Wagub DKI Sebut KPK Salah Alamat Periksa Anies dalam Korupsi Rumah DP 0 Rupiah Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria di Balai Kota Jakarta. (ANTARA/Livia Kristianti)

MerahPutih.com - Wakil Gubernur DKI, Ahmad Riza Patria menyebut Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) salah alamat jika memeriksa Anies BAswedan terkait korupsi mark up lahan program Rumah DP 0 Rupiah.

Menurutnya, kalau pucuk pemerintahan Jakarta dimintai keterangan oleh KPK terkait kasus tersebut diyakni akan mengganggu kinerja di birokrasi DKI.

Baca Juga

Komisi B Panggil Petinggi Sarana Jaya, Tanyakan Nasib Rumah DP 0 Rupiah

"Saya kira tidak sejauh itu. Kalau semua urusan BUMN kemudian Menteri BUMN dipanggil, urusan BUMD kemudian gubernur wagub dipanggil ya gak bisa kerja kita semua," terang Riza di Balai Kota DKI, Jakarta Pusat, Senin (15/3) malam.

Meski demikian, lanjut Riza, pihaknya bakal menyerahkan semua kewenangan kepada lembaga anti rasuah itu dan menghormati apapun keputusannya nanti.

"Jadi saya kira KPK sangat profesional sangat mengerti tau siapa yang harus ditanya, yang harus diklarifikasi, yang harus dipanggil," terang politikus Gerindra ini.

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan (Foto: MP/Asropih)
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan (Foto: MP/Asropih)

Diberitakan sebelumnya, KPK membuka peluang memanggil Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan dalam penyidikan kasus dugaan korupsi pembelian tanah di Munjul, Pondok Ranggon, Cipayung, Jakarta Timur, yang diperuntukkan untuk program Rumah DP 0 Rupiah.

Menurut Plt Juru Bicara KPK, Ali Fikri, keterangan saksi dibutuhkan untuk memperjelas konstruksi ihwal kasus tersebut.

"Saya kira siapa pun saksi itu yang melihat, yang merasakan, kemudian yang mengetahui peristiwa ini kan tentu nanti beberapa saksi sudah diperiksa kemarin. Tentu nanti dari situ akan dikembangkan lebih lanjut siapa saksi-saksi berikutnya yang nanti akan dipanggil," ujar Ali Fikri pada awak media, Senin (15/2). (Asp)

Baca Juga

KPK Buka Peluang Panggil Anies Baswedan Terkait Kasus Korupsi Lahan

Penulis : Asropih Asropih
LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Rizieq Shihab Tak Larang Pendukung Geruduk Sidang di PN Jaktim
Indonesia
Rizieq Shihab Tak Larang Pendukung Geruduk Sidang di PN Jaktim

Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Timur (Jaktim) akan kembali menggelar sidang terdakwa Rizieq Shihab atas perkara kasus karantina kesehatan.

Sejoli Bomber Gereja Katedral Belum Setahun Jadi Suami Istri
Indonesia
Sejoli Bomber Gereja Katedral Belum Setahun Jadi Suami Istri

Identitas laki-laki tersebut diketahui L sementara yang wanita YSF

Penjelasan Imigrasi soal Kedatangan 20 TKA Tiongkok ke Makassar
Indonesia
Penjelasan Imigrasi soal Kedatangan 20 TKA Tiongkok ke Makassar

Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM mengklaim 20 Tenaga Kerja Asing (TKA) asal China masuk ke Indonesia sebelum masa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat.

Awak KRI Nanggala 402 Diduga Sempat Hendak Selamatkan Diri saat Kondisi Darurat
Indonesia
Awak KRI Nanggala 402 Diduga Sempat Hendak Selamatkan Diri saat Kondisi Darurat

Escape suit MK11 menjadi salah satu barang milik KRI Nanggala 402 yang ditemukan oleh ROV (remote operation vehicle) MV Swift Rescue dari Singapura.

DPR Kebut Paripurna RUU Cipta Kerja, Demokrat: Mematikan Kepercayaan Masyarakat
Indonesia
DPR Kebut Paripurna RUU Cipta Kerja, Demokrat: Mematikan Kepercayaan Masyarakat

Pelaksanaan rapat paripurna tidak seharusnya dipercepat

Salah Satu Oknum TNI Perusak Mapolsek Ciracas Siap Disidang Militer
Indonesia
Salah Satu Oknum TNI Perusak Mapolsek Ciracas Siap Disidang Militer

Penyidik telah mendapatkan sejumlah bukti tambahan

Mabes Polri Gandeng Kominfo Usut Peretasan 10 Situs Lembaga Pemerintah
Indonesia
Mabes Polri Gandeng Kominfo Usut Peretasan 10 Situs Lembaga Pemerintah

“Ya dikoordinasikan ke kementerian tersebut,” kata Kadiv Humas Polri, Irjen Argo Yuwono kepada wartawan, Selasa (14/9).

Pengadilan Tipikor Jakarta Gelar Sidang Perdana Kasus Dugaan Korupsi Asabri
Indonesia
Pengadilan Tipikor Jakarta Gelar Sidang Perdana Kasus Dugaan Korupsi Asabri

Komposisinya tiga Hakim Karir Tipikor dan dua Hakim Ad Hoc Tipikor

 Pemprov DKI Segera Rampungkan Kelebihan Bayar Rp6,5 Miliar Alat Damkar
Indonesia
Pemprov DKI Segera Rampungkan Kelebihan Bayar Rp6,5 Miliar Alat Damkar

Berdasarkan laporan keuangan Pemprov DKI tahun 2019, BPK melaporkan ada empat paket pengadaan yang pembayarannya melebih nilai uang yang seharusnya disetorkan.

 154 Pelamar CPNS Solo Tidak Hadir Saat SKD, Panitia Langsung Coret
Indonesia
154 Pelamar CPNS Solo Tidak Hadir Saat SKD, Panitia Langsung Coret

Perbandingan formasi dan pelamar pada CPNS tahun ini sebanyak 1:48 orang sehingga cukup ketat. Seleksi ketat ada pada formasi tenaga kesehatan (nakes), kemudian tenaga teknis.