Wagub DKI Patuhi Instruksi Mendagri Wagub DKI Jakarta, Ahmad Riza Patria. Foto: MP/Asropih

MerahPutih.com - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) telah menerbitkan instruksi Nomor 6 Tahun 2020 terkait Penegakan Protokol Kesehatan untuk Pengendalian virus corona. Aturan itu berisi enam poin, yang salah satunya ancaman mencopot kepala daerah yang melanggar aturan protokol kesehatan.

Menyikapi hal itu, Wakil Gubernur DKI Jakarta, Ahmad Riza Patria mengatakan, pihaknya bakal patuh mengikuti aturan yang dibuat pemerintah pusat yakni Kemendagri, jika gubernur abai menerapkan aturan protokol kesehatan dicopot.

"Pokoknya kami patuh pada aturan dan ketentuan," papar Riza di Balai Kota DKI, Jakarta Pusat, Kamis (19/11).

Baca Juga

Mendagri Ancam Copot Kepala Daerah yang Langgar Prokes, Pakar Hukum: Jangan Sok Kuasa

Alasan dirinya patuh dengan aturan Kemendagri itu karena Indonesia merupakan negara hukum. Artinya punya aturan dan ketentuan yang wajib diikuti dan diterapkan warga sekalipun pemerintah.

"Ada UUD, UU, ada peraturan-peraturan lain. Prinsipnya kita patuh dan taat pada peraturan UU," terang Riza.

Adapun ada enam poin instruksi Mendagri Nomor 6 Tahun 2020 terkait Penegakan Protokol Kesehatan untuk Pengendalian virus corona kepada gubernur dan bupati/wali kota;

Kesatu, menegakkan secara konsisten protokol kesehatan COVID-19 guna mencegah penyebaran COVID-19 di daerah masing-masing berupa memakai masker, mencuci tangan dengan benar, menjaga jarak, dan mencegah terjadinya kerumunan yang berpotensi melanggar protokol tersebut.

Kedua, melakukan langkah-langkah proaktif untuk mencegah penularan COVID-19 dan tidak ada hanya bertindak responsif/reaktif. Mencegah lebih baik daripada menindak. Pencegahan dapat dilakukan dengan cara humanis dan penindakan termasuk pembubaran kerumunan dilakukan secara tegas dan terukur sebagai upaya terakhir.

Ketiga, kepala daerah sebagai pemimpin tertinggi pemerintah di daerah masing masing harus menjadi teladan bagi masyarakat dalam mematuhi protokol kesehatan COVID-19 termasuk tidak ikut dalam kerumunan yang berpotensi melanggar protokol kesehatan.

Keempat, bahwa sesuai Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, diingatkan kepada kepala daerah tentang kewajiban dan sanksi bagi kepala daerah sebagai berikut:

a. Pasal 67 huruf b yang berbunyi: "menaati seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan"b. Pasal 78:

(1) Kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah berhenti karena:

a. meninggal dunia;b. permintaan sendiri; atauc. diberhentikan.

(2) Kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah diberhentikan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c karena:

a. berakhir masa jabatannya;b. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan;c. dinyatakan melanggar sumpah/janji jabatan kepala daerah/wakil kepala daerah;d. tidak melaksanakan kewajiban kepala daerah dan wakil kepala daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 huruf b;e. melanggar larangan bagi kepala daerah dan wakil kepala daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (1), kecuali huruf c, huruf i dan huruf j;f. melakukan perbuatan tercela;g. diberi tugas dalam jabatan tertentu oleh Presiden yang dilarang untuk dirangkap oleh ketentuan peraturan perundang-undangan;h. menggunakan dokumen dan/atau keteranagan palsu sebagai persyaratan pada saat pencalonan kepala daerah/wakil kepala daerah berdasarkan pembuktian dari lembaga yang berwenang memberikan dokumen; dan/ataui. Mendapatkan sanksi pemberhentian.

