Wagub DKI Patuhi Instruksi Mendagri Wagub DKI Jakarta, Ahmad Riza Patria. Foto: MP/Asropih

MerahPutih.com - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) telah menerbitkan instruksi Nomor 6 Tahun 2020 terkait Penegakan Protokol Kesehatan untuk Pengendalian virus corona. Aturan itu berisi enam poin, yang salah satunya ancaman mencopot kepala daerah yang melanggar aturan protokol kesehatan.

Menyikapi hal itu, Wakil Gubernur DKI Jakarta, Ahmad Riza Patria mengatakan, pihaknya bakal patuh mengikuti aturan yang dibuat pemerintah pusat yakni Kemendagri, jika gubernur abai menerapkan aturan protokol kesehatan dicopot.

"Pokoknya kami patuh pada aturan dan ketentuan," papar Riza di Balai Kota DKI, Jakarta Pusat, Kamis (19/11).

Baca Juga

Mendagri Ancam Copot Kepala Daerah yang Langgar Prokes, Pakar Hukum: Jangan Sok Kuasa

Alasan dirinya patuh dengan aturan Kemendagri itu karena Indonesia merupakan negara hukum. Artinya punya aturan dan ketentuan yang wajib diikuti dan diterapkan warga sekalipun pemerintah.

"Ada UUD, UU, ada peraturan-peraturan lain. Prinsipnya kita patuh dan taat pada peraturan UU," terang Riza.

Adapun ada enam poin instruksi Mendagri Nomor 6 Tahun 2020 terkait Penegakan Protokol Kesehatan untuk Pengendalian virus corona kepada gubernur dan bupati/wali kota;

Kesatu, menegakkan secara konsisten protokol kesehatan COVID-19 guna mencegah penyebaran COVID-19 di daerah masing-masing berupa memakai masker, mencuci tangan dengan benar, menjaga jarak, dan mencegah terjadinya kerumunan yang berpotensi melanggar protokol tersebut.

Kedua, melakukan langkah-langkah proaktif untuk mencegah penularan COVID-19 dan tidak ada hanya bertindak responsif/reaktif. Mencegah lebih baik daripada menindak. Pencegahan dapat dilakukan dengan cara humanis dan penindakan termasuk pembubaran kerumunan dilakukan secara tegas dan terukur sebagai upaya terakhir.

Ketiga, kepala daerah sebagai pemimpin tertinggi pemerintah di daerah masing masing harus menjadi teladan bagi masyarakat dalam mematuhi protokol kesehatan COVID-19 termasuk tidak ikut dalam kerumunan yang berpotensi melanggar protokol kesehatan.

Keempat, bahwa sesuai Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, diingatkan kepada kepala daerah tentang kewajiban dan sanksi bagi kepala daerah sebagai berikut:

a. Pasal 67 huruf b yang berbunyi: "menaati seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan"b. Pasal 78:

(1) Kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah berhenti karena:

a. meninggal dunia;b. permintaan sendiri; atauc. diberhentikan.

(2) Kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah diberhentikan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c karena:

a. berakhir masa jabatannya;b. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan;c. dinyatakan melanggar sumpah/janji jabatan kepala daerah/wakil kepala daerah;d. tidak melaksanakan kewajiban kepala daerah dan wakil kepala daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 huruf b;e. melanggar larangan bagi kepala daerah dan wakil kepala daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (1), kecuali huruf c, huruf i dan huruf j;f. melakukan perbuatan tercela;g. diberi tugas dalam jabatan tertentu oleh Presiden yang dilarang untuk dirangkap oleh ketentuan peraturan perundang-undangan;h. menggunakan dokumen dan/atau keteranagan palsu sebagai persyaratan pada saat pencalonan kepala daerah/wakil kepala daerah berdasarkan pembuktian dari lembaga yang berwenang memberikan dokumen; dan/ataui. Mendapatkan sanksi pemberhentian.

Baca Juga

Tak Masalah Bakal Diklarifikasi 'Kerumunan Petamburan', Wagub DKI Siap Hadir di Polda Metro

Kelima, berdasarkan instruksi pada Diktum keempat, kepala daerah yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan dapat dikenakan sanksi pemberhentian.

Keenam, instruksi Menteri ini mulai berlaku pada tanggal dikeluarkan. (Asp)

Penulis : Asropih Asropih
LAINNYA DARI MERAH PUTIH
WNA Korsel Gantung Diri di Kamar Hotel Solo, Sempat Dikira Positif Corona
Indonesia
Pegawai Hiburan Malam Minta Diskotek Dibuka, DPRD DKI: Sabarlah
Indonesia
Pegawai Hiburan Malam Minta Diskotek Dibuka, DPRD DKI: Sabarlah

"Misal seandainya terjadi kluster baru ditempat tertutup, yang akan dirugikan kan mereka sendiri," ungkapnya.

Kepala Desa Diminta Netral di Pilkada
Indonesia
Kepala Desa Diminta Netral di Pilkada

Masyarakat di 9 provinsi, 224 kabupaten, dan 37 kota akan melakukan pemilihan calon kepala daerah di Pilkada Serentak 2020.

MK Putuskan Wakil Menteri Tidak Boleh Rangkap Jabatan Komisaris
Indonesia
MK Putuskan Wakil Menteri Tidak Boleh Rangkap Jabatan Komisaris

Keberadaan wamen juga dinilai hanya menimbulkan pemborosan anggaran negara

KPK Minta Mensos Juliari Tersangka Suap Bansos COVID-19 Menyerahkan Diri
Indonesia
KPK Minta Mensos Juliari Tersangka Suap Bansos COVID-19 Menyerahkan Diri

Mensos Juliari P. Batubara sempat berjanji kooperatif dengan penyidikan KPK Sabtu (5/12) siang.

Kasus Corona di Tanah Air Bertambah 8.692
Indonesia
Kasus Corona di Tanah Air Bertambah 8.692

Kasus COVID-19 di Indonesia selama 24 jam terakhir hingga Senin (11/1), pukul 12.00 WIB, bertambah sebanyak 8.692.

Gempa Sumbar Akibat Penyesaran di Batas Tumbukan Lempeng
Indonesia
Gempa Sumbar Akibat Penyesaran di Batas Tumbukan Lempeng

Gempa bumi tersebut dirasakan oleh warga di Kota Padang, Painan, Sipora, Solok, Padang Panjang, Bukittinggi, Pariaman, Kerinci, Pasaman, hingga Kota Payakumbuh.

 Pandemi Corona, Tindak Kejahatan di Jakarta Justru Meningkat
Indonesia
Pandemi Corona, Tindak Kejahatan di Jakarta Justru Meningkat

Jenis kriminalitas tersebut semisal pencurian dengan kekerasan, pencurian kendaraan bermotor, perampokan minimarket hingga kasus penyalagunaan narkoba.

Bakal Calon Pendamping Purnomo Pilih Ikut Mundur dari Pilkada Solo
Indonesia
Bakal Calon Pendamping Purnomo Pilih Ikut Mundur dari Pilkada Solo

Achmad Purnomo yang mundur duluan dari pertarungan jika Pilkada diadakan Desember mendatang.

Datangi Ketua Pengadilan Tinggi, Kapolda Metro Pastikan Penegakan Hukum makin Tegas
Indonesia
Datangi Ketua Pengadilan Tinggi, Kapolda Metro Pastikan Penegakan Hukum makin Tegas

Kapolda Metro Jaya Irjen Fadil Imran menemui Ketua Pengadilan Tinggi DKI. untuk memperkuat sinergi penegakan hukum di Jakarta.