Wagub DKI Jawab Penilaian BPK Soal Anggaran Formula E Formula E. (Foto: Instagram/fiaformulae)

MerahPutih.com - Wakil Gubernur (Wagub) DKI Jakarta Ahmad Riza Patria menegaskan bahwa fee untuk penyelenggaraan Formula E yang sudah dicairkan Pemprov DKI Jakarta masih aman.

Pasalnya, penyerahan fee untuk penyelenggaraan kegiatan Formula E dilakukan secara resmi dan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

“Tentu uangnya masih aman karena diserahkan secara resmi, formal ya dan sudah diterima oleh pihak terkait yang bertanggung jawab sesuai aturannya dan sesuai yang berhak,” ujar Riza di Jakarta, Minggu (21/3).

Baca Juga:

Anies Kucurkan Dana Rp983 Miliar untuk Formula E

Sebelumnya, BPK DKI Jakarta mencatat bahwa Pemprov DKI Jakarta telah menggelontorkan dana sebesar hampir Rp1 triliun untuk penyelenggaraan Formula E kepada FEO Ltd selaku promotor dan pemegang lisensi Formula E.

Dalam catatan BPK DKI Jakarta, besaran dana yang dibayarkan kepada FEO adalah Rp983,31 miliar pada 2019-2020.

Jumlah tersebut kemudian diperinci sebagai berikut, yakni fee yang dibayarkan pada 2019 senilai Rp360 miliar, fee yang dibayarkan pada 2020 senilai Rp200,31 miliar, dan bank garansi senilai Rp423 miliar.

Namun, Formula E yang sedianya diselenggarakan pada 6 Juni 2020 ditunda akibat pandemi COVID-19.

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan (kiri) dan Chief Championship Officer Formula E Alberto Longo di Lapangan Monas, Jumat (20/9/2019). ANTARA/Livia Kristianti/aa. (Antara/Livia Kristianti)
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan (kiri) dan Chief Championship Officer Formula E Alberto Longo di Lapangan Monas, Jumat (20/9/2019). ANTARA/Livia Kristianti/aa. (Antara/Livia Kristianti)

Penundaan tersebut membuat PT Jakpro selaku OC penyelenggaraan Formula E Jakarta melakukan renegosiasi dengan FEO terkait penarikan bank garansi senilai Rp423 miliar.

Setelah melakukan renegosiasi, FEO setuju bank garansi ditarik lagi melalui surat tanggal 13 Mei 2020.

Namun atas fee tahap 1 musim, penyelenggaraan 2020/2021 yang telah dibayarkan kepada pihak FEO senilai Rp360 miliar tidak dapat ditarik kembali.

Pihak FEO menyatakan bahwa fee tersebut sebagai jaminan keuangan atas potensi kewajiban-kewajiban PT Jakpro sesuai perjanjian sebelumnya.

BPK menilai, PT Jakpro selaku perwakilan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta belum optimal melakukan renegosiasi dengan pihak FEO yang dapat mempertegas dan memperjelas keberlanjutan kerja sama dan status pendanaan yang telah disetorkan.

Baca Juga:

Pimpinan DPRD Minta Anies Klarifikasi Soal Nasib Formula E

Kondisi tersebut, menurut BPK tidak sesuai dengan sejumlah peraturan perundang-undangan, seperti Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, PP Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah dan PP Nomor 18 Tahun 2007 tentang Pendanaan Keolahragaan Peraturan dan Gubernur Nomor 83 Tahun 2019 tentang Penugasan kepada PT Jakarta Propertindo dalam Penyelenggaraan kegiatan Formula E.

Meskipun tidak menanggapi secara spesifik terhadap hasil audit BPK tersebut, Wagub Riza menegaskan bahwa proses penganggaran di DKI Jakarta termasuk untuk penyelenggaraan Formula E sudah dilakukan secara transparan dan sesuai aturan yang berlaku. (Knu)

Baca Juga:

PSI Ungkap Tiga Kejanggalan Anggaran Formula E

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Terbongkar KPK, Dugaan Korupsi Rumah DP 0 Rupiah Disebut Tak Mengagetkan
Indonesia
Terbongkar KPK, Dugaan Korupsi Rumah DP 0 Rupiah Disebut Tak Mengagetkan

Kasus dugaan korupsi yang terjadi di PT Pembangunan Sarana Jaya Pemprov DKI soal pembangunan Rumah DP Rp 0 dinilai tak mengagetkan.