Baca Juga

Tak Masalah Bakal Diklarifikasi 'Kerumunan Petamburan', Wagub DKI Siap Hadir di Polda Metro

Kelima, berdasarkan instruksi pada Diktum keempat, kepala daerah yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan dapat dikenakan sanksi pemberhentian.

Keenam, instruksi Menteri ini mulai berlaku pada tanggal dikeluarkan. (Asp)

Penulis : Asropih Asropih
LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Digitalisasi Bisa Jadi Jalan Keluar dari Middle Income Trap
Indonesia
Digitalisasi Bisa Jadi Jalan Keluar dari Middle Income Trap

Mendukung upaya adopsi teknologi digital, pemerintah berencana membangun infrastruktur digital dengan perluasan 4G di seluruh desa yang belum terjangkau 4G

 Mobilitas Warga Saat PPKM Darurat Masih Tinggi
Indonesia
Mobilitas Warga Saat PPKM Darurat Masih Tinggi

Dalam menghadapi varian Delta yang memiliki tingkat penularan lebih tinggi mobilitas masyarakat perlu ditekan hingga 50 persen.

Puluhan Petugas dan Tujuh Alat Berat Angkut Sampah dari Tiga Lokasi Penyekatan Banjir
Indonesia
Puluhan Petugas dan Tujuh Alat Berat Angkut Sampah dari Tiga Lokasi Penyekatan Banjir

Puluhan petugas dan armada masih melakukan penanganan sampah di ketiga lokasi tersebut

Karena Faktor Ini Pelaku Begal Pesepeda Sulit Terungkap
Indonesia
Karena Faktor Ini Pelaku Begal Pesepeda Sulit Terungkap

Polda Metro Jaya terkendala dalam pengungkapan kasus begal terhadap pesepeda karena banyak korban yang enggan melaporkan kejadian yang dialami kepada polisi.

Berkas Perkara Kasus Jual Beli Jabatan P21, Bupati Nganjuk Segera Diadili
Indonesia
Berkas Perkara Kasus Jual Beli Jabatan P21, Bupati Nganjuk Segera Diadili

Mereka dibawa ke Nganjuk untuk diserahkan kepada JPU Kejagung di Kejari Nganjuk.

DPRD NTT Desak Pemerintah Daerah Tanggap Darurat Fasilitas Vital
Indonesia
DPRD NTT Desak Pemerintah Daerah Tanggap Darurat Fasilitas Vital

Komisi V DPRD NTT mendesak pemerintah provinsi agar segera melakukan langkah tanggap darurat fasilitas vital

1.600 RT/RW di Jateng Masuk Zona Merah, Ganjar: Saya Minta Lockdown
Indonesia
1.600 RT/RW di Jateng Masuk Zona Merah, Ganjar: Saya Minta Lockdown

Sebanyak 1.600-an RT/RW di 35 kabupaten/kota di Jawa Tengah masuk zona merah COVID-19.

Anies Percepat Izin Pembangunan Gedung dan Rumah
City Property
Anies Percepat Izin Pembangunan Gedung dan Rumah

Upaya ini dilakukan karena Pemprov DKI meyakini industri properti dapat mendongkrak pemulihan ekonomi di masa pandemi.

Yuk Divaksin Demi Mencegah Kematian Saat Terpapar COVID-19
Indonesia
Yuk Divaksin Demi Mencegah Kematian Saat Terpapar COVID-19

Saat ini Kemenke, mengubah diksi program vaksinasi menjadi gerakan vaksinasi dan berharap, dengan perubahan diksi ini, masyarakat dapat turun langsung terlibat dalam pelaksanaan vaksinasi.

Ini Dia Hasil Undian Nomor Paslon Pilwalkot Tangsel
Indonesia
Ini Dia Hasil Undian Nomor Paslon Pilwalkot Tangsel

Polri, TNI, Satpol PP terlihat berjaga di sisi luar dan dalam gedung pertemuan