Wagub DKI Jelaskan Alasan Pemprov DKI Pangkas Unit Rumah DP 0 Rupiah Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria. Foto: MP/Asropih

MerahPutih.com - Wakil Gubernur DKI Jakarta, Ahmad Riza Patria menjelaskan, alasan pihaknya memangkas unit Rumah DP 0 Rupiah.

"Iya, semuanya direvisi, karena ada corona," papar Riza di Balai Kota DKI, Jakarta Pusat, Rabu (17/3).

Baca Juga

Dicecar Batas Gaji Rumah DP 0 Rupiah, Anies: Nanti Dulu Ya

Menurut Riza, tidak hanya Jakarta yang merubah rencana program, tapi juga seluruh pemerintahan di Indonesia, bahkan negara dunia akibat terkena dampak COVID-19.

"Melakukan revisi terkait masalah pembangunan, infrastruktur, ekonomi dan program lain," jelas Ketua DPD Gerindra DKI ini.

"Jadi, sekali lagi, ini bukan cuma Jakarat dan Indonesia, tetapi semua negara di dunia pemerintahannya, apakan bentuknya kerajaan, republic dan sebagainya, semua melakukan revisi," lanjutnya.

Wakil Gubernur DKI Jakarta, Ahmad Riza Patria
Wakil Gubernur DKI Jakarta, Ahmad Riza Patria. Foto: MP/Asropih

Tapi, lanjut Riza, dirinya tidak mengetahui secara pasti berapa total unit yang dipotong Pemprov DKI dan berapa unit yang kini dipegang DKI. Pasalnya, klaim dia, saat ini masih dalam tahap evaluasi.

"Yang menjadi tanggung jawab kami kurang lebih 10 ribu lebih angkanya, dan nanti ada tanggung jawab pihak swasta bersama swasta," tutur Riza.

Jadi, ucap dia, semua program kegiatan yang direvisi pemerintah DKI sesuai dengan fakta dan kondisi yang ada di lapangan.

"Kami terus berkomitmen membangun rumah bagi kepentingan masyarakat," pungkasnya.

Seperti diketahui, anggota Komisi B DPRD DKI, dari Fraksi PSI, Eneng Malianasari mengatakan Anies menyunat target Rumah DP 0 Persen dari 232 ribu menjadi hanya 10 ribu unit rumah susun (rusun).

Hal itu terungkap dari draft perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang diajukan Anies ke DPRD.

"Di Perda (Peraturan Daerah) RPJMD yang berlaku saat ini terdapat target penyediaan rusunami sebanyak 232.214 unit. Sementara di draft perubahan RPJMD, target rusunami berkurang 95,5 persen sehingga hanya menjadi 10.460 unit," ujar Eneng.

Menurut Eneng, hal ini menunjukan jika Anies tidak serius dalam membangun Rumah tanpa DP. Padahal, kegiatan ini merupakan janji kampanye saat Pilkada DKI 2017 lalu.

Dalam rencana awal, dari target rusunami 232.214 di RPJMD, sebanyak 14.000 unit diadakan oleh BUMD milik Pemprov DKI ditambah 218.214 unit disediakan melalui KPBU (Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha) dan pengembang swasta.

Sedangkan di draft perubahan RPJMD yang disusun Anies, target rusunami sebanyak 10.460 unit akan disediakan oleh BUMD sebanyak 6.971 unit dan BUMN 3.489 unit.

"Sedangkan target rusunami yang disediakan oleh pengembang swasta tidak disebutkan angkanya," ucapnya. (Asp)

Baca Juga

PSI DKI Kritik Batas Gaji Pemilik Rumah DP 0 Jadi Rp14 Juta

Penulis : Asropih Asropih
LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Kemenhub Atur Perjalanan Orang dengan Transportasi Udara, Ini Ketentuannya
Indonesia
Kemenhub Atur Perjalanan Orang dengan Transportasi Udara, Ini Ketentuannya

Aturan tersebut merupakan perubahan dari SE Nomor 22 Tahun 2020

Kasus COVID-19 Kota Bandung Bertambah 43 Orang
Indonesia
Kasus COVID-19 Kota Bandung Bertambah 43 Orang

Setelah beberapa hari sempat mencatat penurunan jumlah kasus positif aktif, angka statistik COVID-19 Kota Bandung kembali menunjukkan penambahan.

Mobil Ambulans Dilempari Batu Usai Antar Pasien COVID-19, Polisi Buru Pelaku
Indonesia
Mobil Ambulans Dilempari Batu Usai Antar Pasien COVID-19, Polisi Buru Pelaku

Satu unit mobil ambulans dari Klaten dilempari batu usai mengantarkan pasien COVID-19 di RSU Kustati kawasan Flyover Purwosari, Solo.

Saksi Ungkap Nurhadi Bertemu 3 Hakim Agung di Rumah Simprug
Indonesia
Saksi Ungkap Nurhadi Bertemu 3 Hakim Agung di Rumah Simprug

Jumadi mengaku tidak mengetahui isi pertemuan tersebut

Pemerintah Diminta Tak Bebankan Biaya Vaksin COVID-19 ke Rakyat
Indonesia
Pemerintah Diminta Tak Bebankan Biaya Vaksin COVID-19 ke Rakyat

Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) meminta seharusnya seluruh biaya vaksinasi COVID-19 ditanggung pemerintah.

MRT Beroperasi Normal Sehari Setelah Kericuhan Demo Ciptaker
Indonesia
MRT Beroperasi Normal Sehari Setelah Kericuhan Demo Ciptaker

Jadwal operasional kereta tetap sebagaimana kebijakan sebelumnya

Lempari Aparat Pakai Batu, TNI Turun Tangan Bujuk 'Adik-Adik' Pulang
Indonesia
Pembahasan APBD-P Rawan Disusupi Anggaran 'Siluman'
Indonesia
Pembahasan APBD-P Rawan Disusupi Anggaran 'Siluman'

KOPEL melihat hal ini sebagai praktik yang tidak selayaknya dilakukan

Kampung Tangguh Jaya Diyakini Mampu Perlambat Laju Penambahan Pasien COVID-19
Indonesia
Kampung Tangguh Jaya Diyakini Mampu Perlambat Laju Penambahan Pasien COVID-19

"Sementara satu kecamatan lainnya angka positif virus Corona berhasil ditekan seminimal mungkin kasusnya,” kata Fadil

Kejagung Telusuri Aset Tersangka Korupsi PT Asabri di Kalimantan
Indonesia
Kejagung Telusuri Aset Tersangka Korupsi PT Asabri di Kalimantan

Kejaksaan Agung (Kejagung) tengah menelusuri aset para tersangka dugaan korupsi pengelolaan keuangan dan dana investasi PT Asabri. Penyidik saat ini sedang mendalami informasi aset yang berada di Kalimantan.