Wagub DKI Minta Pemerintah Tambah Waduk untuk Kendalikan Banjir di Jakarta Wagub DKI Jakarta, Ahmad Riza Patria. Foto: MP/Asropih

MerahPutih.com - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta berharap kepada pemerintah pusat untuk menambahkan lagi bendungan atau waduk untuk mengendalikan banjir di ibu kota.

Sebab, Wakil Gubernur (Wagub) DKI Jakarta, Ahmad Riza Patria menilai, untun saat ini jumlah waduk yang ada untuk menampung air dari guyuran hujan atau air kiriman dari hulu masih di rasa kurang.

"Dan kita harap ada tambahan waduk di tempat lain," ujar Riza Patria usai menggelar pengesahan Raperda Penanganan COVID-19 menjadi Perda di gedung DPRD DKI, Jakarta Pusat, Senin (19/10).

Baca Juga

Pansus: Anies Tak Ada Keinginan Politik Atasi Masalah Banjir

Meski demikian, Wagub Riza, menyambut baik niatan Presiden Jokowi dan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Mochamad Basoeki Hadimoeljono yang memikirkan DKI dalam penanggulangan banjir dengan pembangunan 2 bendungan yakni Waduk Ciawi dan Bendungan Sukamahi.

"Yang konsen pada Jakarta termasuk dibuat waduk besar di Ciawi dan Cimahi," terang Riza.

Politikus Gerindra ini menyampaikan, permintaan peningkatan waduk pernah dilancarkan Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok saat menjabat menjadi pimpinan Pemprov DKI.

Yang diketahuinya, Ahok pernah meminta Jokowi untuk membuat waduk di kawasan Tegal Alur, Jakarta Barat, yang luasnya mencapai 900 hektar (Ha).

Baca Juga

Hadapi Banjir, DKI Bakin Rencana Evakuasi Warga

"Dulu seingat saya pak Ahok minta persetujuan pak Jokowi pak presiden untuk membuat waduk, kalau tidak salah di Tegal Alur atau di mana sejumlah 900 hektar," tutupnya. (Asp)

Penulis : Asropih Asropih
LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Tanggapan Pakar Hukum Pidana soal Pasal Penghinaan Presiden Masuk RUU KUHP
Indonesia
Tanggapan Pakar Hukum Pidana soal Pasal Penghinaan Presiden Masuk RUU KUHP

Pakar Hukum Pidana, Suparji Ahmad, menanggapi pasal penghinaan presiden yang dimasukkan dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP).

Unggah Konten SARA, Relawan Jokowi Minta Diselesaikan Secara Pribadi
Indonesia
Unggah Konten SARA, Relawan Jokowi Minta Diselesaikan Secara Pribadi

akun Facebook atas nama Ambroncius Nababan mengunggah konten diduga bernuansa rasis terhadap mantan Anggota Komnas HAM Natalius Pigai dengan salah satu hewan.

AS Minta Syarat ke Jokowi Untuk Investasi di Indonesia
Indonesia
AS Minta Syarat ke Jokowi Untuk Investasi di Indonesia

Pompeo menegaskan pentingnya kerja sama kedua negara untuk dapat mengejar pertumbuhan ekonomi yang sejalan dengan hukum internasional dan prinsip persaingan yang sehat.

KPK Tetapkan Bekas Pejabat Kemenkeu Angin Prayitno Aji Tersangka Suap Pajak
Indonesia
KPK Tetapkan Bekas Pejabat Kemenkeu Angin Prayitno Aji Tersangka Suap Pajak

KPK menetapkan bekas Direktur Pemeriksaan dan Penagihan pada Ditjen Pajak Kementerian Keuangan Angin Prayitno Aji sebagai tersangka dugaan suap pemeriksaan perpajakan tahun 2016 dan 2017.

Novel Baswedan Cs Disarankan Jadi Pegawai Kontrak di KPK
Indonesia
Novel Baswedan Cs Disarankan Jadi Pegawai Kontrak di KPK

Selain itu aspek netralitas, kesetiaan terhadap Pancasila, UUD 1945, dan NKRI serta pemerintah yang sah termasuk penilaian terhadap anti-radikalisme

10 Ribu Buruh Demo Tuntut Pembayaran THR Penuh
Indonesia
10 Ribu Buruh Demo Tuntut Pembayaran THR Penuh

Kelompok buruh melakukan demonstrasi di di depan Gedung Mahkamah Konstitusi, Jalan Medan Merdeka Barat serta beberapa titik lainnya, pada Senin (12/4).

Hapus Pasal Migas di UU Ciptaker, Kemsesneg Dinilai Langgar UU
Indonesia
Hapus Pasal Migas di UU Ciptaker, Kemsesneg Dinilai Langgar UU

"Mungkin pelanggaran UU, karena menghapus pasal UU di luar forum resmi yang diatur konstitusi," kata Peneliti Formappi Lucius Karus

Kejanggalan di Balik Kaburnya Terpidana Mati asal Tiongkok dari Lapas Tangerang
Indonesia
Kejanggalan di Balik Kaburnya Terpidana Mati asal Tiongkok dari Lapas Tangerang

kejanggalan yang ditemukan penyidik kepolisian antara lain tidak terdeteksinya kegiatan penggalian Cai yang berlangsung selama delapan bulan oleh petugas Lapas

Eks Kapolsek Astana Anyar Terjerat Narkoba, Komisi III: Tidak Perlu Dihukum Mati
Indonesia
Eks Kapolsek Astana Anyar Terjerat Narkoba, Komisi III: Tidak Perlu Dihukum Mati

“Nggak lah (hukuman mati) ini kan masalah landasan hukumnya ada, tidak serta merta dikit-dikit hukum mati. Nanti lama-lama motong ayam hukum mati lagi. Jadi tidak demikian landasan hukum yang ada,” kata Sahroni