Menkes Budi Sadikin Minta KPK Kawal Pengadaan Vaksin COVID-19
Indonesia
Menkes Budi Sadikin Minta KPK Kawal Pengadaan Vaksin COVID-19

Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengawasi pengadaan vaksin COVID-19.

Nia dan Ardie Bakrie Pakai Narkoba karena Tekanan Kerja, Polisi: Alasan Klasik
Indonesia
Nia dan Ardie Bakrie Pakai Narkoba karena Tekanan Kerja, Polisi: Alasan Klasik

"Tiga-tiganya ini tersangka namun masih didalami lebih lanjut. Pengakuannya baru 4-5 bulan menggunakan. Motifnya tekanan kerja yang banyak, tapi itu alasan klasik ya" terang Yusri

Kasus Aktif Corona Pecah Rekor, Wagub DKI Imbau Warga Tetap di Rumah
Indonesia
Kasus Aktif Corona Pecah Rekor, Wagub DKI Imbau Warga Tetap di Rumah

"Hari ini pecah rekor lagi. Masyarakat kami minta meningkatkan disiplin, tetap di rumah, jangan ke mana-mana. Laksanakan 5M dan ketentuan kebijakan PPKM darurat," Riza

Mensos Juliari Tunggu Keterangan Resmi KPK Soal Penangkapan Anak Buahnya
Indonesia
Mensos Juliari Tunggu Keterangan Resmi KPK Soal Penangkapan Anak Buahnya

Saat ini pejabat Kemensos itu telah dibawa ke Gedung Merah Putih, Jakarta untuk diperiksa secara intensif.

Geger Rencana Beli dan Utang Luar Negeri Buat Alat Pertahanan Rp1.700 Triliun
Indonesia
Geger Rencana Beli dan Utang Luar Negeri Buat Alat Pertahanan Rp1.700 Triliun

Dalam aturan yang bocor, Pasal 3 ayat 1 disebutkan bahwa renbut Alpalhankam Kemhan/TNI seperti yang diatur dalam Pasal 2 ayat 1 sejumlah 124.995.000.000 dolar AS.

Rumah Sakit di Salemba Disulap Jadi Pabrik Narkoba
Indonesia
Rumah Sakit di Salemba Disulap Jadi Pabrik Narkoba

"Iya pelaku ini membuat dan memproduksi narkoba jenis ekstasi di sana," kata Heru di Polsek Sawah Besar, Jakarta Pusat

Megathrust Mentawai Patah, Ahli Prediksi Gempa dan Tsunami 10 Meter di Sumbar
Indonesia
Megathrust Mentawai Patah, Ahli Prediksi Gempa dan Tsunami 10 Meter di Sumbar

"20 sampai 30 menit kemudian disusul gelombang tsunami di Kota Padang setinggi enam hingga 10 meter dengan jarak dua hingga lima kilometer," ujarnya

Diciduk KPK, Penghargaan Bung Hatta Anti Corruption Gubernur Nurdin Bisa Dicabut
Indonesia
Diciduk KPK, Penghargaan Bung Hatta Anti Corruption Gubernur Nurdin Bisa Dicabut

Dewan juri BHACA 2017 lainnya, Bivitri Susanti, menjelaskan penarikan penghargaan memiliki prosedur tersendiri.

ICW Pertanyakan Hilangnya Nama Ihsan Yunus PDIP di Dakwaan Penyuap Juliari
Indonesia
ICW Pertanyakan Hilangnya Nama Ihsan Yunus PDIP di Dakwaan Penyuap Juliari

Dalam dakwaan dua penyuap bekas Menteri Sosial Juliari Peter Batubara itu tidak disebutkan nama Ihsan Yunus. Padahal dalam rekonstruksi perkara yang digelar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) nama tersebut sudah muncul.