Wagub DKI: Pengusaha Tak Masalah UMP DKI 2022 Naik 5 Persen Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria ketika diwawancarai awak media di Balai Kota Jakarta, Rabu (24/11/2021). ANTARA/Dewa Ketut Sudiarta Wiguna

MerahPutih.com - Pengusaha mengaku tidak keberatan jika angka Upah Minimum Provinsi (UMP) DKI Jakarta 2022 lebih tinggi dari penetapan Pemerintah Pusat berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 tahun 2021 turunan dari Undang-Undang Cipta Kerja yang cuma senilai Rp 38 ribu atau 0,8 persen.

Pemprov DKI pun menyayangkan keputusan Pempus soal formula perhitungan UMP DKI tahun depan yang hanya Rp 38 ribu menjadi Rp 4.453.935 dibandingkan tahun lalu. DKI pun telah melayangkan surat protes ke Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah untuk meminta peninjauan ulang penghitungan UMP.

Baca Juga:

Buruh Ancam Demo Berjilid-jilid, Wagub DKI: Sabar Kita Cari Solusi UMP

"Sebetulnya yang bersepakat kemudian antara pihak pemerintah, pengusaha, dan katakanlah pihak buruh, itu angka sampai 5 persen tuh sebetulnya enggak ada masalah," kata Wakil Gubernur DKI Jakarta, Ahmad Riza Patria, Selasa (30/11).

Menurut orang nomor dua di DKI ini, perlu ada perbaikan formula perhitungan dari pemerintah. Apalagi jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, kenaikan UMP DKI 2022 kali ini sangat jauh, di tahun 2016 UMP naik 8,6 persen, 2018 naik 8,7 persen, 2019 bertambah 8 persen, 2020 naik 8,5 persen dan tahun 2021 naik 3,5 persen.

Baca Juga:

DKI tidak Punya UMK, Anies Buka Opsi Revisi Ketetapan UMP 2022

Karena, biaya hidup di Jakarta tentunya berbeda dengan daerah lain. Di kota Jakarta harga tentu jauh lebih tinggi daripada di daerah. Oleh sebab itu, peninjauan formula perhitungan UMP harus dilakukan.

"Kalau ini kan kenaikannya hanya kecil sekali hanya 0,85 persen, 38 ribu, inflasinya saja sudah berapa," pungkasnya.

Baca Juga:

Surati Menteri Ida, Anies: Formula Penetapan UMP Tidak Cocok Diterapkan di Jakarta

Protes Anies Baswedan ke Menteri Ida itu dilakukan karena penetapan UMP 2022 masih terlalu kecil. Sedangkan tahun 2021 lalu UMP DKI naik mencapai 3,2 persen. Padahal saat itu, Jakarta juga dalam kondisi pandemi COVID-19.

Bagi buruh yang bekerja di perusahaan di bidang kesehatan, pasti berpatokan dengan UMP. Tapi, kantor di bidang usaha yang terpuruk bisa menyesuaikan kondisi keuangan mereka. (Asp)

Penulis : Asropih Asropih
LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Penambahan Pasien COVID-19 Capai 480 Orang Per Hari
Indonesia
Penambahan Pasien COVID-19 Capai 480 Orang Per Hari

Sementara jumlah yang meninggal kembali bertambah 14 orang

[HOAKS atau FAKTA]: Tito dan Polisi Sepakat Eks Petinggi FPI Munarman Dibebaskan
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Tito dan Polisi Sepakat Eks Petinggi FPI Munarman Dibebaskan

Akun Facebook Game Politiq mengunggah video dengan narasi yang menyebut Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian bersama polisi bersepakat membebaskan eks petinggi FPI Munarman.

Bupati Tangerang Minta Perusahaan di Wilayahnya Lakukan Vaksinasi Gotong Royong
Indonesia
Bupati Tangerang Minta Perusahaan di Wilayahnya Lakukan Vaksinasi Gotong Royong

Pemerintah menetapkan besaran harga vaksinasi gotong royong sebesar Rp879.140 per orang untuk dua kali vaksin.

BPIP Geram Isu Rasial Merebak di Tengah Masyarakat
Indonesia
BPIP Geram Isu Rasial Merebak di Tengah Masyarakat

Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) geram dengan ramainya polemik isu SARA yang sekarang ini muncul di tengah-tengah masyarakat.

Anies Terbitkan Ingub, Targetkan Formula E Digelar Juni 2022
Indonesia
Anies Terbitkan Ingub, Targetkan Formula E Digelar Juni 2022

"Terselenggarannya lomba formula E dengan target waktu Juni 2022," lanjut Anies.

[HOAKS atau FAKTA]: PPKM Diperpanjang Sampai Kiamat
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: PPKM Diperpanjang Sampai Kiamat

Setelah dilakukan penelusuran Mafindo, faktanya gambar tersebut telah disunting

Perayaan Paskah Jangan Sampai Jadi Kesempatan Melanggar Protokol Kesehatan
Indonesia
Perayaan Paskah Jangan Sampai Jadi Kesempatan Melanggar Protokol Kesehatan

Ibadah perayaan Paskah dilakukan dengan mengikuti protokol kesehatan yang berlaku.

Pegawai Tak Lolos TWK Minta Plt Jubir KPK Jujur: Hentikan Pernyataan Sesat
Indonesia
Pegawai Tak Lolos TWK Minta Plt Jubir KPK Jujur: Hentikan Pernyataan Sesat

75 pegawai yang dinonaktifkan akibat tak lolos TWK ini meminta Ali berhenti mengeluarkan pernyataan yang sesat.

Polri Ungkap Identitas Buronan Teroris Bom Katedral Makassar yang Tertangkap
Indonesia
Polri Ungkap Identitas Buronan Teroris Bom Katedral Makassar yang Tertangkap

Densus 88 Antiteror Polri menangkap satu buronan teroris terlibat dalam aksi pengeboman di Gereja Katedral Makassar, Sulawesi Selatan.

Jadwal Vaksinasi Anak Usia 6 sampai 11 Tahun di Jawa Tengah
Indonesia
Jadwal Vaksinasi Anak Usia 6 sampai 11 Tahun di Jawa Tengah

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah telah menjadwalkan pelaksanaan vaksinasi COVID-19 pada anak usia 6-11 tahun.