar Bansos di Juni-Juli 2021

Jika dihitung sejak awal 2021 hingga 15 Juli 2021, perseroan telah menyalurkan program sembako mencapai Rp 1,05 triliun. Sedangkan, untuk PKH, dana bantuan yang sudah disalurkan Rp 531,19 miliar.

Buwas Tegaskan Pramuka Terus Bertekad dan Berbakti Tanpa Pamrih
Indonesia
Buwas Tegaskan Pramuka Terus Bertekad dan Berbakti Tanpa Pamrih

Peringatan Hari Pramuka Tahun 2021 mengangkat tema "Pramuka Berbakti Tanpa Henti Dalam Memasuki Adaptasi Kebiasaan Baru Dengan Kedisiplinan dan Kepedulian Nasional"

Anggota KPU Viryan Aziz Mengaku Positif COVID-19
Indonesia
Anggota KPU Viryan Aziz Mengaku Positif COVID-19

Viryan juga menginformasikan kondisinya saat ini

Alasan Firli Tak Mau Hadiri Debat karena Hindari Polemik
Indonesia
Alasan Firli Tak Mau Hadiri Debat karena Hindari Polemik

Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri tak memenuhi debat terbuka tes wawasan kebangsaan (TWK) yang diselenggarakan Koalisi Masyarakat Sipil Antikorupsi.

Ini Kata Wagub Ariza Menanggapi Masuknya Varian Baru COVID-19 ke Jakarta
Indonesia
Ini Kata Wagub Ariza Menanggapi Masuknya Varian Baru COVID-19 ke Jakarta

DKI Jakarta meminta kepada warganya untuk waspada tekait sudah masuknya kasus varian baru COVID-19 di ibu kota.

14 Tahanan KPK Terkonfirmasi Positif COVID-19
Indonesia
14 Tahanan KPK Terkonfirmasi Positif COVID-19

Sebanyak 14 tahanan yang mendekam di Rumah Tahanan (Rutan) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, terkonfirmasi positif COVID-19.

Polda Metro Segera Luncurkan Aplikasi e-AVIS Permudah Warga Buat SIM
Indonesia
Polda Metro Segera Luncurkan Aplikasi e-AVIS Permudah Warga Buat SIM

Polda Metro Jaya segera meluncurkan aplikasi bernama Electronic Audio Visual Integrated System (e-AVIS).