Wagub DKI Sebut Lurah Duri Kepa Sudah Dicopot Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria saat memberikan pernyataan di Balai Kota Jakarta, Senin (1/11/2021). (ANTARA/Ricky Prayoga)

MerahPutih.com - Lurah Duri Kepa, Jakarta Barat Marhali dipastikan telah dibebastugaskan imbas dari dugaan penipuan peminjaman uang sebesar Rp 264,5 juta kepada warga Kota Tangerang.

Hal tersebut disampaikan langsung oleh Wakil Gubernur (Wagub) DKI Jakarta Ahmad Riza Patria di Balai Kota DKI, Jakarta Pusat, Senin (1/11) siang.

"Iya Lurah (Duri Kepa) sudah dicopot," ucap Riza menyakini.

Baca Juga:

Imbas Dugaan Penipuan Rp 264 Juta, Lurah dan Bendahara Duri Kepa Dibebastugaskan

Saat ini, Lurah Lurah Duri Marhali dan Bendahara Kelurahan Duri Kepa Devi Ambarsari tengah menjalani pemeriksaan oleh Inspektorat Provinsi DKI Jakarta, untuk mendalami perkara tersebut.

"Nanti dalam proses penyidikan," ucap mantan anggota DPR RI Fraksi Gerindra ini.

Sementara itu, Wali Kota Jakarta Barat Yani Purwoko mengatakan, setelah dipecat kedua bawahannya tersebut kini bertugas menjadi staf di Pemerintah Kota (Pemkot) Jakarta Barat.

"Ya Lurah dan Bendahara, itu nanti kita lakukan pembinaan di bagian pemerintahan," pungkas Yani.

Lurah Duri Kepa Marhali saat ditemui di kantornya, Kamis (28/10/2021) (ANTARA / Walda)
Lurah Duri Kepa Marhali saat ditemui di kantornya, Kamis (28/10/2021) (ANTARA / Walda)

Untuk diketahui, kasus dugaan penipuan peminjaman uang Lurah Duri Kepa sebesar Rp 264,5 juta menyeruak, setelah muncul surat somasi korban warga Kota Tangerang berinisial SK.

SK mengaku pernah dua kali melayangkan somasi kepada Kelurahan Duri Kepa untuk menagih utang sebesar Rp 264,5 juta.

Somasi pertama dilayangkan dan ditandatangani pada 6 Oktober 2021. Terdapat lima poin dalam somasi yang langsung ditujukan kepada Lurah Duri Kepa Marhali.

Salah satu poin yang terdapat dalam somasi itu, SK menagih piutangnya kepada Kelurahan Duri Kepa.

"Kami mensommier/memperingatkan saudara (pihak Kelurahan Duri Kepa), agar segera melaksanakan kewajiban saudara atas utang-utang tersebut kepada klien (SK) kami dalam waktu tujuh hari sejak surat somasi ini saudara terima," kata kuasa hukum SK, Akung Kurnia, dalam surat somasi yang tersebar.

Baca Juga:

DPRD Duga Ada Penyelewengan Anggaran hingga Kelurahan Duri Kepa Berutang

Pihak Kelurahan Duri Kepa kemudian mengirim jawaban atas somasi itu pada 13 Oktober 2021. Jawaban atas somasi itu ditandatangani langsung oleh Lurah Marhali.

Ada tiga poin yang ditulis pada jawaban atas somasi. Poin pertama, disebutkan bahwa pihak kelurahan tidak menerima bukti rekening koran dari SK. Marhali juga menyatakan Kelurahan Duri Kepa tidak memiliki utang ke SK.

Setelah menerima jawaban somasi yang pertama, SK kembali geram dan mengirim somasi kedua yang ditujukan lagi kepada Marhali pada 12 Oktober 2021.

