Wagub DKI Pastikan Anggaran Normalisasi Sungai Masih Ada Foto aerial banjir yang merendam kawasan Jatinegara Barat, Kampung Pulo, Jakarta, Senin (8/2/2021). ANTARA FOTO/Galih Pradipta/wsj.

MerahPutih.com - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta memastikan program normalisasi sungai tidak dihapus dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) DKI 2017-2022.

Hal ini membantah pernyataan Fraksi PSI DPRD DKI yang menyatakan bahwa anggaran normalisasi sempat dihapus pada APBD tahun 2019.

"Bahkan, ini anggarannya tetap ada, mulai dari 2018, 2019, 2020, 2021, di Dinas Sumber Daya Air itu termasuk dinas dengan anggaran yang tinggi," ujar Wakil Gubernur (Wagub) DKI, Ahmad Riza Patria di Balai Kota DKI, Jakarta Pusat, Jumat (12/11).

Baca Juga:

Normalisasi Pariwisata di Bandung Ditargetkan Tahun 2022

Saat ini, proses pembebasan lahan di pemukiman bantaran sungai untuk normalisasi sedang berproses. Dengan rincian, 19 bidang di Kali Ciliwung, 151 bidang di Kali Rajawati, 18 bidang di Kali Pesanggrahan, 68 bidang di Kali Sunter, dan 20 bidang di Kelurahan Pondok Bambu.

Kemudian, ada juga pembebasan lahan tiga bidang di Cipinang Muara, 10 bidang di Jalan Genceng, satu bidang di Kali Kramat, dan tiga bidang lainnya yang sedang dalam proses musyawarah.

Ditargetkan proses pembebasan lahan dapat rampung pada bulan Desember. Oleh karena itu, pihaknya terus berkomitmen dalam pengendalian banjir di ibu kota, meski ada sebagian alokasi anggaran dikurangi saat pandemi dan diteruskan di tahun berikutnya.

Baca Juga:

PSI Temukan Dugaan Makelar Tanah Pembebasan Lahan Normalisasi Kali Ciliwung

Sebelumnya, Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta menyebut, bahwa Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan membatalkan anggaran pembebasan tanah normalisasi sungai Rp 160 miliar dengan alasan defisit anggaran.

Padahal, di akhir 2019, Dinas Sumber Daya Air (SDA) DKI sudah siap membayar pembebasan lahan untuk 118 bidang tanah di bantaran Sungai Ciliwung sebesar Rp160 miliar.

Pembayaran tinggal menunggu keputusan gubernur (kepgub) soal penetapan lokasi yang akan dibebaskan tersebut. Pembebasan lahan akhirnya dibatalkan seluruhnya dengan dalih defisit anggaran.

Baca Juga:

Pemprov DKI Garap Pembebasan Lahan Program Normalisasi Ciliwung

Tapi di tahun yang sama, Pemprov DKI malah mengajukan utang kepada Bank DKI untuk membayar commitment fee Formula E sebesar Rp 180 miliar.

"Ini menunjukkan bahwa Pak Gubernur Anies lebih mementingkan acara balap mobil dibandingkan mengatasi banjir,” ucap Anggota Fraksi PSI DPRD DKI Anggara Wicitra Sastroamidjojo. (Asp)

Penulis : Asropih Asropih
LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Bos Emas Siman Bahar Gugat KPK
Indonesia
Bos Emas Siman Bahar Gugat KPK

Direktur PT Loco Montrado Siman Bahar alias Bong Kin Phin mengajukan gugatan praperadilan melawan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

Serapan Anggaran Pemulihan Ekonomi Tidak Bakal Capai 100 Persen
Indonesia
Serapan Anggaran Pemulihan Ekonomi Tidak Bakal Capai 100 Persen

Program PEN yang kemungkinan akan terealisasi melewati target yakni insentif usaha yang memang sudah terealisasi 99,4 persen per 19 November 2021.

