Wagub DKI Minta Warga tak Bandingkan Program Naturalisasi dan Normalisasi Sungai Wagub DKI Jakarta, Ahmad Riza Patria. Foto: MP/Asropih

MerahPutih.com - Pemprov DKI Jakarta meminta untuk semua pihak untuk tidak membandingkan program normalisasi milik pemerintah pusat atau naturalisasi yang digagas Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan dalam mengendalikan banjir di ibu kota.

Menurut Wakil Gubernur DKI Jakarta, Ahmad Riza Patria, kedua kebijakan itu mempunyai tujuan dan maksud yang baik untuk mengentaskan banjir di Jakarta, yang kerap merugikan warga.

"Jadi melihat situasi dan kondisi mana sungai yang bisa kota lakukan dengan program normalisasi mana naturalisasi. Jadi tidak perlu dibanding-bandingkan," ujar Riza Patria usai menggelar pengesahan Raperda Penanggulangan COVID-19 menjadi Perda di gedung DPRD DKI, Jakarta Pusat, Senin (19/10).

Baca Juga

Wagub DKI Minta Pemerintah Tambah Waduk untuk Kendalikan Banjir di Jakarta

Politikus Gerindra ini menilai, kedua program tersebut bisa diterapkan pemerintah untuk menangulangi banjir di Jakarta.

"Kita pastikan mana yang masuk program normalisasi mana yang progam naturalisasi," terangnya.

Wagub DKI Jakarta, Ahmad Riza Patria. Foto: MP/Asropih
Wagub DKI Jakarta, Ahmad Riza Patria. Foto: MP/Asropih

Untuk itu, menurut dia, program yang sudah digagas dalam penanganan banjir tidak diributkan lagi. Ada 13 sungai milik pemerintah pusat yang terbentang di yang dapat di manfaatkan sebagai penampung volume debit air di ibu kota.

Adapun 13 sungai milik pemerintah pusat yang ada di Jakarta itu di antaranya Kali Angke, Kali Baru Barat, Kali Baru Timur, Kali Buaran, Kali Cakung, Kali Ciliwung, Kali Cipinang.

Kemudian Kali Grogol, Kali Jati Kramat, Kali Krukut, Kali Mookervaart, Kali Pesanggrahan, Kali Sekretaris, dan Kali Sunter.

Baca Juga

Pansus: Anies Tak Ada Keinginan Politik Atasi Masalah Banjir

"Masih ada 13 sungai kenapa kita harus ribut. Tugas kita bersama untuk penanggulangan banjir," tutupnya. (Asp)

Penulis : Asropih Asropih
LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Ini Tanggapan DKI Soal Keputusan Pusat Larang Mudik
Indonesia
Ini Tanggapan DKI Soal Keputusan Pusat Larang Mudik

Ahmad Riza Patria menyambut baik keputusan pemerintah pusat yang melarang masyarakat untuk mudik saat Lebaran Idulfitri 2021.

KPK Sebut COVID-19 Masuk ke Rutan dari Tahanan yang Berobat
Indonesia
KPK Sebut COVID-19 Masuk ke Rutan dari Tahanan yang Berobat

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengaku kewalahan menghadapi COVID-19 yang masuk ke dalam rumah tahanan (rutan).

Sepeda Non-Lipat Boleh Masuk MRT?
Indonesia
Sepeda Non-Lipat Boleh Masuk MRT?

Inisiatif tersebut rencananya akan diimplementasikan bertepatan dua tahun MRT Jakarta

Alasan Kantor Pemerintah Tak Di-lockdown meski Lonjakan COVID-19 Terjadi
Indonesia
Alasan Kantor Pemerintah Tak Di-lockdown meski Lonjakan COVID-19 Terjadi

Tjahjo Kumolo memastikan tidak akan menutup kantor pemerintahan atau lockdown di tengah peningkatan kasus COVID-19

[HOAKS atau FAKTA]: Polisi Bernyanyi Mandarin Bukan Warga Indonesia
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Polisi Bernyanyi Mandarin Bukan Warga Indonesia

Akun Facebook Fahmi Gustino (fb.com/fahmi.gustino) pada 5 Mei 2021 mengunggah sebuah video ke grup PARTAI BERKARYA BANYUASIN.

KPK Sebut NTB Banyak Kehilangan PAD di Bawah Kepemimpinan Zulkiflimansyah
Indonesia
KPK Sebut NTB Banyak Kehilangan PAD di Bawah Kepemimpinan Zulkiflimansyah

Hal itu terendus komisi antirasuah saat mendampingi Pemprov NTB dan Kejakti NTB menangani masalah aset Gili Trawangan.

Peringati HUT ke-75 RI, Politisi PDIP: Ekonomi Kita Sebagian Besar Masih Dikuasai Segelintir Elit
Indonesia
Peringati HUT ke-75 RI, Politisi PDIP: Ekonomi Kita Sebagian Besar Masih Dikuasai Segelintir Elit

Juga, pentingnya perhatian dan dukungan pemerintah dalam pendidikan pesantren

Propam Polri Periksa Sejumlah Saksi Kasus Pertengkaran Kapolres Blitar dengan Kasat Sabhara
Indonesia
Propam Polri Periksa Sejumlah Saksi Kasus Pertengkaran Kapolres Blitar dengan Kasat Sabhara

Mabes Polri mendalami polemik antara Kasat Sabhara Polres Blitar AKP Agus Tri Susetyo dan Kapolres Blitar AKBP Ahmad Fanani Eko Prasetya.

Debat Pilkada Diusulkan Tidak Bawa Contekan
Indonesia
Debat Pilkada Diusulkan Tidak Bawa Contekan

Debat terbuka kandidat Cawali dan Cawawali Pilkada Surabaya dijadwalkan digelar di Hotel JW Marriott dan diikuti Eri Cahyadi-Armudji yang akan beradu gagasan dengan Machfud Arifin-Mujiaman.