Wagub DKI Pastikan 8 Warganya Terjangkit Virus dari Tikus Hoaks Wakil Gubernur DKI Jakarta Riza Patria. (Foto: MP/Asropih)

MerahPutih.com - Beredar kabar bahwa 8 warga Jakarta terpapar virus yang berasal dari hewan tikus. Delapan orang tersebut mengalami gejala penyakit demam hingga mengeluarkan bercak merah pada tubuh.

Pemerintah DKI Jakarta tegaskan bahwa tidak benar delapan warga yang terkena virus dari tikus. Informasi tersebut merupakan berita bohong atau tidak benar.

"Sudah kami cek bahwa informasi itu adalah informasi yang salah atau hoaks," ucap Wakil Gubernur (Wagub) DKI Jakarta Ahmad Riza Patria di Balai Kota DKI, Jakarta Pusat, Kamis (2/6).

Baca Juga:

Penambahan Kasus COVID-19 di Atas 300 Orang, Didominasi Jakarta

Riza mengatakan, Dinas Kesehatan (Dinkes) DKI mengecek langsung informasi tersebut dan dilakukan pemeriksaan terhadap orang tersebut. Dinkes tidak mendekteksi adanya virus dari tikus, melainkan mereka terjangkit penyakit lain.

"Sudah dicek ke Dinkes, kecamatan, kelurahan, dan RT setempat memang ada 8 orang dahulu waktu bulan April di bulan Ramadan. Ada yang sakit dan lain-lain, bukan karena virus tikus dan sudah sembuh lama. Jadi informasi itu salah," urainya.

Baca Juga:

M. Taufik Berencana Mundur dari DPRD DKI Jakarta

Sebelumnya, ada sebanyak delapan warga dari RT 08 dan RT 10 RW 02, Cipete Selatan, Cilandak, Jakarta Selatan, diduga terpapar virus yang berasal dari tikus. Mereka mengalami demam hingga mengeluarkan bercak merah pada tubuh.

"Terus mereka dibawa berobat, ada beberapa warga saya ke puskesmas terdekat," Ketua RT 08 M Sofyan Sofyan, Rabu (1/6) kemarin.

"Dan di situ kan ada 2 RT salah satunya warga saya di RT 08 dan satu lagi warga RT 10, dan mereka berobat ke puskesmas terdekat dengan penyakit yang sama," lanjutnya.

Dia mengatakan, petugas kesehatan pada hari Selasa (31/5) kemarin telah mengambil sampel untuk diperiksa. (Asp)

Baca Juga:

Alasan Hanya Satu BUMD Jakarta Jadi Sponsor Formula E

Penulis : Asropih Asropih
LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Reaksi Menkopolhukam saat Irjen Ferdy Sambo Dinonaktifkan
Indonesia
Reaksi Menkopolhukam saat Irjen Ferdy Sambo Dinonaktifkan

Kadiv Propam Irjen Ferdy Sambo dinonaktifkan. Hal itu dilakukan saat pengusutan kasus penembakan antar-polisi di kediamannya.

Isu Reshuffle Kabinet Mencuat, PAN Klaim Dapat Jatah Kursi Menteri
Indonesia
Isu Reshuffle Kabinet Mencuat, PAN Klaim Dapat Jatah Kursi Menteri

Ketua DPP Partai Amanat Nasional (PAN), Bima Arya mengakui bila kader partai berlogo matahari terbit itu akan mendapatkan satu kursi menteri di Kabinet Indonesia Maju.

Pimpinan DPR Nilai Demo Mahasiswa ke Presiden Jokowi Salah Alamat
Indonesia
Pimpinan DPR Nilai Demo Mahasiswa ke Presiden Jokowi Salah Alamat

Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) bakal menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung DPR RI, Jakarta, Senin (11/4).

Pemerintah Diingatkan Jangan Gegabah Cabut Aturan DMO-DPO Minyak Goreng
Indonesia
Pemerintah Diingatkan Jangan Gegabah Cabut Aturan DMO-DPO Minyak Goreng

Anggota Komisi VII DPR RI, Mulyanto mengingatkan, jangan sampai pencabutan DMO dan DPO CPO itu membuat harga migor ini kembali meroket dan mendongkrak inflasi.

Kejaksaan Agung Periksa Petinggi Meraseti Logistik Terkait Kasus Impor Baja
Indonesia
Kejaksaan Agung Periksa Petinggi Meraseti Logistik Terkait Kasus Impor Baja

Kejagung memeriksa Direktur Utama PT Meraseti Logistik Indonesia Sri Lestari sebagai saksi pada kasus tersebut.

Kasus COVID-19 Bertambah 5.253 Hari Ini
Indonesia
Kasus COVID-19 Bertambah 5.253 Hari Ini

Sehingga total menjadi 6.297.484 kasus positif.

Ratu Atut Chosiyah Bebas Bersyarat
Indonesia
Ratu Atut Chosiyah Bebas Bersyarat

Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjenpas) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) RI membenarkan mantan Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah bebas bersyarat dari Lapas Wanita dan Anak Kelas IIA Tanggerang.

Puan Ingatkan Pemerintah Libatkan Partisipasi Publik Bentuk Aturan UU IKN
Indonesia
Puan Ingatkan Pemerintah Libatkan Partisipasi Publik Bentuk Aturan UU IKN

“Dalam proses pembentukan regulasi turunan UU IKN, DPR RI mengingatkan agar prosesnya melibatkan seluas-luasnya partisipasi publik,” ungkap Ketua DPR Puan Maharani dalam keterangan persnya, Jumat (4/2).

Kuasa Hukum Kuat Ma'ruf Nilai Replik Jaksa Hanya Sekedar Asumsi
Indonesia
Kuasa Hukum Kuat Ma'ruf Nilai Replik Jaksa Hanya Sekedar Asumsi

Tim penasihat hukum Kuat Ma'ruf optimisme tinggi merespon replik Jaksa Penuntut Umum dalam kasus kematian Brigadir Yosua Hutabarat.

Mediasi dengan KPU Sukses, Partai Ummat akan Diverifikasi Ulang di 16 Kabupaten/Kota
Indonesia
Mediasi dengan KPU Sukses, Partai Ummat akan Diverifikasi Ulang di 16 Kabupaten/Kota

Verifikasi ulang akan dilakukan di 16 kota/kabupaten. Di mana keanggotaan Partai Ummat sebelumnya dinyatakan tidak memenuhi syarat minimal.