Sayangnya, Kelurahan Duri Kepa tak pernah menjawab somasi kedua hingga saat ini. Hingga akhirnya SK melaporkan kasus dugaan penipuan dan penggelapan dana yang dilakukan Kelurahan Duri Kepa ini ke Polres Metro Tangerang Kota setelah pinjaman itu tak dikembalikan. (Asp)

Baca Juga:

Wagub DKI Dukung Penghapusan Syarat Tes PCR Penumpang Pesawat

Penulis : Asropih Asropih
LAINNYA DARI MERAH PUTIH
[Hoaks atau Fakta]: Anak di Jepang Bebas Tugas Sekolah Hingga Kelas IV SD
Indonesia
[Hoaks atau Fakta]: Anak di Jepang Bebas Tugas Sekolah Hingga Kelas IV SD

Mengutip dari Wikipedia dan Insider, pendidikan di Taman Kanak-Kanak tidak wajib untuk diikuti anak-anak Jepang.

Viral Buku SD "Ganjar Tidak Pernah Bersyukur", Ini Kata Penerbit Tiga Serangkai
Indonesia
Viral Buku SD "Ganjar Tidak Pernah Bersyukur", Ini Kata Penerbit Tiga Serangkai

Jagat maya dihebohkan dengan viralnya soal pelajaran Agama Islam siswa SD yang memuat "Ganjar Tidak Pernah Bersyukur".

Caketum Kadin Dukung Program Vaksinasi Gotong-Royong
Indonesia
Caketum Kadin Dukung Program Vaksinasi Gotong-Royong

Saat ini 22.736 perusahaan telah mengikuti program vaksinasi gotong-royong

Fatia KontraS Sebut Siapkan Berbagai Data Hadapi Luhut di Pengadilan
Indonesia
Fatia KontraS Sebut Siapkan Berbagai Data Hadapi Luhut di Pengadilan

Fatia diperiksa sebagai terlapor terkait dugaan kasus pencemaran nama baik terhadap Menkomarves Luhut Binsar Panjaitan.

Artidjo Alkostar Dimakamkan di Kampung Halamannya
Indonesia
Artidjo Alkostar Dimakamkan di Kampung Halamannya

Almarhum anggota Dewan Pengawas (Dewas) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Artidjo Alkostar direncanakan dimakamkan di kampung halamannya, Situbondo, Jawa Timur

Survei: Mayoritas Masyarakat Nilai Kinerja Pemerintahan Jokowi Baik
Indonesia
Survei: Mayoritas Masyarakat Nilai Kinerja Pemerintahan Jokowi Baik

Hasil survei dari lembaga Survei dan Polling Indonesia menunjukkan mayoritas masyarakat menilai kinerja pemerintah Presiden Joko Widodo saat ini baik.

Kasus Samin Tan, KPK Garap Bos Lintas Usaha Beyond Energi
Indonesia
Kasus Samin Tan, KPK Garap Bos Lintas Usaha Beyond Energi

Perkara yang menjerat Samin Tan merupakan pengembangan Operasi Tangkap Tangan (OTT) pada 13 Juli 2018 di Jakarta

Tes Keperawanan TNI Bakal Jadi Bahan Pertanyaan DPR ke Andika Perkasa
Indonesia
Tes Keperawanan TNI Bakal Jadi Bahan Pertanyaan DPR ke Andika Perkasa

Pengalaman dan rekam Andika akan mampu mengemban tugas sebagai Panglima TNI. Jenderal Andika cukup banyak melakukan terobosan yang bisa membawa angin segar bagi organisasi TNI ke depannya.

Politisi Senayan Minta Pemerintah Tinjau Ulang Larangan Mudik
Indonesia
Politisi Senayan Minta Pemerintah Tinjau Ulang Larangan Mudik

Secara ekonomi jelasnya, mudik mendorong tingkat konsumsi rumah tangga lantaran akan banyak sektor ikutan yang terdampak.

Pemerintah Nyatakan Kebebasan Pers di Indonesia Lebih Baik daripada Polandia Serta Indi
Indonesia
Pemerintah Nyatakan Kebebasan Pers di Indonesia Lebih Baik daripada Polandia Serta Indi

Kemenkominfo telah menjalin komunikasi yang erat bersama Dewan Pers