Wagub DKI Enggak Tahu Korelasi Eks Wamenlu di Kasus Formula E Dino Patti Djalal. ANTARA FOTO/Wahyu Putro A/ama/pri.

MerahPutih.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa Dino Patti Djalal terkait kasus dugaan korupsi penyelenggaraan Formula E di Jakarta.

Wakil Gubernur (Wagub) DKI Jakarta, Ahmad Riza Patria mengaku baru mengetahui jika eks Wakil Menteri Luar Negeri (Wamenlu) itu digali keterangannya oleh KPK.

Baca Juga

Lelang Proyek Ditutup, Jakpro Pede Sirkuit Formula E Kelar April

"Saya enggak tahu apa korelasinya Dino Patti Djalal di Formula E," ujar Riza, Jumat (21/1).

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah memeriksa Dino Patti Djalal pada Selasa (18/1). Dino Patti menjalani pemeriksaan KPK selama lima jam dan ditanya penyelidik KPK sekitar 20 pertanyaan.

Baca Juga

Sekak Usul PDIP dan PSI, Gerindra Sebut Sinyal Jokowi Setujui Formula E

Permintaan keterangan eks Wakil Menteri Luar Negeri (Wamenlu) ini untuk mendalami dugaan kasus korupsi penyelenggaraan Formula E.

Salah satu materi pemanggilan Dino mengenai proses masuknya Formula E berikut persiapannya. Dari pengakuan Dino Patti, perannya di event Formula E adalah sebagai pihak yang menghubungkan Formula E dengan Pemerintah DKI.

Baca Juga

Ingatkan Anies Mitigasi Penyebaran Omicron, PSI Singgung Formula E

Dirinya diminta oleh Diaspora Indonesia untuk menjembatani hubungan antara Gubernur Anies Baswedan dengan Formula E Operations (FEO). Dirinya pun berhasil mempertemukan Anies dengan FEO pada 10 Mei 2019 lalu.

"Lalu saya juga hadir di New York, Brooklyn, Gubernur Anies Baswedan hadir langsung untuk menyaksikan Formula E, tetapi setelah itu praktis mereka sudah terhubung, lalu saya lepas tangan," ujar Dino. (Asp)

Penulis : Asropih Asropih
LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Calon Penumpang Kereta Api Baru Sembuh COVID-19 Dilarang Naik
Indonesia
Calon Penumpang Kereta Api Baru Sembuh COVID-19 Dilarang Naik

Pelanggan KA Jarak Jauh yang telah mendapatkan vaksinasi dosis kedua (lengkap) atau ketiga (booster) tidak diwajibkan menunjukan hasil negatif tes RT-PCR atau rapid test antigen

Perubahan Statuta UI Dinilai Berpotensi Gerus Independensi Kampus
Indonesia
Perubahan Statuta UI Dinilai Berpotensi Gerus Independensi Kampus

Penerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 75 Tahun 2021 tentang Statuta Universitas Indonesia (UI) sebagai pengganti PP Nomor 68 Tahun 2013 di dalamnya mengubah aturan rangkap jabatan menuai kritik.

Legislator PDIP Minta Keseriusan Anies Sikapi Omongan Biden Jakarta Tenggelam
Indonesia
Legislator PDIP Minta Keseriusan Anies Sikapi Omongan Biden Jakarta Tenggelam

Terutama bagi Pemprov DKI harus bisa benar-benar serius dalam menyikapi pernyataan Biden tersebut.

Anji Ungkap Perlakuan Polisi Terhadapnya Selama Diperiksa
Indonesia
Anji Ungkap Perlakuan Polisi Terhadapnya Selama Diperiksa

Ronaldo belum bisa mengungkap hasil pemeriksaan kesehatan tersebut

Targetkan 3.000 Kursi DPRD, PPP Perintahkan Caleg Miliki Pasukan Siber
Indonesia
Targetkan 3.000 Kursi DPRD, PPP Perintahkan Caleg Miliki Pasukan Siber

DPP PPP, akan menyiapkan perangkat untuk menunjang pemenangan Pemilu 2024 di antaranya membantu pemenangan hingga tingkat TPS.

Menangi Pemilu, Airlangga Minta Kader Jadi Key Opinion Leader
Indonesia
Menangi Pemilu, Airlangga Minta Kader Jadi Key Opinion Leader

Airlangga Hartarto meyakini, seluruh elemen kader Partai Golkar bersatu untuk memenangi Pemilu 2024.

BUMN Buka 2.700 Lowongan Kerja, Simak Cara Registrasi dan Persyaratannya
Indonesia
BUMN Buka 2.700 Lowongan Kerja, Simak Cara Registrasi dan Persyaratannya

Kementerian BUMN membuka 2.700 lowongan kerja pada berbagai posisi dan rekrutmen bersama di 40 perusahaan pelat merah.

Ratusan Warga Rutan Kelas 1 Surakarta Dapat Remisi HUT RI, 4 Orang Langsung Bebas
Indonesia
Ratusan Warga Rutan Kelas 1 Surakarta Dapat Remisi HUT RI, 4 Orang Langsung Bebas

Pihak rutan juga sudah memberikan latihan kerja supaya bisa dimanfaatkan saat bebas nanti.

Ganjil-Genap Tetap Berlaku saat Jakarta Masuk PPKM Level 3
Indonesia
Ganjil-Genap Tetap Berlaku saat Jakarta Masuk PPKM Level 3

Polda Metro Jaya tetap memberlakukan sistem ganjil genap di 13 kawasan di DKI Jakarta saat pemerintah menetapkan Ibu Kota masuk ke PPKM Level 3

Tak Boleh Ikut Pemilu Jadi Alasan Megawati Bentuk PDIP
Indonesia
Tak Boleh Ikut Pemilu Jadi Alasan Megawati Bentuk PDIP

Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) merayakan hari jadinya yang ke-49 tahun pada Senin (10/1).