Polda Metro Sebut Penahanan Roy Suryo Tunggu Hasil Pemeriksaan Lanjutan
Indonesia
Polda Metro Sebut Penahanan Roy Suryo Tunggu Hasil Pemeriksaan Lanjutan

Polda Metro Jaya menyatakan agenda pemeriksaan lanjutan Roy Suryo sebagai tersangka akan dilakukan pada Kamis (28/7).

Kejagung Periksa Eks Mendag M Lutfi Terkait Kasus CPO Besok
Indonesia
Kejagung Periksa Eks Mendag M Lutfi Terkait Kasus CPO Besok

Kejaksaan Agung (Kejagung) dijadwalkan memeriksa eks Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi terkait tindak pidana dugaan korupsi pemberian fasilitas izin ekspor minyak sawit mentah (Crude Palm Oil/CPO), Rabu (22/6).

50 Persen Tenaga Kerja Indonesia Baru Miliki Keterampilan Digital Tingkat Dasar
Indonesia
50 Persen Tenaga Kerja Indonesia Baru Miliki Keterampilan Digital Tingkat Dasar

"Diproyeksikan pada tahun 2030 akan terjadi kekurangan sebanyak 47 juta talenta digital di kawasan ini. Di level nasional, tercatat setidaknya 50 persen dari tenaga kerja kita baru memiliki keterampilan digital tingkat dasar dan menengah. Sedangkan mereka dengan keterampilan digital tingkat lanjutan merepresentasikan kurang dari 1 persen dari angkatan kerja kita," jelasnya.

PSI Sebut Ajang Formula E Absurd
Indonesia
PSI Sebut Ajang Formula E Absurd

"Mahasiswa bikin acara jauh lebih jelas. Ketika menjual tiket, sudah ada informasi mengenai bintang tamu, venue, sponsor, denah. Masa ajang internasional absurd begini?," kata anggota DPRD DKI Jakarta Fraksi PSI, Anggara Wicitra Sastroamidjojo di Jakarta, Kamis (17/2).

Wagub DKI Ingatkan PA 212 Pikir lagi Kalau Mau Adakan Reuni di Monas
Indonesia
Wagub DKI Ingatkan PA 212 Pikir lagi Kalau Mau Adakan Reuni di Monas

"Karena ini masa pandemi tentu harapan kita semua kegiatan-kegiatan yang dapat menimbulkan kerumunan dan berpotensi penyebaran kita harap dipikirkan kembali," kata Wakil Gubernur (Wagub) DKI, Ahmad Riza Patria di Jakarta, Senin (8/11).

Pemerintah Pusat Diminta Segera Percepat Penanganan Korban Banjir di Kalbar
Indonesia
Pemerintah Pusat Diminta Segera Percepat Penanganan Korban Banjir di Kalbar

Pemerintah pusat diminta untuk cepat menangani korban banjir di lima kabupaten di Provinsi Kalimantan Barat yang sudah berlangsung selama beberapa pekan terakhir

Keterisian Tempat Tidur Pasien RS Darurat Wisma Atlet Kemayoran 70,78 Persen
Indonesia
Keterisian Tempat Tidur Pasien RS Darurat Wisma Atlet Kemayoran 70,78 Persen

Pasien Rumah Sakit Darurat COVID-19 (RSDC) Wisma Atlet Kemayoran bertambah 191 menjadi 5.588 orang, Jumat (4/2).

Senator Minta Kejagung Usut Pihak Lain Terkait Kasus Minyak Goreng
Indonesia
Senator Minta Kejagung Usut Pihak Lain Terkait Kasus Minyak Goreng

“Kalau kita mau jujur, kasus kelangkaan minyak goreng ini bisa menjadi pembuka bagi penyelidikan mafia di hulunya, misalnya mafia investasi kelapa sawit. Sehingga pertanyaannya, setelah Dirjen jadi tersangka, siapa berikutnya? Apakah ada pemain besar di sana? Beranikah Kejagung bergerak ke sana?," tanya Filep.