Wagub DKI Minta Warga tak Bandingkan Program Naturalisasi dan Normalisasi Sungai Wagub DKI Jakarta, Ahmad Riza Patria. Foto: MP/Asropih

MerahPutih.com - Pemprov DKI Jakarta meminta untuk semua pihak untuk tidak membandingkan program normalisasi milik pemerintah pusat atau naturalisasi yang digagas Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan dalam mengendalikan banjir di ibu kota.

Menurut Wakil Gubernur DKI Jakarta, Ahmad Riza Patria, kedua kebijakan itu mempunyai tujuan dan maksud yang baik untuk mengentaskan banjir di Jakarta, yang kerap merugikan warga.

"Jadi melihat situasi dan kondisi mana sungai yang bisa kota lakukan dengan program normalisasi mana naturalisasi. Jadi tidak perlu dibanding-bandingkan," ujar Riza Patria usai menggelar pengesahan Raperda Penanggulangan COVID-19 menjadi Perda di gedung DPRD DKI, Jakarta Pusat, Senin (19/10).

Baca Juga

Wagub DKI Minta Pemerintah Tambah Waduk untuk Kendalikan Banjir di Jakarta

Politikus Gerindra ini menilai, kedua program tersebut bisa diterapkan pemerintah untuk menangulangi banjir di Jakarta.

"Kita pastikan mana yang masuk program normalisasi mana yang progam naturalisasi," terangnya.

Wagub DKI Jakarta, Ahmad Riza Patria. Foto: MP/Asropih
Wagub DKI Jakarta, Ahmad Riza Patria. Foto: MP/Asropih

Untuk itu, menurut dia, program yang sudah digagas dalam penanganan banjir tidak diributkan lagi. Ada 13 sungai milik pemerintah pusat yang terbentang di yang dapat di manfaatkan sebagai penampung volume debit air di ibu kota.

Adapun 13 sungai milik pemerintah pusat yang ada di Jakarta itu di antaranya Kali Angke, Kali Baru Barat, Kali Baru Timur, Kali Buaran, Kali Cakung, Kali Ciliwung, Kali Cipinang.

Kemudian Kali Grogol, Kali Jati Kramat, Kali Krukut, Kali Mookervaart, Kali Pesanggrahan, Kali Sekretaris, dan Kali Sunter.

Baca Juga

Pansus: Anies Tak Ada Keinginan Politik Atasi Masalah Banjir

"Masih ada 13 sungai kenapa kita harus ribut. Tugas kita bersama untuk penanggulangan banjir," tutupnya. (Asp)

Penulis : Asropih Asropih
LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Diserahkan ke DPR, RUU Cipta Lapangan Kerja Bakal Dibahas Tujuh Komisi
Indonesia
Diserahkan ke DPR, RUU Cipta Lapangan Kerja Bakal Dibahas Tujuh Komisi

Draft tersebut diterima langsung kepada Ketua DPR Puan Maharani di kompleks parlemen.

 Cegah Kasus Jiwasraya Terulang Lagi, Faisal Basri Sarankan Pemerintah Bentuk LPP
Indonesia
Cegah Kasus Jiwasraya Terulang Lagi, Faisal Basri Sarankan Pemerintah Bentuk LPP

Kendati demikian, menurut dia, yang terpenting saat ini adalah pengembalian dana nasabah Jiwasraya, namun tidak membebani APBN.

Ini Dia Hasil Undian Nomor Paslon Pilwalkot Tangsel
Indonesia
Ini Dia Hasil Undian Nomor Paslon Pilwalkot Tangsel

Polri, TNI, Satpol PP terlihat berjaga di sisi luar dan dalam gedung pertemuan

KPK Tangkap, Tahan dan Umumkan Tersangka, Praktisi: Ada Waktu Untuk 'Main Mata'
Indonesia
KPK Tangkap, Tahan dan Umumkan Tersangka, Praktisi: Ada Waktu Untuk 'Main Mata'

Padahal orang lebih takut namanya masuk di media ketimbang dijadikan tersangka

Denda Pelanggar Tak Pakai Masker Capai Rp2,87 Miliar
Indonesia
Denda Pelanggar Tak Pakai Masker Capai Rp2,87 Miliar

Data pelanggaran penggunaa masker mengalami peningkatan secara signifikan dalam sepekan terakhir.

Ade Armando Minta Pemerintah Perhatikan Nasib Anak-Anak WNI Eks ISIS
Indonesia
Ade Armando Minta Pemerintah Perhatikan Nasib Anak-Anak WNI Eks ISIS

Ade hanya berharap, pemerintah memikirkan nasib anak-anak anggota ISIS tersebut yang masih memiliki masa depan.

Eri-Armuji Unggul Telak di Putaran Kedua Debat Pilkada Surabaya
Indonesia
Eri-Armuji Unggul Telak di Putaran Kedua Debat Pilkada Surabaya

Ia mengatakan, debat kedua tadi malam, paslon Eri-Armuji unggul telak dengan skor 5-1.

Jalur Pendakian Gunung Semeru Dibuka 1 Oktober
Indonesia
Jalur Pendakian Gunung Semeru Dibuka 1 Oktober

"Hasil pemeriksaan jalur pendakian Semeru oleh TNBTS dan tim mitra dengan hasil kondusif untuk pendakian Semeru kembali dibuka," ujarnya

Kaum Muda Tidak Sadar Terinfeksi COVID-19
Indonesia
Kaum Muda Tidak Sadar Terinfeksi COVID-19

Virus corona penyebab COVID-19 pada dasarnya sama dengan virus corona lain penyebab penyakit lain

Tak Ada yang Kebal Hukum dalam Penyerangan Polsek Ciracas, Setiap Warga Negara Sama di Mata Hukum
Indonesia
Tak Ada yang Kebal Hukum dalam Penyerangan Polsek Ciracas, Setiap Warga Negara Sama di Mata Hukum

TNI dan Polri untuk menjadi teladan dalam kepatuhan kepada hukum