Wagub DKI: Perda Penanganan COVID-19 Buat Aparat Lebih Berani Tindak Pelanggar PSBB Wagub DKI Jakarta Ahmad Riza Patria. (Foto: MP/Istimewa)

MerahPutih.com - Pemprov DKI Jakarta bersama DPRD DKI menggelar Rapat Paripurna tentang Rencana Peraturan Daerah (Raperda) Penanganan COVID-19 di gedung DPRD DKI pada Rabu (23/9). Raperda itu perlu dibahas karena saat ini penanganan corona di DKI hanya memiliki payung hukum peraturan gubernur (pergub).

Aturan itu Pergub 88 Tahun 2020 tentang pelaksanaan PSBB dan penanganan COVID-19, dan Pergub 79 Tahun 2020 tentang penerapan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan. Kekuatan hukum pergub berada di bawah Perda, sehingga dengan adanya perda, penanganan COVID memiliki payung hukum yang lebih kuat.

Baca Juga

Lima Tujuan Pemprov DKI Bentuk Perda Penanganan COVID-19

Wakil Gubernur DKI Jakarta, Ahmad Riza Patria mengatakan, dengan hadirnya Perda diharapkan dapat lebih komprehensif dalam melaksanakan kebijakan penanganan PSBB, termasuk masalah sanksi.

"Ada ketentuan dalam peraturan perundang-undangan bahwa Pergub atau kepgub tidak bisa mengatur sanksi pidana. Mudah-mudahan melalui Perda ini memungkinkan sehingga aparat hukum dapat menindaklanjuti temuan-temuan yang ada di lapangan,” jelas Riza.

Wagub DKI Jakarta Ahmad Riza Patria. (Foto: MP/Istimewa)
Wagub DKI Jakarta Ahmad Riza Patria. (Foto: MP/Istimewa)

Raperda pencegahan COVID-19 mengatur tentang tanggung jawab dan wewenang Pemprov DKI, hak dan kewajiban warga serta larangannya, pelaksanaan PSBB, peningkatan layanan kesehatan, pemanfaatan teknologi informasi, kemitraan, dan kolaborasi, pemulihan ekonomi, perlindungan dan jaminan sosial, penyesuaian tata kerja pemerintah dan pelayanan publik, pemantauan, evaluasi dan pelaporan, pendanaan, serta ketentuan pidana.

Seiring berjalannya waktu penanganan penyebaran COVID-19, tidak dapat dilepaskan dari upaya pemulihan ekonomi dan perlindungan sosial. Hal itu karena dampak pandemi COVID-19 telah menurunkan berbagai aktivitas dan kegiatan sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat yang membahayakan pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan sosial, dan peradaban budaya masyarakat Jakarta.

Baca Juga

Wagub DKI: Operasi Yustisi Turunkan Penyebaran COVID-19 Sebesar 20 Persen

"Pemprov DKI memandang perlu untuk segera mengambil satu kesatuan kebijakan yang lebih strategis, terintegrasi, dan terencana dalam rangka penanganan COVID-19 yang secara efektif dan efisien mampu menjawab kebutuhan atas penanggulangan dan pemulihan ekonomi," ungkap Riza. (Asp)

Penulis : Asropih Asropih
LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Moeldoko Bocorkan Alasan Jokowi Pilih Komjen Listyo Jadi Kapolri
Indonesia
Moeldoko Bocorkan Alasan Jokowi Pilih Komjen Listyo Jadi Kapolri

Moeldoko memastikan bahwa dalam memilih nama calon Kapolri, Presiden telah membuat penilaian secara luas, baik dari jarak dekat, jarak jauh, penilaian keseharian, hingga pengalaman-pengalaman empiris calon.

 Demokrasi Indonesia Alami Resesi
Indonesia
Demokrasi Indonesia Alami Resesi

kemunduran demokrasi di Indonesia dapat dimaknai sebagai sebuah proses yang secara perlahan-lahan terjadi sampai akhirnya nilai-nilai dan praktik demokrasi memudar dan tidak lagi ditemukan dalam sistem pemerintahan dan tata kelola politik.

Cakupan Vaksinasi COVID-19 Jabar Baru 17,61 Persen
Indonesia
Cakupan Vaksinasi COVID-19 Jabar Baru 17,61 Persen

Cakupan vaksinasi COVID-19 di Jawa Barat (Jabar) perlu diperluas dan dipercepat.

Kemenag Sebut Pancasila Bukan untuk Gantikan Agama
Indonesia
Kemenag Sebut Pancasila Bukan untuk Gantikan Agama

"Pancasila bukan untuk meminggirkan dan menggantikan kedudukan agama yang dijunjung tinggi dalam perikehidupan bangsa dan masyarakat kita," tegas Sekretaris Ditjen Bimas Islam, M. Fuad Nasar

Gibran Bikin Program Vaksin Gratis, Ini Syaratnya
Indonesia
Gibran Bikin Program Vaksin Gratis, Ini Syaratnya

"Kami membuat program baru berupa antarkan dua lansia vaksin di faskes, yang mengantarkan akan mendapatkan reward vaksin gratis," kata Ning dalam konferensi pers di Balai Kota, Jumat (4/6).

KPK Dalami Aliran Suap ke Pejabat Kemensos Lewat Komisaris PT RPI
Indonesia
KPK Dalami Aliran Suap ke Pejabat Kemensos Lewat Komisaris PT RPI

tim penyidik mendalami aliran dana suap proyek bansos COVID-19 untuk wilayah Jabodetabek kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Kementerian Sosial (Kemensos) Matheus Joko Santoso.

Pelabuhan Patimban Beroperasi, Biaya Logistik Terpangkas
Indonesia
Pelabuhan Patimban Beroperasi, Biaya Logistik Terpangkas

Tahap 1 fase 2 akan dikerjakan pada 2021-2024 dengan pekerjaan terminal peti kemas seluas 66 ha dengan kapasitas kumulatif sebesar 3,75jt TEUs.

Klarifikasi Guru Besar Trisakti Samuel HT Terkait Pemeriksaan Saksi di KPK
Indonesia
Klarifikasi Guru Besar Trisakti Samuel HT Terkait Pemeriksaan Saksi di KPK

Samuel HT hanya sebagai saksi dan sama sekali tidak terlibat dalam kasus korupsi Jasindo

Tunggu Peraturan dari Anies, PKS Minta Warga Jakarta Jangan Ngeluh Sanksi Tolak Vaksin
Indonesia
Cerita Tenaga Medis Lansia yang Diberi Vaksin COVID-19
Indonesia
Cerita Tenaga Medis Lansia yang Diberi Vaksin COVID-19

Rumah Sakit Umum Pusat (RSUP) Dr Cipto Mangunkusumo (RSCM) menggelar vaksinasi COVID-19 perdana bagi usia diatas 60 tahun pada Senin (8/2).