Wagub DKI Minta DPRD Revisi Perda COVID-19 Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria (Ariza). (ANTARA/Devi Nindy)

MerahPutih.com - Pemprov DKI Jakarta berniat akan merevisi Peraturan Daerah (Perda) Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penanganan COVID-19. Hal ini dorong Eksekutif, lantaran dalam aturan tersebut tidak ada sanksi denda progresif.

"Kita terus akan melakukan evaluasi terkait peraturan regulasi di masa pandemi ini," ujar Wakil Gubernur DKI Jakarta, Ahmad Riza Patria di TPU Rorotan, Jakarta Utara, Rabu (27/1).

Baca Juga

Wagub DKI Lobi Menteri Sandi Minta Tambahan Hotel untuk Isolasi Mandiri

Menurut dia, regulasi Perda Penanganan COVID-19 harus juga bisa menyesuaikan dari pada situasinya saat ini. Sehingga sah-sah saja denda progresif dimunculkan, agar masyarakat dan pelaku usaha tak berulang melanggar protokol kesehatan.

Riza menyampaikan, dalam waktu dekat Pemprov DKI akan menyanpaikan saran revisi Perda ini. Sehingga Eksekutif bersama Legislatif DKI akan menyempurnakan lagi Perda COVID-19 ini.

"Perda yang ada, termasuk perlunya ke depan denda progresif dihidupkan kembali," terang Ketua DPD Gerindra DKI Jakarta ini.

Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria di Balai Kota Jakarta, Selasa (22/12/2020). (ANTARA/Livia Kristianti)
Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria di Balai Kota Jakarta, Selasa (22/12/2020). (ANTARA/Livia Kristianti)

Dengan begitu, Riza meminta, kepada pemerintah daerah lain juga dapat menyusun Perda penanggulangan COVID-19 yang bersinergi positif dengan Jakarta.

"Jadi kita ingin ada kebijakan yang bersinergi satu sama lain," tungkasnya.

Diketahui, Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan resmi menandatangani Perda Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penanganan COVID-19 pada 12 November lalu.

Munculnya Perda itu, memaksa Anies untuk mencabut sanksi denda progresif bagi pelanggar protokol kesehatan pencegahan COVID-19.

Aturan hukum progresif mengacu pada Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 79 Tahun 2020 yang mengatur denda progresif pelanggar protokol kesehatan selama PSBB.

"Jadi jangan sampai Pergub membuat kebijakan melebihi daripada Perda. Karena di Perda tidak ada progresif, jadi kita juga tidak progresif," ucap Riza pada, Rabu 20 Januari 2021 lalu. (Asp)

Baca Juga

Wagub Bocorkan Jumlah Liang Lahad Pasien COVID-19 di Jakarta

Penulis : Asropih Asropih
LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Hakim PN Jaksel Tanyakan Polisi Alasan Dua Kali Mangkir Sidang Rizieq
Indonesia
Hakim PN Jaksel Tanyakan Polisi Alasan Dua Kali Mangkir Sidang Rizieq

Jakarta Selatan kembali mengadakan sidang praperadilan mantan Imam Besar FPI Rizieq Shihab pada Senin (8/3) atas kasus kerumunan di Petamburan.

Diduga Salahi Aturan Tatib Soal Formulan E, Ketua DPRD Bakal Dilaporin ke BK
Indonesia
Diduga Salahi Aturan Tatib Soal Formulan E, Ketua DPRD Bakal Dilaporin ke BK

Pasalnya, pimpinan DPRD menyelipkan rapat badan musyawarah (Bamus) DPRD soal pelaksanaan paripurna interpelasi

Jokowi Pilih Menkes Bukan Dokter, Potensi Kisruh Internal Tinggi
Indonesia
Jokowi Pilih Menkes Bukan Dokter, Potensi Kisruh Internal Tinggi

Hal tersebut disampaikan Dedi lantaran Budi Gunadi bukanlah seorang dokter seperti menkes sebelumnya.

[HOAKS atau FAKTA]: Indonesia Kirim Ratusan Miliar untuk Tangani Banjir Tiongkok Tengah
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Indonesia Kirim Ratusan Miliar untuk Tangani Banjir Tiongkok Tengah

Akun Facebook bernama Balqis Ayuningsih mengunggah postingan di grup JOKOWI PRESIDEN GAGAL.

KPK Setop Penyelidikan Kasus Dugaan Korupsi Formula E Jika tak Temui Unsur Pidana
Indonesia
KPK Setop Penyelidikan Kasus Dugaan Korupsi Formula E Jika tak Temui Unsur Pidana

"Penyelidikan ini yang dicari adalah peristiwa pidananya dulu. Apakah ada atau tidak, kalau kemudian tidak ada (peristiwa pidananya) ya tidak dilanjutkan," ucap Ali

Varian Baru Cepat Menular, Anies Minta Orang Tua Jaga Anak-anak
Indonesia
Varian Baru Cepat Menular, Anies Minta Orang Tua Jaga Anak-anak

"Usahakan di rumah saja. Anak-anak biarkan bermain di rumah saja demi keselamatan semuanya," terangnya,

Seluruh Kantor Pemkot Bandung Ditutup
Indonesia
Seluruh Kantor Pemkot Bandung Ditutup

Yana belum mengantongi jumlah detail pegawai Pemkot Bandung yang terpapar COVID-19. Namun, penutupan sebagai langkah cepat Pemkot Bandung mengurangi penularan.

Syarief Hasan Sebut Moeldoko Tidak Punya Hak Pakai Atribut Demokrat
Indonesia
Syarief Hasan Sebut Moeldoko Tidak Punya Hak Pakai Atribut Demokrat

Moeldoko tidak punya hak dan legalitas memakai atribut partai berlambang mercy tersebut.

1.271 Pegawai KPK Resmi Dilantik Jadi ASN
Indonesia
1.271 Pegawai KPK Resmi Dilantik Jadi ASN

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah melantik dan malaksanakan sumpah jabatan kepada 1.271 pegawai anti rasuah menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN).

Dengan Cara Dilas, Besi Proyek Kereta Cepat Mau Dicuri
Indonesia
Dengan Cara Dilas, Besi Proyek Kereta Cepat Mau Dicuri

Saat ditangkap, ketiga orang tersebut sedang melakukan pengelasan, tetapi belum berhasil memotong tiang tersebut.