Wagub DKI Harap E-Order Bank DKI Bisa Pulihkan Ekonomi Jakarta Wagub DKI Jakarta Ahmad Riza Patria (Foto: antaranews)

MerahPutih.com - Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria menyambut Bank DKI yang berencana mengembangkan platform khusus Usaha Kecil dan Menengah (UKM) bernama E-Order untuk membantu menggeliatkan perekonomian ibu kota di tengah situasi pandemi corona.

"Kami sangat mengapresiasi usaha yang baik dari Bank DKI untuk turut serta memperbaiki perekonomian Jakarta dengan E-order tersebut," kata Riza Patria di Balai Kota DKI, Jakarta Pusat, Selasa (30/6).

Baca Juga

Wagub DKI Minta Bank DKI Pulihkan Ekonomi Jakarta

Platform E-Order tersebut, merupakan sebuah marketplace yang akan menyambungkan para pelaku UKM dengan Pemprov DKI.

"Harapannya dengan keterlibatan berbagai pihak, mudah-mudahan Jakarta bisa segera pulih dari COVID-19 di segala bidang, termasuk perekonomian," terangnya.

PT Bank DKI mencatatkan sebanyak 50 persen dari total debitur segmen UKM perseroan, yang terdampak corona telah mengajukan keringanan kredit atau restrukturisasi.

Bank DKI. (Foto: Youtube/Bank DKI)
Bank DKI. (Foto: Youtube/Bank DKI)

Bank DKI menyebut pandemi COVID-19 yang memberikan dampak signifikan pada segmen UKM dikhawatirkan akan mengganggu kemampuan bayar debitur, sehingga akan mengakibatkan kenaikan kredit bermasalah.

Namun, dengan adanya relaksasi yang telah diberlakukan oleh pihak otoritas jasa keuangan (OJK) akan sangat sangat membantu bank sehingga peningkatan kredit bermasalah dapat lebih ditekan.

Baca Juga

Bank DKI Gandeng Ancol Terapkan Transaksi Non Tunai

Karena itulah, Bank DKI mengembangkan platform khusus bagi UKM bernama E-order, demi memfasilitasi sekitar 50 persen UKM yang mengajukan relaksasi yang ternyata tidak terhubung ke digital.

Berdasarkan laporan publikasi perseroan per Maret 2020, kredit yang disalurkan perseroan adalah sebesar Rp26,47 triliun, 3,16 persen dari total kredit tersebut disalurkan kepada debitur segmen UKM. (Asp)

Penulis : Asropih Asropih
LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Pelimpahan Berkas Jaksa Pinangki Diduga untuk Tutupi 'King Maker' Skandal Djoko Tjandra
Indonesia
Pelimpahan Berkas Jaksa Pinangki Diduga untuk Tutupi 'King Maker' Skandal Djoko Tjandra

Koordinator MAKI, Boyamin Saiman menduga, langkah terburu-buru tersebut dilakukan untuk melokalisir perkara hanya pada Pinangki.

KPK Periksa Sekjen Kemensos Terkait Kasus Suap Bansos
Indonesia
KPK Periksa Sekjen Kemensos Terkait Kasus Suap Bansos

Hartono akan diperiksa dalam kasus dugaan suap pengadaan bantuan sosial (bansos) penanganan COVID-19 di wilayah Jabodetabek untuk tersangka mantan Menteri Sosial (Mensos), Juliari Peter Batubara.

Mensos Juliari: Ya, Ya Nanti Saya Buat Surat Pengunduran Diri
Indonesia
Mensos Juliari: Ya, Ya Nanti Saya Buat Surat Pengunduran Diri

Juliari Batubara segera mengundurkan diri sebagai Menteri Sosial setelah ditetapkan dan ditahan terkait kasus korupsi bantuan sosial (bansos) COVID-19.

Update Kasus Corona DKI Senin (9/11): 112.743 Positif, 102.844 Orang Sembuh
Indonesia
Update Kasus Corona DKI Senin (9/11): 112.743 Positif, 102.844 Orang Sembuh

Dengan positivity rate 9,3 persen, penambahan kasus positif hari ini sebanyak 539 jiwa.

Pemerintah Klaim UU Cipta Kerja Berikan Kepastian Hukum
Indonesia
Pemerintah Klaim UU Cipta Kerja Berikan Kepastian Hukum

Tujuan dari dibentuknya UU Cipta Kerja (Ciptaker) adalah untuk menyederhanakan, menyinkronkan, dan memangkas regulasi yang menghambat penciptaan lapangan pekerjaan.

Ketua DPRD DKI Ancam Polisikan Guru Pembuat Soal Ujian 'Anies Diejek Mega'
Indonesia
Ketua DPRD DKI Ancam Polisikan Guru Pembuat Soal Ujian 'Anies Diejek Mega'

"Saya akan melaporkan bapak ke Polda Metro Jaya," ucap Prasetyo

Pengendara Memaki Petugas Akhirnya Minta Maaf
Indonesia
Pengendara Memaki Petugas Akhirnya Minta Maaf

Pelarangan berpergian di sejumlah wilayah saat libur Lebaran menuai cerita menarik. Salah satunya ketika kendaraan yang ditumpangi warga dilarang untuk melintas karena pembatasan.

Pemprov DKI Raup Rp92 Juta Sanksi Denda Pelanggar PSBB Transisi
Indonesia
Pemprov DKI Raup Rp92 Juta Sanksi Denda Pelanggar PSBB Transisi

Satpol PP DKI Jakarta mengumpulkan uang sanksi denda sebesar Rp97.200.000 dari pelanggar protokol kesehatan selama PSBB transisi.

Launching 5G di Solo, Menkominfo Johnny: Jangan Dimanfaatkan untuk Radikalisme
Indonesia
Launching 5G di Solo, Menkominfo Johnny: Jangan Dimanfaatkan untuk Radikalisme

Ia tidak ingin jaringan 5G di Indonesia jangan sampai dimanfaatkan untuk radikalisme.

Wapres Minta MUI Persiapkan Fatwa Vaksin COVID-19 Halal
Indonesia
Wapres Minta MUI Persiapkan Fatwa Vaksin COVID-19 Halal

Berbagai hal baru memerlukan kepastian hukum Islam, sehingga fatwa dari para ulama menjadi solusi untuk persoalan ketidakpastian dalam menjalankan ibadah.